Kebebasan Berbicara Bukanlah Nilai Akademik

Beberapa waktu lalu saya membaca buku Stanley Fish yang berjudul "The first. How to think about hate speech, campus speech, religious speech, fake news, post-truth, and Donald Trump." Isinya sangat menarik. 

Dia adalah seorang ahli teori sastra Amerika, sarjana hukum, penulis dan intelektual publik. Dia juga sebagai Profesor Tamu Terhormat di Sekolah Hukum Benjamin N. Cardozo, Universitas Yeshiva di New York City.

Mengapa kebebasan berbicara bukan Nilai akademik? 

Menurut Stanley Fish kebebasan berbicara itu adalah nilai demokrasi. Dalam demokrasi, pemerintah tidak boleh mengurangi atau menstigmatisasi bentuk-bentuk pidato tertentu, tetapi bertindak sebagai perantara yang jujur yang menyediakan kerangka kerja dan forum untuk persaingan ide dan kebijakan. Dalam visi ini, setiap suara berhak untuk didengar, setidaknya secara teoritis.

Lalu tentang kebebasan berbicara di sekolah-sekolah, kampus-kampus?

Nah kalau di institusi-institusi seperti itu, kebebasannya adalah kebebasan untuk bertanya, bukan kebebasan berbicara, adalah etika yang berlaku, dan penyelidikan akademis (academic inquiry).

Namun itu juga terbatas hanya  mereka yang telah dianggap kompeten; tidak setiap suara bisa didengar. Hak untuk berbicara dalam percakapan ilmiah bukan hanya berdasarkan keanggotaan, namun kebebasan itu diberikan hanya kepada mereka yang telah selamat dari serangkaian pemeriksaan. 

Menentukan siapa yang tidak akan diizinkan untuk berbicara adalah urusan departemen biasa, komite pencarian,komite promosi, dekan, rektor, presiden, dan editor jurnal terpelajar. 

Stanley Fish memberikan contoh-contoh pertanyaan untuk ilustrasi kebebasan berbicara:

1. Apakah instruktur yang memotong pembicaraan siswa di tengah kalimat dan berkata "Itu bukan argumen yang akan kita bahas disini" apakah dianggap melanggar hak kebebasan berbicara siswa?
2. Apakah departemen yang mengamanatkan seperangkat teks tertentu dalam kursus inti dan melarang penyimpangan dari misalnya sebuah daftar resmi, dianggap melanggar hak kebebasan akademik seorang instruktur yang lebih memilih daftar lain atau tidak ada daftar sama sekali?
3. Apakah departemen yang menolak proposal anggota fakultas untuk mata kuliah dengan alasan tidak sesuai dengan prioritas departemen yang menghambat kebebasan berekspresi anggota fakultas?
4. Apakah departemen yang menolak untuk mempekerjakan atau mempromosikan kandidat karena publikasinya dinilai "di bawah standar kita" membungkam kandidat tersebut? 

Contoh pertanyaan-pertanyaan itu semua ini dianggap tidak masuk akal. Di perguruan tinggi atau universitas itu bukan kebebasan berbicara dalam konteks demokrasi melainkan pelaksanaan penilaian oleh orang dan badan yang berwenang untuk memutuskan suara mana yang layak didengar dan mana yang tidak. 

Mahasiswa  tidak diizinkan untuk melakukan penilaian itu; mereka hanya magang, dan mereka tidak memiliki hak untuk bersuara dalam konten atau struktur pendidikan mereka. (Seorang instruktur dapat memilih untuk memberi mereka suara, tetapi itu akan menjadi tindakan sukarela, bukan yang diwajibkan.). 

Stanley Fish juga menjelaskan, misanya sebuah Departemen, bukan anggota fakultas, yang menentukan materi mana yang diajarkan dengan benar di mata kuliah mana, dan sejauh anggota fakultas bebas memilih materi mereka sendiri, bahwa kebebasan telah diberikan kepada mereka; itu bukan hak mereka.  

Kebebasan yang dihargai dalam akademi adalah kebebasan (juga menjadi kendala dalam bentuk kewajiban) untuk mengikuti sebuah arahan, dan bahwa kebebasan membawa serta tanggung jawab untuk menentukan bukti mana yang harus dipertahankan dan mana yang dibuang, pembicara mana yang harus dihadiri dan yang dikirim pergi. 

Jelas, tidak ada yang demokratis tentang jalannya penyelidikan ini. Lebih jeasnya dapat dianggap sebagai Darwinian, kebangkitan jika bukan sebuah kekuatan dari mereka yang masih memiliki posisi jabatan.

Kebebasan dalam berbicara yang dibahas diatas berlaku untuk universitas swasta maupun negeri, walaupun ada beberapa perbedaan. Universitas negeri harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. 

Sedangkan universitas swasta agak sedikit bebas, namun memiliki kecenderungan yang sama untuk patuh. 

Sebuah universitas swasta yang berafiliasi dengan lembaga keagamaan mungkin mengharuskan administrator seniornya menjadi jemaah lembaga keagamaan tersebut. Jadi dalam banyak hal lain, universitas swasta dan negeri menganut prinsip yang sama --- prinsip-prinsip usaha akademis. Sebuah enterprise akademis.

Demikan, semoga bermanfaat

RE