Bagi Anda yang di pemerintahan, khususnya di Bappeda atau bagian perencanaan SKPD pasti tahu dan sudah biasa mengenai LAKIP ini, karena hal ini sudah menjadi rutinitas tahunan sejak 2003. Kemudian evaluasi atas LAKIP ini sudah dilakukan sejak 2004. Meskipun metode dan indikator penilaian mengalami penyesuaian-penyesuaian sampai dengan saat ini, namun intinya sama, bahwa yang dinilai adalah keseluruhan sistem akuntabilitas kinerja dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Hasil penilaian ini pun selalu diumumkan oleh Kemenpan tiap tahun, biasanya akhir tahun dan juga di-upload di situs Kemenpan. Anda dapat mengecek sendiri di sana.Â
Maka menurut saya adalah hal aneh jika baru sekarang hal ini baru diributkan dan digaduhkan. Yang membuat miris adalah bahwa ternyata komen-komen yang dikeluarkan hanya asal ngomong tanpa dasar yang jelas dan menghubungkan itu dengan politik serta bilang bahwa itu bukan kewenangan lah, bukan haknya lah, dll. Dan sayang sekali pihak Seskab pun ikut menyatakan hal serupa. Yah wajar sih, soalnya Pak Pramono Anung belum pernah menduduki jabatan birokratis sebelumnya. Jadi belum tahu apa itu LAKIP.
Kemudian apakah hasil evaluasi ini menggambarkan kinerja lembaga sepenuhnya? Menurut saya pribadi BELUM. Karena sekali lagi kriteria penilaian bukan hanya hasil pekerjaan yang dituangkan dalam laporan. Namun meliputi keseluruhan sistem kinerja dan terutama yang mendapat porsi terbesar adalah perencanaan. Kedua, penilaian ini lebih banyak soal administrasi. Bagaimana rencana-rencana strategis dituangkan dalam dokumen, kemudian hubungan logis dan nyambung antara dokumen perencanaan, serta bagaimana pelaporan yang dibuat. Karena menyangkut administrasi, tentu bergantung pula kepada bagaimana kemampuan staff lembaga terkait untuk mengelola dokumen. Ketiga, tidak seperti laporan keuangan beserta Opini BPK yang sudah mendapat perhatian besar di pemerintahan, LAKIP ini dianggap kurang penting. Salah satunya karena belum ada reward and punishment yang jelas terkait apa pun hasilnya. Beda dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan di mana yang bagus akan mendapat insentif dana dari pemerintah pusat.
Terlepas dari segala kegaduhan ini, saya pribadi ikut senang jika pada akhirnya pelaporan kinerja ini akan menjadi isu yang lebih penting. Karena selama ini bagaimana kinerja lembaga pemerintahan belum menjadi hal yang dianggap penting sebagaimana laporan keuangan, padahal seharusnya ini menjadi hal yang lebih penting karena menyangkut bagaimana keberhasilan real dari organisasi terkait tuposkinya, bukan hanya soal bagaiamana menyajikan laporan keuangan sesuai standar.Â
 Â
Referensi:
http://news.detik.com/berita/3110950/pkb-menpanrb-yuddy-ingin-gusur-menteri-kami-dari-kabinet
http://m.rmol.co/read/2016/01/04/230536/Kinerja-Rendah,-Menteri-Dari-PKB-Layak-Dicopot-
