Menuju UMKM "Aceh Hebat" Naik Kelas

Persoalan lain yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saing adalah terbatasnya modal usaha. Modal kerja  dengan tingkat suku bunga yang rendah sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Rata-rata kebutuhan modal kerja UMKM berkisar Rp10 juta -- Rp15 juta per unit UMKM dan tingkat suku bunga kredit yang diharapkan di bawah 7 persen. Namun hasil penelitian (Hamdani, 2016) menjelaskan bahwa rata-rata jumlah pinjaman modal UMKM Aceh dalam lima tahun terakhir ke bank adalah sebesar Rp7,090 juta. Meskipun begitu UMKM masih merasa kesulitan dalam mengakses pinjaman ke bank kendati pun pemerintah sangat gencar mempromosikan kredit usaha rakyat (KUR) di televisi dan koran-koran.

Jika lembaga keuangan baik perbankan  maupun non perbankan membuka pintu lebar-lebar bagi UMKM, maka persoalan terbatasnya modal usaha dapat teratasi. Dengan pinjaman atau kredit yang dapat diakses oleh UMKM dengan tingkat bunga yang rendah dapat memberikan dorongan dan peluang bagi UMKM untuk menciptakan barang dan jasa yang berkualitas serta bersaing dalam harga. 

Namun sekali lagi,  mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan terutama bank juga bukan persoalan yang mudah bagi UMKM. Kendalanya juga beragam, bukan hanya dari sisi bank akan tetapi dari sisi pelaku UMKM juga sangat banyak. Misalnya; prosedur pengajuan pinjaman yang tidak dipahami oleh UMKM, kurang tersedianya agunan tambahan bahkan masih ada UMKM yang tidak berani untuk datang ke bank karena belum terbiasa.

Di sisi perbankan juga masih belum begitu "serius" untuk membuka pasar yang lebih luas kepada UMKM. Misalnya, bank sangat tidak berani untuk memberikan pinjaman kepada usaha pertanian, perikanan dan perkebunan rakyat, padahal dari sisi permintaan cukup besar. Bank lebih suka memberikan dananya untuk usaha perdagangan, mungkin dengan alasan perputaran arus kas (cash flow) yang relatif lebih cepat atau resikonya lebih kecil.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Aceh perlu kiranya membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong UMKM Aceh naik kelas dengan meningkatkan motivasi mereka berusaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga jumlah output yang dihasilkan semakin bertambah dari waktu ke waktu. 

Pemerintah Aceh juga perlu menjaga stabilitas harga-harga inputan produksi dengan mengatur dan mengawasi jalur distribusi bahan baku yang dibutuhkan dengan baik. Dengan demikian UMKM  dapat melakukan kegiatan usaha dengan berkelanjutan dan adanya kepastian harga. Jika output agregat meningkat dan serta adanya nilai tambah atas kegiatan produksi, maka pertumbuhan ekonomi akan mudah dicapai. Hal ini dapat mempengaruhi perbankan secara signifikan untuk menambah jumlah kredit yang akan disalurkan ke dunia usaha.

Beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi UMKM naik kelas dapat dilakukan antara lain; (1) memberikan stimulus atau insentif dalam bentuk perijinan usaha baik dari segi biaya, waktu maupun kemudahan birokrasi; (2) memberikan keringanan pajak atau menghapus beban retribusi bagi UMKM; (3) memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan (capacity building) bagi UMKM secara berkala dan rutin; (4) memberikan pendampingan usaha bagi UMKM; (5) membuka akses pasar secara luas dan memfasilitasi pasar eksport; (6) memberikan jaminan usaha dan perlindungan usaha.

Selain kebijakan dalam bentuk regulasi maupun insentif, pemerintah Aceh juga perlu menyegerakan pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang menopang kegiatan perekonomian. Misalnya membangun akses jalan menuju tempat produksi, pelabuhan dan sarana transportasi yang memudahkan UMKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan akses pasar. Seperti halnya pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan/perikanan. Sehingga dapat memicu pertumbuhan dan menekan biaya (efesien).

 Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM adalah pemerintah dapat menerbitkan paket kebijakan ekonomi secara spesifik. Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi pemberdayaan sektor UMKM. Pemerintah Aceh harus mendorong meningkatnya kemandirian ekonomi, dan daya saing di pasar lokal, domestik maupun  internasional. Wallahu`alam.