Setelah membaca banyak artikel yang memberitakan isu ini, akhirnya terbuka lah pikiran penulis bahwa, wajar saja jika masyarakat adat di sana memprotes pembangunan yang bukannya memajukan rakyat setempat, tapi justru menyengsarakan rakyat? kalau kata seorang warga di sana yang sempat diwawancara oleh salah satu stasiun berita online 'ya memang kota itu dipindah ke sini, tapi kami di sini tetap tidak bisa melihatnya'.Â
Interpretasi penulis mengenai kalimat itu adalah memang benar ibu kota itu dipindahkan dan bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan tujuan-tujuan baik lainnya, tetapi untuk apa pemerataan itu dilakukan jika masyarakat yang terbelakangnya justru tetap dijauhkan.Â
Lagi pula dalam penetapan desain kota itu sendiri, masyarakat atau paling tidak orang orang terpandang di wilayah setempat itu diikutsertakan dalam perundingan. Tapi apa buktinya? pemimpin masyarakat setempat pun jangankan diikutsertakan musyawarah, diberikan sosialisasi mengenai 'relokasi' saja tidak.
Lantas kalau sudah begini, masyarakat adat sudah terusir dan sisanya kecewa dengan keputusan pemerintah, kira-kira bagaimana solusi yang bisa disarankan untuk membereskannya? Pemerintah juga tidak mungkin membatalkan pembangunan di sana. Tapi apakah tindakan pemerintah akan tetap seperti demikian itu? Benar apa yang dikatakan oleh masyarakat adat di sana sendiri, mereka harusnya dibina dan dilestarikan budayanya, bukan malah diusir dan diminta meninggalkan tanah moyangnya juga sumber kehidupannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
