Aggressive tax planning yang dilakukan Google harus dilawan dan dimenangkan oleh pemerintah! Jika tidak, pemerintah akan kehilangan wibawa di mata para wajib pajak lokal, khususnya para pebisnis lokal yang berbasis internet. Untung maupun rugi, pebisnis internet Indonesia yang telah menjadi BUT, harus tetap membayar pajaknya. Sementara, pebisnis asing yang untung besar di sini, justeru nyaman mengeruk laba besar, dan lalu melarikan keuntungannya ke luar Indonesia. It’s not fair! Jika hal itu terus terjadi tanpa kejelasan dan kepastian, jangan salahkan para wajib pajak lokal untuk bersikap bandel layaknya Google.
Ada semacam ide, jika Google tidak membayar pajaknya, pemerintah melalui kemenkominfo bisa saja mem-blackout (blokir) Google. Persoalannya, bukan sekadar berani memblokir. Lihat saja, langkah kemenkominfo beberapa hari terakhir ini, yang memblokir 800 situs terkait hoax dan konten pornografi. Sangat berani dan tegas. It’s easy.
Soal blokir-memblokir, China menjadi contoh negara yang berani dan mampu mem-blackout Google dan semua fitur layanannya. Alasannya, Google dianggap merugikan negeri tirai bambu itu, utamanya dari sisi ideologi. Negeri komunis itu tidak mau adanya perubahan, khususnya perubahan informasi fakta kebenaran, yang bermuara pada indoktrinasi warganya yang bisa jadi kontraproduktif dengan pemerintah dengan segala kebijakannya. Singkatnya, tidak boleh ada freedom of speech di China. Sedangkan Google dan fitur layanannya, justeru menawarkan sebaliknya. Di luar alasan itu, Google dipandang tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi China.
Persoalan teknis memblokir itu pun bukan urusan sederhana. Dalam upaya menjadi “penjaga internet” di jagat maya negeri tirai bambu, China jauh hari telah berinvestasi membangun sistem sensor website sejak 1998. Proyek besar dengan visi jangka panjang, yang dikenal dengan sebutan Great Firewall China itu mulai beroperasi di akhir 2003, dan terus berkembang, baik dari segi cakupan maupun kekuatannya. Beberapa situs papan atas yang menjadi korban dari proyek itu adalah Google (yang sebelum diblokir, di-throttling atau diperlemot aksesnya), Facebook, Twitter, Instagram, dll.
Sampai di sini, apakah teknologi yang dimiliki kemenkominfo cukup mampuni memblokir raksasa sebesar Google? Dan ingat, ini tak kalah pentingnya, andai terjadi pemblokiran permanen ataupun sementara, ada banyak kerugian bisnis berbasis internet yang bernilai miliaran atau bahkan lebih di dalam negeri, yang bisa terjadi hanya dalam sehari transaksi saja. Maka itulah, pemerintah harus arif dalam mengambil langkah, bukan sekadar berani (apalagi emosi), dan bukan pula lantaran terlalu memaksa mendapatkan “sedikit gigitan apel” yang ideal, lalu menekan Google sehabis-habisnya.
Kembali sedikit mengulas tentang kesiapan China. Kehilangan Google, China tak lantas kisruh dan mati aktivitas searching di jagat maya. China justeru sukses melahirkan mesin pencari buatan sendiri, Baidu. Baidu, Inc yang didirikan dari nol tahun 2000, kini telah menjadi salah satu perusahaan raksasa di China. Baidu mempunyai 57 fitur, termasuk search engine dan Baidu Baike (=Wikipedia). Meskipun belum begitu terdengar luas, Baidu bahkan telah melebarkan sayap bisnis ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui PT Baidu Digital Indonesia, sejak 15 September 2013, khususnya melalui aplikasi Mobile browser dan Mobomarket via OS Android.
Beberapa tahun lalu, memang pernah ada search engine lokal, seperti nowgoogle.com, updatebanget.com, findtoyou.com, dll – di luar soal tampilannya yang kurang menarik, yang paling utama adalah soal algoritma search-nya, yang nyatanya belum mampu sekelas Google. Belum lagi bicara soal fitur aplikasi yang ditawarkan.
Memang, Indonesia bukan tidak mampu membuat search engine lokal berdaya global. Tenaga IT Indonesia juga hebat. Persoalannya, jika kehadirannya dipaksakan sekarang dan langsung head to head dengan Google, tentu saja kalah total, sebagaimana nasib beberapa search engine lokal itu. Kecuali, jika kasus pajak ini berujung buruk dimana Google benar-benar hengkang misalnya, atau diblokir oleh kemenkominfo, maka di situlah developer IT tanah air bisa diberi ruang. Saya pribadi yakin seyakin-yakinnya, Indonesia pasti bisa membuat aplikasi mentereng semacam Google. Kendati ada sisi lain yang tak kalah penting, yaitu apakah masyarakat sebagai end user, nantinya akan merespons baik ciptaan aplikasi lokal itu?
Faktanya, kita masih butuh Google sekarang! Wong, email kita saja masih pakai email gratisan sejuta umat: gmail, yang asli produk Google. Saya sendiri, sekarang ini tak bisa lepas dari Mbah Google dalam aktivitas seluncuran di dunia maya, termasuk mengumpulkan pundi-pundi dari Google AdSense. Jadi, saya bukan anti Google!
