Ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini masih sering kita dengarkan. Ketimpangan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi gejolak di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan perekonomian dalam perbedaan wilayah menyebabkan masyarakat Indonesia terus menuntut pemerintah agar dapat berupaya menciptakan perekonomian yang lebih merata, akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tentu bukan sebuah hal yang mudah.
Salah satu hal yang menjadi latar belakang dalam mewujudkan hal tersebut yaitu Indonesia memiliki pulau yang cukup banyak sehingga menjadikan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan ekonomi menjadi semakin rumit dan kompleks.Kemudian, tidak dapat disangkal juga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar berada di wilayah Pulau Jawa.
Salah satu hal yang menyebabkan mayoritas pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa karena posisi ibu kotanegara berada di Jakarta. Tentu secara logika posisi terbut pastinya berdampak langsung dengan meningkatnya aktifitas perekonomian di wilayah sekitar ibukota. Keberadaan ibukota negara tersebut pastinya memudahkan masyarakat untuk mengurus administratif, mendapatkan pelayanan dan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Bisa kita lihat dari sejak zaman kolonial perekonomian Nusantara lebih didominasi oleh Pulau Jawa, kemudian pembangunan-pembangunan infrastruktur di masa Orde Lama dan Orde Baru juga berfokus di Pulau Jawa.
Ibukota negara yang berada di Pulau Jawa juga mengakibatkan berbagai macam fasilitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.Output total perekonomian di Indonesia lebih dari 60% berasal dari Pulau Jawa, sekitar 20% di Sumatra, dan sisanya berasal dari Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan data dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional, kemudian angka investasi yang digelontorkan di wilayah Pulau Jawa juga lebih banyak ketimbang di pulau-pulau lainnya.
Melihat permasalahan ketimpangan ekonomi tersebut pemerintah tentu tidak tinggal diam, pemerintah menanggulangi permasalahan itu melalui cara pemindahan Ibu Kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten KutaiKartanegara.
Alasan pemerintah melakukan hal tersebut karena Kalimantan memiliki resiko yang minim dengan bencana, kemudian wilayah tersebut juga diapit oleh kota-kota berkembang di Kalimantan yaitu Balikpapan dan Samarinda. Pemindahan ibukota tersebut memiliki proyeksi mampu menumbuhkan dan pemerataan sektor ekonomi di luar Pulau Jawa. Melihat aktivitas pemerintahan dan bisnis yang selama ini berpusat di Pulau Jawa khususnya di DKI Jakarta mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa menjadi terhambat.
Pemindahan ibukota ke Kalimantan tentu akan memberikan dampak terutama terhadap perekonomian Nasional. Beberapa dampak tersebut antara lain yaitu pertama, kenaikan PDRB sebesar 0,1% yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial di Kalimantan mulai dari pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat yang selama ini masih belum dimaksimalkan dengan baik. Kedua, meningkatnya upah tenaga kerja bagi masyarakat sekitar dengan prediksi kenaikan price of labour sebanyak 1,37%.
Ketiga naiknya inflasi secara nasional sebesar 0,2 %, kenaikan inflasi tersebut karena terjadi penaikan pendapatan masyarakat dan tentunya harga kebutuhan pokok juga naik. Inflasi tersebut tidak berpengaruh di skala nasional karena kenaikan harga hanya berfokus di lokasi ibukota baru dan daerah di sekitarnya.
Keempat, meningkatnya arus perdagangan karena pemerintah memberikan ruang yang cukup besar bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi, arus perdagangan tersebut diperkirakan akan meningkat sebesar 50% sebagai dampak suburnya pertumbuhan di ibukota baru terutama kawasan industri yang terhubung dengan berbagai wilayah di Indonesia. Kelima, apabila ibukota baru direncanakan dengan matang maka dalam 5 tahun pertumbuhan ekonomi akan terasa dan ekonomi akan meningkat sebanyak 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru.
Keenam,berkembangnya UMKM di Kalimantan terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh pemerintah pusat, dengan adanya ibukota di Kalimantan Timur pastinya UMKM di daerah yang sulit terjangkau akan berkembang karena perpindahan ibukota tersebut pastinya akan menciptakan akses infrastruktur yang memadai sehingga para pelaku usaha akan terpacu untuk memulihkan ekonomi di wilayah tersebut.
Momentum perpindahan ibukota ke Kalimantan ini tentu menjadi kesempatan besar bagi masyarakat di luar Pulau Jawa terutama Kalimantan karena dengan adanya beberapa dampak di atas pastinya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga PDRB lokal juga akan meningkat.
Dengan kebijakan pemindahan ibukota ini tentu tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan saja, akan tetapi ekonomi secara nasional juga akan mengikuti dan inflasi juga terjaga. Kemudian kesejahteraan masyarakat di lokasi sekitar ibukota baru juga akanmeningkat sehingga berpotensi mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Pada dasarnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta menuju Kalimantan, akan tetapi secara tidak langsung akan menciptakan wilayah industri dan perekonomian di Kalimantan Timur. Dengan dipindahkannya ibu kotadiharapkan dapat meratakan perekonomian di seluruh Indonesia sehingga tidak hanya terfokus di satu pulau saja. Pemerataan ekonomi ini sangatlah penting karena ketimpangan tersebut pastinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain.
Kemudian, jika ibukota tidak dipindahkan maka segala aktivitas pemerintahan dan bisnis pastinya akan terus berpusat di Pulau Jawa khususnya di Jakarta. Tentu hal tersebut akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Pindahnya ibukota ini merupakan kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam proses pemerataan ekonomi secara adil.
