Simposium Maritim yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Lemhanas & Chandra Motik Maritim Center dengan tema:”Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dari Negara Kepulauan menuju Negara Maritim” berlangsung meriah, Kamis (9/10/2014) di Lemhannas, Jakarta.
Bicara poros maritime ini sesungguhnya obsesi kembalinya kejayaan Indonesiasebagai kekuatan maritime masa lalu baik di era Majapahit maupun Sriwijaya, yang kini digagas kembali pada saat Presiden terpilih Jokowi-Jk menyampaikan visi-misinya memiimpin negeri ini lima tahun ke depan.
Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhanas Prof Dr Budi Susilo Soepandji dihadiri banyak pembicara sebagai nara sumber antaranya: KSAL Laksamana Marsetio, Ketua Umum Iluni UI Dr Hj Chandra Motik Yusuf SH MSc, Prof Dr Hikmahanto Juwana, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Ahli Pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakri dan Robert Mangindaan.
Bila waktu lalu Jokowi menggagas perlunya Kenterian Maritim nampaknya simposium ini sangat tepat danstrategis, sehingga terlihat jelas hubungannya dengan kondisi kelautan dan perikanan kita saat ini dan kedepan. Ternyata bicara poros maritime yang dimaksud dan dibahas dalam symposium ini sangat meluas ke berbagai masalah terkait dengan maritime terutama terkait dengan konsep Poros Maritim Dunia dari pemerintahan Jokowi, kaitan konsep Poros Maritim dengan hukum internasional, dalam prespektif hubungan diplomatik antar negara, batas laut, ZEE dan konflik perbatasan.
Bicara perbatasan dan potensi ekonomi maritime kita tentu harus bicara masalah yang terkait dengan Sistem pertahanan dan Ketahanan nasional Indonesia terhadap kejahatan dan kriminalitas di laut, potensi bisnis kelautan yang bisa dikembangkan maupun kendala dan permasalahannya serta sistem infrastruktur kelautan.
Gayung bersambut terhadap konsep Poros Maritim di tengah masyarakat memang harus dibuktikan dengan mewujudkan akan terbentuknya Kementerian Maritim dan Kelautan pada pemerintahan Jokow-JK. Kalau tidak, maka gagasan hanya sekadar gagasan tanpa realisasi. Ide besar tanpa terwujud sama artinya dengan obsesi yang tak terwujud, namun kelihatannya Jokowi-JK serius dalam hal ini.
Bahkan obsesi kejayaan kembali Indonesia di laut (Jalasveva Jaya Mahe) bukan sekadar slogan tanpa makna tapi benar-benar mampu menjadi kekuatan pertahanan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan bukan hanya mampu direalisasikan di era kepemimpinan selama lima tahun semata saat Jokowi-JK berkuasa, akan tetapi hingga ke beberapa periode kepemimpinan kedepan hingga ratusan tahun mendatang. Obsesi yang luar biasa. Tentu bukan khayalan atau mimpi belaka jika ada pemimpin di Indonesia memiliki obsesi besar, akan mengulangi kembali kejayaan Majapahit dan Sriwijaya dengan kekuatan Maritim-nya.
Tentu ini terkait dengan sosok atau figure yang paling tepat menjadi Menteri pertama dalam Kementerian Maritim Jokwi-JK nanti adalah harus figure yang benar-benar mumpuni, layak, kompeten, berintegritas serta memiliki visi maritime dengan obsesi besar tanpa ada kepentingan politik lain selain ingin mengembalikan kejayaan bangsa ini melalui kekuatan maritime di mata dunia.
Bila figure Menteri kemaritiman ini sudah kita dapatkan maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana regulasi terkait kemaritiman dan kelautan serta perikanan dan seterusnya menjadi prioritas utama oleh Pemerintahan Jokowi-JK selain tentu saja masalah kelembagaan, organisasi kemaritiman koordinasinya dengan kementerian lain, program kerja, pembenahan SDM, infrastruktur sertalangkah-langkah pengawasannya.
Menurut pantauan selama ini, banyak sosok calon menteri kemaritiman yang layak dipertimbangkan oleh Jokwi-JK seperti:Guru Besar IPB dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati, Prof. Rokmin Dahuri, Gubernur Slawesi Utara, Dr. Sarundajang, Ketua HNSI, Solichin Yusuf, dan Ketua Iluni, Hj. Chandra Motik.
Kenapa kami usulkan figure atau tokoh-tokoh tersebut diatas karena Presiden Jokowi jangan salah pilih pembantunya di bidang Maritim yang menjadi obsesi Jokowi selama ini, meski mungkin nanti ada tokoh-tokoh lain diluar yang diusulkan diatas, namun setidaknya Jokowi harus mempertimbangkan kompetensi dan mental calon menterinya yang turut serta men-jaya-kan serta me-makmur-kan rakyat Indonesia. (Cak Harun.).
