Suara Netizen Menggema, Pelantikan Presiden 2024 Antara Harapan dan Kekecewaan, Apa Kata Netizen?

BANDUNG,- Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, akan menggantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sudah menjabat 10 tahun lamanya. Momen ini menjadi transisi penting dalam sejarah politik Indonesia, yang menandai peralihan kekuasaan dari periode sebelumnya ke kepemimpinan baru hasil Pemilihan Umum 2024.

Pelantikan presiden biasanya juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan harapan mereka terhadap masa depan Indonesia. Antusias dan perhatian publik terhadap acara ini seringkali sangat tinggi, dan media juga memainkan peran besar dalam meliput setiap detail prosesi pelantikan.  

Menjelang pelantikan calon presiden, sering kali muncul berbagai desas-desus  isu di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah putra dari Presiden Joko Widodo, dan hal inilah yang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen terkait isu dinasti politik. 

Banyak yang berpendapat bahwa keterlibatan Gibran dalam politik, apalagi pada posisi strategis sebagai calon wakil presiden yang memungkin kan adanya dinasti politik. Isu ini menciptakan beragam reaksi, baik dari pendukung maupun kritikus. 

Seperti pada laman media sosial Twitter (X), cuitan yang menuliskan " Semoga aja batal dilantik, emang gak layak dia jadi wapres, dari awal aja udah melanggar konstitusi" ujar akun @blackshark7890,(22/09/2024). 

Tidak hanya itu cuitan dari akun @SsPasadena, (7/10/2024) tak kalah pedas yang menuliskan "GIBRAN MUNDURLAH! BIARKAN PAK PRABOWO BEKERJA DENGAN TENANG MASALAH BANGSA SUDAH TERLALU BANYAK!". Kekesalan sangat terlihat dengan tulisan yang menggunakan caps lock, bahkan akun tersebut membagikan beberapa link youtube yang berisikan konten penolakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Belum selesai dengan masalah dinasti politik, isu tentang akun media sosial Fufufafa menjadi perbincangan hangat. Fufufafa adalah nama akun di sebuah forum online yang memuat banyak hujatan terhadap Prabowo dan pernyataan tidak pantas lainnya. Akun ini diduga milik Gibran karena banyak jejak digital yang telah ditemukan netizen, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya namun banyak netizen yang percaya bahwa akun tersebut milik Gibran. 

Seperti cuitan pada Twitter (X) "Tolong sebutkan kelebihan FUFUFAFA yang pantas menjadikan dia wakil presiden" ujar akun @bilakumatii. 

Tidak hanya isu-isu yang belum pasti kebenarannya, netizen juga mengungkapkan keresahan tentang bagaimana pelantikan presiden dapat dilakukan apabila IKN belum saja diresmikan. 

Seperti cuitan yang dilontarkan @Topi_Merah " Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia tidak punya ibu kota. Bagaimana dengan pelantikan Presiden..??? Sesuai aturan pelaksanaanya pelantikan harus dilakukan di ibu Kota Negara. Sedangkan IKN ngambang belum siap, sedangkan Kota Jakarta telah dicabut oleh JKW sebagai Ibu Kota Negara".

Hal ini banyak menimbulkan perdebatan antara para netizen, pada cuitan lainnya menuliskan komentar "Hey,  bagi kalian yang belum tau. Jakarta masih berstatus ibu kota sampai keppres pemindahan ibu kota terbit, berdasarkan pasal 39 UU IKN dan pasal 63 UU DKJ. Pelantikan Prabowo pun tidak terpengaruh regulasi itu karena acuan resmi ibu kota pindah justru dari keppres"

Jika dilihat dari pasal 39 UU IKN dan pasal 63 UU DKJ  Hal tersebut memang benar adanya.

Pasal 63 UU DKJ berbunyi:

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan". 

Kemudian pada Pasal 64 dijelaskan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut UU 

Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) dapat disahkan secara resmi setelah proses pengundangan dilakukan oleh Istana. Dengan kata lain, meskipun UU ini telah mendapatkan persetujuan, akan tetapi  bergantung pada waktu pengundangan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dan dijelaskan dalam UU itu, pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap. 

Kompleksnya pandangan masyarakat dan perasaan mereka terkait pelantikan presiden yang baru. Isu dinasti politik dan pengalaman presiden terpilih menjadi sorotan utama, di mana netizen menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan baru.

 Reaksi masyarakat di media sosial mencerminkan keraguan terhadap kemampuan presiden terpilih untuk memenuhi janji kampanye dan memenuhi ekspektasi publik di tengah tantangan yang dihadapi negara.