Peningkatan Sektor Pariwisata Melalui Skema PPP (Public Private Partnership)

Belitung terkenal akan destinasi wisata yang sudah terkenal sejak lama. Melalui berbagai promosi, kabupaten Belitung menjadi tempat penghilang penat bagi sebagian orang. wisatawan yang berkunjung pun bukan hanya sekadar dari wisatawan lokal, dari mancanegara pun ikut menikmati keindahan alam yang indah di pulau Belitung.

Karena hal itulah banyak pembangunan hotel di sekitar tempat wisata agar kualitas kenyamanan wisatawan meningkat sehingga sektor pariwisata di Belitung terus meningkat dan terkenal diberbagai negara. Pembangunan yang nyaman bari wisatawan menjadi kunci dalam menarik serta membawa Kembali pengunjung sehingga mereka tidak merasa jera untuk datang serta berwisata ke Belitung.

Pembangunan sektor pariwisata dengan skema PPP (Public Private Partnership) dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih berkelanjutan, karena resiko dan biaya pembangunan serta operasional tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah ataupun swasta, melainkan dibagi bersama-sama antara pemerintah dan swasta.

Selain itu, penerapan skema PPP dalam pembangunan sektor pariwisata dapat memberikan beberapa sisi positif, seperti penghematan biaya karena efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya, percepatan perbaikan tingkat pelayanan karena adanya dorongan dari pihak swasta yang berorientasi pada keuntungan dan kepuasan pelanggan, serta munculnya multiplier effect atau manfaatekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan pendapatan dan lain sebagainya.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penerapan skema PPP juga memiliki resiko, seperti adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan swasta, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta terjadinya ketidakseimbangan risiko dan keuntungan antara pemerintah dan swasta.

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan regulasi yang ketat dari pemerintah dalam penerapan skema PPP dalam pembangunan sektor pariwisata, sehingga dapat tercipta win-win solution bagi kedua belah pihak dan manfaat yang lebih bagi masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diproyeksikan akan tetap bergeliat di tengah ketidak pastina global pada tahun 2023. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan setelah berada di dalam rumah untuk waktu yang lama, selama pandemic COVID-19

Meskipun perbankan akan lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan di tengah ketidakpastian global, pemerintah telah mengeluarkan panduan berupa Peraturan Pemenrintah (PP) No.24 tahun 2022 yang memberikan landasan hukum dan petunjuk untuk melakukan berbasis kekayaan intelektual.

Dalam konteks sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, hal ini mungkin dapat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan akses ke pembiayaan dengan mengandalkan kekayaan intelektual yang mereka miliki.

Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan manajemen risiko yang baik dalam memberikan pembiayaan, karena ketidakpastian global dapat berdampak pada kinerja usaha dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar Kembali pinjaman mereka. Oelh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta memiliki strategi baik dalam menghadapi ketidakpastian global

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, investasi di sektor pariwisata dan pendukungnya dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan akan tinggi. Hal ini disebabkan adanya 12 proyek pariwisata yang sedang berjalan dan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mulai dilirik oleh investor melalui berbagai komitmen investasi di forum G20

Sandiaga Uno juga optimis dapat merealisasikan US$8 juta pembiayaan dari komitmen investasi di G20. Pemerintah akan memanfaatkan forum di G20 untuk menarik investasi di berbagai sektor, khususnya pariwisata, melalui berbagai pertemuan bilateral.

Beberapa KEK seperti Mandalika, Likupang, Danau Toba, Tanjung Lesung, Nongsa dan Kelayang juga ditawarkan untuk investasi.

Beberapa perusahaan sudah berkomitmen untuk melakukan investasi, seperti Ciputra Residence di Mandalika, Solar Dex Indonesia di ;abuan Bajo serta PT. Tobanta Nauli Indah di Danau Toba serta beberapa komitmen investasi lainnya. Semoga investasi ini dapat membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada lima sektor investasi swasta yang diprediksi akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sektor infrastruktur, sektor manufaktur, sektor pariwisata, sektor perikanan dan sektor digital.

Dalam sektor wisata itu sendiri, Presiden Joko Widodo telah menentukan empat destinasi super prioritas (4+1) yang pembangunannya akan didukung penuh agar bisa meningkatkan pendapatan negara. Keempat destinasi super prioritas tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Lombok, labuan bajo di Nusa Tenggara Timur dan Borobudur di Jawa Tengah.

Sementara itu, destinasi super prioritas tambahan adalah Likupang di Sulawesi Utara. Pemerintah berharap pembangunan dan pengembangan destinasi-destinasi tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak postif bagi perekonomian Indonesia.

Kementerian investasi dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (kemenparekraf) melakukan pembahasan terkait dengan skala prioritas penanaman modal untuk memastikan dana dari para investor bisa mengalir langsung ke sektor-sektor tertentu di sektor pariwisata yang cukup luas cakupannya di Indonesia.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi / BKPM, menyatakan bahwa pemerintah harus menemukan prioritas sectoral dalam sektor pariwisata. Salah satu sektor yang sedang disusun oleh pemerintah adalah sektor wisata halal.

Lebih lanjut, Bahlil juga menyebutkan bahwa ada rencana investasi dari Uni Emirat Arab untuk membangun kawasan wisata halal di Aceh. Hal ini menunjukkan potendi besar dari sektor pariwisata halal di Indonesia dan adanya minat investor asing untuk berinvestasi di sektor tersebut. Diharapkan hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.