Akhirnya FIFA Jatuhkan Sanksi pada Sepak Bola Indonesia

Maaf kalau judulnya berbau 'clickbait'. Namun nyatanya FIFA sudah menjatuhkan sanksi bagi pelaku sepak bola Indonesia. Tapi tenang, ini bukan sanksi yang terkait batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada tahun ini.

Ya, Federasi Sepak Bola Dunia itu kemarin mengumumkan telah menjatuhkan sanksi pada Presiden Klub Persikabo 1973, Bima Wirjasoekarta, berupa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola selama dua tahun. Bima juga dijatuhi sanksi denda 10.000 Franc Swiss, atau setara sekitar Rp164,5 juta.

Dalam surat FIFA yang dikutip Antara, FIFA menyatakan "Dewan Kehakiman (Kode Etik) melarang Presiden Klub Tira Persikabo Mr Bimo Wirjasoekarta untuk berpartisipasi dalam aktivitas terkait sepak bola dengan durasi dua tahun (ditangguhkan untuk masa percobaan selama tiga tahun). Setelah dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan intimidasi, pemaksaan, ancaman, dan mengeksploitasi seorang pemain. Dewan Penghakiman juga menjatuhkan denda sebesar 10.000 franc Swiss (sekiraRp 164,5 juta) kepada Tuan Wirjasoekarta," lanjut pernyataan FIFA.

Sama seperti saat mengeluarkan rilis pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, FIFA juga tak menyebut alasan pasti pemberian sanksi kepada Bima dalam surat keputusannya.

Namun jika melihat pasal-pasal yang disangkakan kepadanya dalam Kode Etik FIFA 2023, yakni Pasal 24 (Perlindungan fisik dan integritas mental), Pasal 26 (Pelecehan berdasarkan posisi), dan Pasal 14 (Tugas-tugas umum), sanksi FIFA diduga kuat dijatuhkan usai sebelumnya terjadi perselisihan antara Persikabo 1973 dengan salah satu mantan pemainnya, Alex Goncalvez.

Konflik bermula ketika Persikabo memotong gaji Alex pada musim kompetisi 2020 karena Liga 1 tak berjalan akibat pandemi Covid-19. Namun pemain asal Brasil itu tak setuju dan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa (DRC) FIFA. Alex juga berkeluh kesah soal polemik yangh menimpanya di media sosial.

Persikabo sempat melaporkan mantan pemainnya itu kepada kepolisian. Dan kasus ini pun menjadi perhatian FIFA dan Asosiasi Pesepakbola Profesional (Fifpro). Bahkan Presiden Brasil Jair Bolsonaro juga tak luput memantau perkembangan kasus ini.

Pada Desember 2021, perselisihan antara Persikabo berakhir dengan kesepakatan damai yang dimediasi oleh PSSI. Dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan dan tidak melanjutkan proses hukum. Namun pada 4 April 2023 lalu, FIFA lantas menrilis pernyataan yang disahkan oleh Komite Etika Independen yang menjatukan sanksi pada Bima Wirjasoekarta.

"Sebagai klub profesional, kita ikuti saja proses hukum yang berjalan. Bahkan kita juga telah mempertimbangkan upaya banding di Badan Arbitrase Internasional, jika memang nanti ada putusan tetap," tegas Bima seperti dikutip Kompas.com

Sanksi yang dijatuhkan pada insan sepak bola Indonesia ini semestinya menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan sepak bola lainnya. Meskipun sanksi yang dijatuhkan FIFA tersebut hanya di level klub, namun tentu tidak bisa dianggap remeh.

Ingat, sanksi ini dijatuhkan pada saat persepakbolaan Indonesia dalam sorotan FIFA, usai pembatalan penunujukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun ini.

"Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023," tulis keterangan FIFA dalam situs resminya, dikutip Kamis 30 Maret 2023.

Meski tidak secara rinci dan gamblang apa yang dimaksud dengan "keadaan saat ini", namun disinyalir pembatalan tersebut terkait riak penolakan kedatangan timnas Israel sebagai salah satu negara peserta yang akan hadir dalam ajang piala dunia usia muda tersebut.

Namun logika commen sense saya saat itu berfikir, mungkin saja penolakan yang (salah satunya) ditegaskan oleh dua gubernur yakni Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu menjadi salah satu penyebab, tapi FIFA sebagai induk organisasi olah raga tentunya akan lebih berhubungan dengan kepala negara dan kepala federasi olah raga yang ada di negara tersebut, meski tak menutup kemungkinan tetap mempertimbangkan kebijakan kepala daerah juga.

Maklum di Indonesia, kultur olah raganya berbeda, termasuk di sepak bola. Kalau di luar negeri misalnya di Inggris, ada induk organisasinya yakni FA, lalu di bawah FA langsung klub-klub. Nah kalau di Indonesia, sisa-sisa kultur klub dan persepakbolaan di daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang notabene ditentukan oleh kepala daerah masih kental terasa, meski saat ini klub dan asosiasi provinsi bersifat independen dan tidak menginduk pada kepala daerah.

Nah, frasa 'keadaan saat ini' yang menjadi alasan FIFA membatalkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 di sini kemudian menjadi multitafsir. Bisa jadi karena penolakan terhadap kehadiran timnas Israel, bisa juga karena hal-hal lainnya yang masuk dalam kategori 'keadaan saat ini' tersebut.

