Meski pada akhirnya kita secara kasat mata menilai, penunjukan dan pelantikan Brigjen Andi mengesampingkan kekhawatiran sejumlah pihak terutama soal masih adanya supremasi militer, meski Reformasi telah berusia 24 tahun.
Kekhawatiran semacam ini diistilahkan oleh Sosiolog Maurice Halbwach sebagai ingatan kolektif, yang berasal dari masa lalu. Menurut Halbwach, ingatan kolektif didefinisikan sebagai model framing sosial yang mengintegrasikan pemahaman individu terhadap suatu persoalan, tidak terkecuali karakteristik politik dan pemerintahan di masa lalu.
Dan ini bukan pertama kalinya pemerintahan Presiden Jokowi dinilai abai terhadap ingatan kolektif soal supremasi militer. Mantan Gubernur DKI ini pun pernah menyetujui masuknya mantan anggota Tim Mawar-tim yang dikait-kaitkan dengan penculikan aktivis tahun 1998-menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan.
Kembali ke soal cek ombak, jikalau di kemudian hari reaksi publik dan kontroversi masih terus berlanjut atas keputusan pemerintah pusat menunjuk pejabat militer sebagai penjabat di jabatan sipil, tentu Presiden Jokowi akan lebih mudah memegang 'tongkat komando' pengendalian reaksi publik tersebut.
Saya sebagai masyarakat biasa tentu berharap dengan semakin dekatnya tahun Pemilu 2024, kondusifitas kegiatan masyarakat bisa terus terjaga, dan seluruh tahapan pemilihan bisa berjalan lancar. Sesederhana itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
