Dinasti Politik: Lagu Baru atau Lagu Lama?

Dinasti politik yang terjadi di Indonesia acap kali menjadi permasalahan sistem pemerintahan yang dapat menciderai sistem demokrasi. Akhir-akhir ini bisa kita lihat anak dari Presiden Joko Widodo mencalonkan sebagai calon tunggal Walikota Solo dan mantu dari jokowi yaitu Bobby Nasution yang mencalonkan menjadi Walikota Medan. Dinasti politik telah lama hadir di negara yang menerapkan demokrasi yang mencerminkan implementasi demokrasi yang tidak sempurna sehingga kekuasaan dari dinasti politik menjadi suatu kekuatan yang tidak dapat dibendung. Hal  ini  mengingatkan kembali kekhawatiran  Mosca,  bahwa  setiap  kelas  menampilkan  kecenderungan  untuk  menjaditurun-temurun,  bahkan  ketika  posisi  politik terbuka  untuk  semua,  kedudukan  keluargapenguasa  akan  dianugerahi  berbagai  keuntungan .

Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sehingga ruang rakyat untuk memperebutkan jabatan baik regional hingga nasional cukup besar jika sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataanya rakyat masih dihantui tingkatan sosialnya sehingga merasa tidak pantas untuk terjun di kancah dunia politik. Sehingga paradigma tersebut, rakyat biasa enggan untuk terjun dalam politik dan rakyat yang memiliki tingkatan sosial tinggi dan rakyat yang memiliki keturunan dari pimpinan bisa terjun dalam dunia politik.

Dinasti Politik merupakan suatu sistem politik yang primitif dan mengandalkan garis keturunan untuk melanjutkan roda kepemimpinan. Dinasti politik di Indonesia terjadi karena sistem oligarki di dalam tubuh partai politik. Pencalonan melalui keturunan hanya mementingkan kepentingan partai politik bahkan keluarga sehingga konsep demokrasi tidak dapat berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan dinasti politik di tubuh partai politik semakin kuat untuk melanjutkan eksistensi kepemimpinan garis keturunan. Maka dari itu, dapat dipastikan dinasti politik bisa mematikan sistem demokrasi itu sendiri. Menurut Marcus Mietzner, kecendrungan dinasti politik dalam politik kontemporer Indonesia semakin menguat. Kontrol terhadap pemerintahan semakin melemah karena pemimpin berasal dari garis keturunan. Seharusnya dalam sistem demokrasi perlu adanya check   and balance. Kasus dinasti politik di Indonesia jika diuraikan banyak sekali di masa sebelumnya antara lain Pertama,Andika  Hazrumy  yang  maju  menjadi calon  wakil  gubernur  Banten.  Andika  merupakananak  kandung  mantan  Gubernur  Banten,  Ratu  Atut  Chosiyah,  yang  menjadi  terpidana di  KPK. Andika  yang  sebelumnya  merupakan  anggota  DPR  RI  periode  2014-2019 dicalonkan  oleh  DPP  Partai  Golkar  Banten  yang  dipimpin  oleh  Ratu Tatu Chasanah,adik kandung Atut. Kedua, adik mantan Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak, Adam Ishak. Ia  akan  maju  menjadi  calon  wakil  bupati  Mesuji. Ketiga,  Kabupaten  Barito  Kuala,sepasang kandidat bupati dan wakil bupatinya merupakan kerabat Hasanuddin Murad,Bupati  Barito.

Dapat ditarik kesimpulan, terbentuknya dinasti politik terjadi karena adanya jaringan yang kuat baik di partai politik bahkan daerah. Dari jaringan yang kuat tersebut, terbentuknya suatu kekuasaan yang absolut yang berakibat penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mementingkan rakyat. Dinasti Politik dapat diatasi dengan baik ke dalam jalur demokrasi yang semestinya. Pertama, parta politik yang ada di daerah maupun pusat harus memanajemn partai secara baik dengan melakukan kaderisasi secara ketat dan intensif. Kedua, adanya regulasi pemilihan umum yang mengatur kompetensi calon berdasarkan kemampuan intelektual, leadership dan moralitas. Dengan demikian, dinasti politik seiring waktu dapat diatasi dengan baik jika konsep demokrasi dapat dimaknai dan beorientasi untuk kepentingan rakyat bukan sebaliknya.