Kalau bicara soal penolakan terhadap kehadiran timnas Israel, secara kasat mata pun terlihat bahwa penolakan itu hanya berasal dari sebagian kecil kelompok yang ada di Indonesia. Penolakan ini  jelas tak mewakili pernyataan dari kepala negara ataupun  kepala induk organisasi cabang sepak bola di Indonesia. Karena itu bisa dikatakan penolakan kehadiran ini bukan faktor dominan dalam pembatalan status tuan rumah tersebut, meski bisa jadi ini juga yang menjadi pertimbangan FIFA.

Di tulisan sebelumnya soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, saya kembali menyinggung soal diabaikannya larangan penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan konser musik.

Seperti diketahui, pada akhir November 2022 lalu, FIFA telah berkirim surat pada PSSI. Dalam surat tersebut dinyatakan:

"Setelah konsultasi dengan FIFA Pitch Management kami menginformasikan bahwa kami tidak bisa menerima agenda (di GBK) yang akan berlangsung. Mengadakan dua konser dalam beberapa hari kegiatan penyiapan dan pembongkaran di lapangan permainan tentu akan membuat lapangan menjadi 'stres, yang akan menghalangi kami untuk menerapkan program manajemen lapangan sesuai rencana," tulis FIFA.

Namun kenyataannya, larangan terebut diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadilah konser penyanyi Raisa tetap digelar pada 25 Februari 2023 dan konser girlband Blackpink tetap dihelat pada 11-12 Maret 2023 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Faktanya, berdasarkan catatan Kompas.id, pada periode Februari hingga Maret, Stadion Utama GBK menjadi lokasi penyelenggaraan tiga agenda dengan jeda kurang dari dua pekan. Yakni Turnamen Mini U-20 PSSI 2023 pada 17-21 Februari, lalu konser Raisa pada 25 Februari, dan terakhir konser Blackpink pada 11-12 Maret.

Usai konser Blackpink, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemukan rumput Stadion Utama GBK dalam keadaan tak optimal, usai penyelenggaran tiga kegiatan yang berturutan tersebut. Wajar, karena standar FIFA  menyebut masa jeda pemakaian lapangan minimal dua pekan per kegiatan.

Pihak kontraktor persiapan lapangan di enam kota penyelenggara Piala Dunia U-20 saat mendampingi Erick Thohir selaku ketua umum PSSI cum ketua panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 usai meninjau kondisi lapangan Stadion Utama GBK yang terdampak kegiatan sempat menyatakan, secara keseluruhan, kondisi SU GBK menjadi yang paling bagus di antara semua arena yang disiapkan. Sebab stadion yang dibangun di era Presiden Soekarno itu memiliki seluruh peralatan pendukung dan manajemen yang bagus dalam perawatan.

Nah, ini menarik. Jika kondisi Stadion Utama GBK dinyatakan menjadi yang paling bagus di antara semua venue penyelenggara, bagaimana dengan venue penyelenggara Piala Dunia U-20 Indonesia yang lainnya. Entahlah, karena selama ini pun kita tak pernah mendapat informasi yang gamblang dan pasti soal kondisi terkininya.

Saya mensinyalir, kondisi terkini stadion penyelenggara juga masuk dalam pertimbangan FIFA dalam membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia pada tahun ini. Sebelumnya, Erick Thohir pada pertengahan Maret lalu menyatakan akan meninjau langsung proses renovasi infrastruktur, memastikan penyelesaian pekerjaan yang tertunda, serta membereskan aneka pekerjaan rumah lainnya sebelum Piala Dunia U-20 (saat itu) direncanakan dihelat pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Pernyataan tersebut menyuratkan masih terdapat kekurangan dalam penyiapan infrastruktur penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Indonesia. Sementara waktu penyelenggaraan kian dekat sebelum akhirnya diputuskan untuk batal digelar.

Dengan segala kekurangannya dan bias kepentingannya, ataupun standar gandanya selama ini, saya bisa mengatakan organisasi sekelas FIFA tentu tak akan gegabah dalam memutuskan pembatalan penyelenggaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Dan frasa 'keadaan saat ini' sebagai alasan pembatalan tersebut tentu bisa dijabarkan dalam hal-hal lain di luar penolakan sebagian kalangan terhadap kehadiran timnas Israel.

Jika merunut pada pernyataan Erick Thohir yang saya kutip di atas, ya bisa jadi sampai dengan akhir Maret 2023 lalu, atau menjelang pernyataan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ajang dua tahunan ini karena FIFA melihat masih ada ketidaksiapan dalam hal sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraannya.

Ibarat kisah legenda Roro Jonggrang, Indonesia dinilai FIFA telah gagal membangun dan merapikan 1.000 candi yang diminta.

Pertanyaannya kemudian, mengapa hingga dua bulan menjelang pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar pada bulan Mei mendatang, infrastruktur masih juga belum siap? Entahlah.

Yang jelas Erick Thohir dan jajarannya-lah yang  ketiban sampur atas belum siapnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada tahun ini. Dan akibat ketidaksiapan tersebut, Indonesia saat ini bersiap menghadapi sanksi yang (kemungkinan, sekali lagi, baru kemungkinan) akan dijatuhkan oleh FIFA.

Tapi tunggu, bukankah Indonesia sudah mendapat 'sanksi' atas ketidaksiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan adanya pembatalan status sebagai tuan rumah. Lalu sanksi apa lagi yang akan dijatuhkan?