Potensi IKN Nusantara dalam Membangun Perekonomian Global

Isu perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Ibu Kota Negara (IKN) yang hingga saat ini masih bertempat di Jakarta sedang dalam proses pembangunan untuk dipindahkan ke Kalimantan. Pemindahan IKN ini diupayakan dapat terlaksana pada tahun 2024. Pembangunan serta pemindahan IKN ini yang semula merupakan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan sebagai UU oleh DPR-RI pada tanggal 18 Januari 2022. Lantas, apa potensi yang dimiliki IKN Nusantara dalam membangun perekonomian Indonesia, utamanya dalam lingkup global?

Ide Pemindahan Ibu Kota Negara

Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo memperlihatkan program kerja yang fokus pada pemerataan pembangunan Indonesia, salah satunya yaitu pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara yang dilakukan di Kalimantan menjadi bentuk dari adanya upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan pemindahan IKN pada tahun 2024. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Disamping pemindahan ibu kota yang tampak terburu-buru, ternyata ide pemindahan ibu kota ini sempat digagas oleh beberapa Presiden terdahulu Indonesia. Ide pemindahan ibu kota pertama kali digagas oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno pada tahun 1957 dengan Palangkaraya sebagai kota tujuan perpindahan IKN. Selanjutnya, sekitar tahun 1990-an, pada masa Orde Baru, IKN kembali digagas dengan usulan Jonggol sebagai IKN baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemindahan IKN juga diusulkan dengan dua opsi pilihan lain. Hingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan pemindahan IKN diputuskan untuk dilaksanakan dengan keputusan dipindahkannya IKN di luar Pulau Jawa.

Faktor Pendukung Pembangunan IKN Nusantara

Pemindahan IKN tentunya dibersamai dengan adanya faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaannya, salah satunya yaitu faktor sosio-ekonomi. Faktor sosio-ekonomi ini menjadi salah satu pertimbangan saat adanya ketimpangan pada wilayah-wilayah yang ada di suatu negara. IKN baru diharapkan bisa menjadi kawasan baru yang dapat dikembangkan negara. 

IKN baru dalam pengembangan wilayah diharapkan dapat mengurangi pemusatan berbagai kegiatan sosial ekonomi yang sebelumnya terpusat di IKN lama (Nwafor 1980; Potts 1985; Stephenson 1970). Dengan adanya faktor sosio-ekonomi ini, diharapkan IKN baru dapat mengurangi ketimpangan yang ada dan mulai membangun pemerataan di tiap wilayah pada suatu negara.

Menurut buku saku IKN, pemindahan IKN ke Kalimantan dilakukan karena adanya urgensi-urgensi nyata yang harus segera diselesaikan, salah satunya yaitu ketidakmerataan penduduk. Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas (Angka Tahun 2019) bahwa populasi penduduk Indonesia didominasi pada Pulau Jawa dengan 56,9% jumlah penduduk Indonesia. 

Selain itu, menurut data BPS (Feb, 2020) bahwa Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional Indonesia sebesar 59,0%. Persentase yang diberikan menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi PDB yang dikontribusikan suatu wilayah dan menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan yang berimbas pada sosial dan ekonomi antar berbagai wilayah.

IKN Nusantara dalam konsep yang dirancang memiliki visi salah satunya yaitu untuk menjadikan IKN sebagai penggerak perekonomian Indonesia di masa depan. Visi IKN ini selaras dengan pilar pembangunan Indonesia 2045 yang bertujuan untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Dalam prinsipnya, IKN Nusantara memiliki 8 prinsip, salah satunya yaitu peluang ekonomi untuk semua. Konsep dan prinsip yang dibangun ini bertujuan untuk Indonesia membangun kesiapan menghadapi masa depan dalam persaingan global.

