Sebutlah ini kegagalan, ketimbang "bohong". Karena faktanya memang pemerintah "gagal" memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Kecuali pemerintah menganggap kasus ini sudah berhasil dituntaskan dengan dipenjarakannya Pollycarpus, maka bisa saja kita sebut "kebohongan", karena faktanya kasus ini masih penuh dengan misteri.
Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.
Ini bentuk "kebohogan" menurut saya. Bukan sekedar "kegagalan". Jika anggaran gaji guru dan dosen "dikeluarkan" dari kalkulasi anggaran pendidikan, maka besaranya akan kurang dari 20%. Data capaian 20% dimanipulasi oleh pemerintah seolah-olah sebgai bentuk keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan, padahal hal itu dicapai karena memasukkan anggaran gaji guru dan dosen. Jelas ini "kebohongan" !
Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.
Presiden "gagal" memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus lumpur Lapindo. Ini bentuk kegagalan, bukan "kebohongan".
Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungi dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton oleh PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
Dari kalimat di atas, kita bisa membaca ada hal yang kontras antara ucapan dan sikap Pak Beye. Ucapanya yang meminta pihak lain melindungi dan menyelamatkan laut tidak diiringi dengan konsitensi sikapnya untuk tegas terhadap PT Newont dan PT Freeport yang melakukan kerusakan lingkungan laut. Dan tindakan beliau adalah fakta yang terlihat di lapangan. Sehingga, ketidaksesuaian antara "ucapan" dan "fakta" ini mendorong saya untuk memaknai poin kedelapan ini sebagai bentuk "kebohongan", bukan "kegagalan".
Kesembilan tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
Lebih enak memaknainya sebagai bentuk "kegagalan" pemerintah dalam melakukan renegosiasi dengan PT Freeport. Berbeda halnya jika pemerintah mengklaim sudah melakukan renegosiasi dengan PT Freepot selama ini. Maka hal tersebut akan berbeda dengan fakta dilapangan yang menyebabkan munculnya "kebohongan". Tanpa klaim tersebut, kita cukupkan dengan menyebutkan "gagal".
Jadi, dari daftar 9 kebohongan lama tersebut saya menilai bahwa para tokoh agama tidak sepenuhnya benar, juga tidak seluruhnya salah. Pun pemerintaan pihak pemerintah untuk menyebutkan sebagai kegagalan ketimbang kebohongan juga sebuah permintaan yang rasional, meski tidak bisa diterapkan secara menyeluruh.
"Bohong" dan "Gagal" jelas merupakan dua hal yang berbeda. Mengacu pada hasil penelusuran di atas, saya lebih suka menyebut : pemerintah bukan cuma sekedar gagal, tapi juga melakukan kebohongan di berbagai kasus !
