Kejaksaan Agung dan IOJI Kuatkan Penegakan Hukum Laut

Kejaksaan Agung Berkolaborasi dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

Jakarta -- Kejaksaan Agung, melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM), bersama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyelenggarakan lokakarya bertema "Penguatan Penegakan Hukum Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir dalam Mengatasi Perubahan Iklim" pada Selasa, 29 Oktober 2024, di Hotel Veranda, Jakarta. Kegiatan ini melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga internasional, peneliti, serta peserta lokakarya lainnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) bersama CEO IOJI saat penandatanganan kerja sama.(Dok.Pribadi)

Selain lokakarya, dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara JAM PIDUM dan IOJI yang bertujuan memperkuat kapasitas dalam menangani kasus sumber daya alam di sektor pesisir dan kelautan. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengelola kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem laut.

(Dok.Pribadi)

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep N Mulyana, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menangani dampak perubahan iklim. "Laut dan pesisir adalah aset berharga bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut kita untuk lebih serius dalam menjaga dan melindungi ekosistem ini," ujar Asep.

(Dok.Pribadi)

Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam karbon biru, yang menyumbang sekitar 17% cadangan karbon biru dunia. Namun, keberlangsungan ekosistem laut dan pesisir menghadapi ancaman akibat aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan untuk pertambakan serta pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan bahwa antara 2009 dan 2019, Indonesia kehilangan 182.091 hektar hutan mangrove, yang memperlihatkan perlunya pendekatan konservasi yang berkelanjutan.

(Dik.Pribadi)

Asep juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas jaksa dalam memahami isu lingkungan sangat penting, terutama untuk mendukung penegakan hukum yang efektif di bidang perlindungan lingkungan. "Kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas sangat penting agar jaksa dapat berperan lebih efektif dalam mitigasi perubahan iklim melalui penegakan hukum," jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asep berharap agar lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam menghadapi perubahan iklim yang kian serius.(Ac)