Wisata Kota Bambu Bekasi: Pengelolaan BUMAS dan Dampak Ekonominya

A. Pengantar
Ditengarai kesibukan kantor mumpung luang waktu di hari rehat, saya coba menggelorakan niat untuk ber self-gowes kembali. Kali ini coba selusuri nuju tempat favorit yg dekat ke wisata Kota Bambu Bekasi.

Salah sangka saya sebelumnya bahwa wisata tersebut adalah proyek program nasional bantuan pemerintah,  ternyata wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Masyarakat (BUMAS) Wilayah Margahayu.

Wisata kota Bambu merupakan daerah yang berada dipinggir sungai kota bekasi. Ragam macam usaha ternampak disana untuk mengakomodir berbagai keinginan masyarakat, mulai dari tempat pemancingan, wisata air dengan menyewa perahu menyusuri sungai. Selain itu, wisata tersebut lbih disukai untuk tempat istirahat para pesepeda dan klubnya, dengan rimbunnya rumpun bambu berdiri deretan warung kuliner di tengah kolam buatan, bahkan berdiri stage panggung gembira yang menyediakan pengunjung untuk tampil sekedar bernyanyi, dan tentu saja tersedia sawung-sawung tempat istirahat maupun makan dan minum.

B. Pengelolaan Wisata oleh Masyarakat

Ketersetujuan saya wisata dikelola BUMAS atau BUMDes (untuk daerah) karena selama ini proyek nasional sering alami kegagalan karena faktor Pertama adalah keberlanjutan proyek, terutama pemeliharaannya. Jika pemda yang diserahkan tidak fokus dan memiliki komitmen, maka akan dipertanyakan keberhasilan proyek wisata tersebut.

Faktor Kedua adalah kepemilikan, melalui BUMAS maka masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pemeliharaan aset dan prasarana, dibandingkan jika diurus pemerintah (atau pemda) yang selalu terbentur dengan anggaran, dan seringnya terjadi penyimpangan pengelolaan karena kepentingan.

Walaupun BUMAS merupakan bagian dari perangkat Pemda, namun adanya kemandirian pengelolaan yakni penerimaan atau pemasukkan yang dapat digunakan langsung untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Akan tetapi nantinya BUMAS melalui sub sektor usaha akan tetap membuat laporan pertanggungjawaban.

C. Dampak Ekonomi Atas Wisata Bagi Masyarakat

Hal berikutnya, walau saya belum lakukan riset perbandingan, adanya BUMAS atau BUMDes lebih efektif dibanding sekedar bantuan atau proyek pemerintah sebagai stimulan bagi daerah. Karena adanya kesalahpahaman masyarakat jika proyek pemerintah harus bertanggungjawab pula atas pemeliharaannya. 

Dengan demikian sering terjadi beberapa proyek setelah beberapa tahun menjadi terbengkalai, dengan alasan klise bahwa pemda tidak memiliki anggaran keberlanjutannya.

Hal penting menurut catatan saya adalah dampak ekonomi atas kegiatan tersebut. Memang benar jika wisata dikelola swasta akan lebih efektif dan menarik, namun kesejahteraan yang ternampak hanya untuk perusahaan tersebut dan karyawannya.
Namun bila wisata tersebut dikelola masyarakat, maka ternampak kesejahteraan terasa langsung bagi masyarakat sekitarnya karena sebagai pelaku usaha juga penerima manfaat.
 
Dan terakhir, jika diukur dari tingkat perputaran uang (velocity money) maka lebih besar terjadi jika dikelola langsung oleh masyarakat melalui BUMAS atau BUMDes. Karena masyarakat sekitar adalah sebagai pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis dan juga sebagai penerima manfaat langsung sebagai tujuan utam berdirinya wisata tersebut.

Dalam istilah ekonomi walau nilai nominal tidak besar, tidak terjadi capital flight ke kantong perusahaan (jika dikelola swasta) atau pengusaha jakarta (jika warung kuliner disewakan oleh pemodal ). Hal ini terkadang tidak terhitung bagi pemerintah sebagai indikator keberhasilan suatu proyek.

D. Penutup dan Saran

Walau tulisan ini hanya pengisi waktu luang ( menulis langsung di tempat sambil dengarkan musik dangdut dari penyanyi dadakan para pengunjung), semoga bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita tentang pentingnya ketahanan ekonomi bagi masyarakat.

Hal berikutnyasebagai saran dari ulasan tanpa riset:

1) perlunya pemerintah menggalakkan sektor usaha melalui torisme berbasis masyarakat (community based tourisme) entah melalui proyek pemerintah pusat/daerah dengan memberdayakan BUMAS atau BUMDes

2) Disarankan agar proyek pembangunan wisata melibatkan Pemda setempat, dalam arti proyek diberikan jika pemda setempat menyediakan anggaran dengan pola 70:30 atau 30:70 agar pemda ikut bertanggung jawab dan memiliki, bahkan perlu adanya komitmen terkait dengan anggaran pemeliharaan. Dengan demikian pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk daerah-derah lainnya.

#MasyarakatMandiriEkonomiKuat
#BangkitEkonomiBerdayakanMasyarakat
#CommunityBasedTourisme
#MenujuIndonesiaMakmurDanSejahtera