Sengketa Pasar Suko Memasuki Babak Baru

Langkah upaya hukum Kasasi ini mendapat dukungan penuh dari warga Desa Suko. Mereka menilai keberadaan Pasar Desa Suko sangat penting untuk mendukung perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pasar Suko yang nyata-nyata adalah asset desa harus dipertahankan.

"Warga Suko akan terus memperjuangkan agar aset desa berupa Pasar Suko tetap terjaga lestari hingga dinikmati oleh anak cucu kami, kami akan mempertahankan apapun resikonya," ujar Pak Pardi, salah satu tokoh masyarakat Desa Suko.

Pak Suragil selaku sesepuh Desa Suko mengatakan "Pasar Suko ada sejak zaman kemerdekaan, bahkan ada yang mengatakan telah berdiri sebelum tahun 1945, berdiri sejak era kolonial belanda. Pasar Suko da disebelah timurnya jalan raya krian-sidoarjo. Tapi tanahnya almarhum Dachlan Bin Ratmin itu berada di sebelah atau di sisi baratnya jalan raya krian-sidoarjo, yang saat ini termasuk menjadi Pabrik Suprama (dahulu Sampindo). Dulu, tanahnya P Dachlan dijual kepada Ibu Muani dan tanahnya Ibu Muani itu persis bersebelahan dengan tanah saya. Sebelahnya juga ada tanah milik alm. Dachlan yang saat ini sudah bersertifikat menjadi miliknya cucu Pak Dachlan (anak dari H Bakar)".

Harapan yang tertuju pada Mahkamah Agung RI.

Dengan kasasi yang diajukan, Pemdes Suko berharap Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang adil dan mempertahankan Pasar Desa Suko sebagai aset desa. "Kami percaya pada proses hukum dan akan terus berjuang demi kepentingan masyarakat," tutur H. Sabari, S.H. selaku Kepala Desa Suko saat ini.

"Pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, dalam rapat koordinasi Pemdes Suko dengan BPD, LKMD dan Tokoh Masyarakat Desa Suko, Pemdes juga mengundang influencer Cak Sholeh yang terkenal dengan channelnya NO VIRAL NO JUSTICE, diminta bantuan oleh Pemdes Suko untuk membantu men- VIRAL-kan sengketa asset desa suko (pasar desa suko) ini, dengan harapan agar bisa terdengar, terbaca dan terlihat oleh Majelis Hakim Agung di MA Jakarta, agar supaya asset desa dapat diputus tetap menjadi asset desa milik Desa Suko, agar dapat mengadili secara objektif dengan putusan yang tepat, agar bisa mendengar tuntutan keadilan yang bergejolak pada warga masyarakat Desa Suko", ujar Kades Suko.

Kasus ini menjadi sorotan tajam masyakat karena melibatkan kepentingan masyarakat luas dan mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap asset-aset milik desa. Proses di Mahkamah Agung akan menjadi penentu akhir dari sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.(DC)