Dalam pernyataan terbaru menanggapi perkembangan yang terjadi di Myanmar, perwakilan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN.
Piagam ASEAN antara lain menyebut "kepatuhan terhadap aturan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan HAM, dan menghormati kebebasan mendasar".
Min Aung Hlaing menyatakan akan membebaskan 7.012 tahanan. Namun, media pemerintah Myanmar, MRTV, melaporkan amnesti itu tak berlaku bagi pelaku pembunuhan, perkosaan, atau yang dipenjara karena berkaitan dengan kasus ledakan.
Pengampunan tersebut juga tak berlaku bagi individu yang didakwa berkaitan dengan senjata, narkoba, penanggulangan bencana alam, korupsi, dan perkumpulan melanggar undang-undang.
Sejauh ini, tak jelas siapa saja tahanan yang bakal dibebaskan, termasuk para pengkritik dan demonstran atau tidak.
Junta militer Myanmar pun mengklaim bakal menggelar pemilihan umum yang "bebas dan adil" tahun ini, untuk pertama kalinya setelah kudeta dua tahun lalu. Min Aung Hlaing, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pemilu tersebut.
References
Arbar, T. F. (2021, Oktober 11). Efek Kudeta Junta Militer, Mata Uang Myanmar Anjlok 60% Lebih. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/market/20211011180825-17-283076/efek-kudeta-junta-militer-mata-uang-myanmar-anjlok-60-lebih#:~:text=Kudeta%20yang%20dilakukan%20junta%20militer,memblokir%20transfer%20bank%20via%20HP.
Burma., N. M. (2021, Februari 3). Myanmar: Mengapa militer, yang berjuluk Tatmadaw, begitu brutal dengan rakyat sendiri termasuk Muslim Rohingya? Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60225717
Dunia Kecam Pembantaian di Myanmar. (2021, 3 29). Retrieved from DW Made for Mind: https://www.dw.com/id/dunia-kecam-pembantaian-di-myanmar/a-57037585
Garmabar, P. (2022). VOL. 3 NO. 2 (2021): REVIEW OF INTERNATIONAL RELATIONS (JURNAL KAJIAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL) /. RESPON DUNIA TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR.