Potensi Pembangunan Ekonomi Global Melalui IKN Nusantara

Secara geografis, Kalimantan dipilih sebagai IKN Nusantara karena terletak pada posisi strategis. Dikutip dari Brin.go.id, letak IKN Nusantara tepat berada pada posisi tengah Indonesia secara horizontal. Selain itu, Kalimantan Timur yang dipilih sebagai IKN Nusantara terletak pada garis batas internasional yang berbatasan dengan Malaysia. Di sebelah Timur IKN Nusantara sendiri secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Letak geografis yang dimiliki IKN Nusantara memberikan peluang bagi perdagangan jalur laut dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui perdagangan global. Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menjadi pusat perdagangan jalur laut dunia. 

Dengan dijadikannya Indonesia sebagai pusat perdagangan laut dunia, maka transformasi ekonomi Indonesia akan terlaksana. Selain meningkatkan perekonomian nasional, Indonesia dapat membangun hubungan internasional dengan berbagai negara melalui diplomasi perdagangan maupun diplomasi ekonomi. Sehingga dengan posisi strategis IKN Nusantara, Indonesia dapat membangun perekonomian global sebagai negara maritim.

Posisi strategis sebagai jalur perdagangan laut ini membangun potensi bagi berbagai negara yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar dalam menjual produk. Sebaliknya, potensi ini juga dimiliki Indonesia untuk memperdagangkan produk yang dimiliki ke berbagai negara lain. Dengan dijadikannya Indonesia sebagai jalur perdagangan laut dunia, maka kapal-kapal akan melintasi Indonesia atau bahkan menjadikan pelabuhan sebagai tujuan transit. Sehingga IKN Nusantara sebagai IKN baru akan berpotensi menyongsong Indonesia menuju perdagangan global dalam membangun perekonomian global.

Di samping itu, letak geografis IKN Nusantara dalam membangun perekonomian global melalui perdagangan jalur laut tampak sebagai inisiasi dalam menanggapi rencana pembangunan Terusan Kra yang diusung Thailand. Terusan Kra menurut Billington (2016) merupakan terusan yang akan memotong jalur darat menjadi perairan dengan perkiraan panjang 44 kilometer mulai dari provinsi Songkhla hingga Provinsi Satun. 

Terusan ini jika direalisasikan, maka akan memutus Selat Malaka yang semula merupakan jalur sutra perdagangan. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi ekonomi Thailand, namun sebaliknya akan merugikan Indonesia, utamanya sebagai negara maritim. Sehingga IKN Nusantara menjadi salah satu jawaban sebagai inisiasi dalam menanggulangi ekonomi Indonesia sebagai negara maritim.

Dengan adanya inisiasi dan potensi pembangunan ekonomi melalui perpindahan IKN, maka Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 juga diharapkan dapat menjadi poros maritim dunia. Poros maritim diartikan sebagai jalur terjadinya lalu lintas barang, jasa, investasi, maupun manusia dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain melalui yuridiksi negara (cross border). Poros maritim yang diinisiasikan Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur ke-9 yang diadakan di Myanmar berisi ekonomi maritim, budaya maritim, diplomasi maritim, konektivitas maritim, dan keamanan maritim (Yakti & Susanto, 2018).

Referensi

Ayundari. (2022, Januari 25). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara . Retrieved from kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html

Bappenas. (2022, Juli 07). Pemindahan IKN Upaya Pemerintah Lakukan Transformasi Ekonomi. Retrieved from bappenas.go.id: https://www.bappenas.go.id/id/berita/pemindahan-ikn-upaya-pemerintah-lakukan-transformasi-ekonomi-PLGmo

Harahap, I. H. (2019). DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND TERHADAP EKONOMI INDONESIA. Jurnal Wacana Politik Vol.4 No.1, 68-80.

Kementerian PPN / Bappenas. (2020). Buku Saku IKN. Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas.

Mayasari, D. (n.d.). Ibu Kota Negara Baru : Integrasi Infrastruktur dan Kelestarian Alam. Retrieved from kemenkeu.go.id: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam

Purnama, S. J & Chotib. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol.13 No.2, 155-168.

Website, R. (2022, Maret 10). Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Tinjauan Geografi Pertahanan. Retrieved from brin.go.id: https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/pemindahan-ibu-kota-negara-dalam-tinjauan-geografi-pertahanan/