Fenomena Filsafat dan Etika Komunikasi Pada Kasus KIP-K Yang Tidak Tepat Sasaran

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi 

Dosen Pengampu: 

Dr. Nani Nurani Muksin, M.Si.

Disusun Oleh:

Bayu Putra Pamungkas (23010400039)

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

Universitas MUHAMMADIYAH JAKARTA 2023

PENDAHULUAN

Fenomena filsafat dan etika komunikasi pada kasus KIP-K yang tidak tepat sasaran melibatkan berbagai aspek kompleks dalam pemahaman dan analisis komunikasi. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah bantuan dari pemerintah bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.Namun belakangan ini, lagi ramai di media sosial mengenai adanya program beasiswa yang ternyata di dapatkan oleh mahasiswa/mahasiswi penerima KIP-K yang tidak seharusnya mendapatkan atau salah sasaran. Banyak dari pelajar maupun dari mahasiswa yang mengharapkan bisa belajar dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu berupa beasiswa untuk meringankan biaya. Kebanyakan dari beasiswa biasanya akan diterima berdasarkan dari dua tipe yaitu berprestasi dan memiliki latar belakang ekonomi keluarga menengah kebawah atau kurang mampu. Melalui pendekatan Filsafat dan Etika Komunikasi, artikel ini juga menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut:

Analisis dan Solusi untuk Kasus KIP-K yang Tidak Tepat Sasaran. Kasus KIP-K yang tidak tepat sasaran menghadirkan beberapa isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih dalam serta solusi yang efektif. Berikut beberapa analisis dan solusi yang dapat diterapkan:

Analisis:

1. Kurangnya Transparansi : Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dalam kriteria seleksi penerima beasiswa. Proses seleksi yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pelajar dan masyarakat.
2. Kriteria Seleksi Ambigu : Kriteria seleksi yang ambigu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan merugikan siswa yang seharusnya memenuhi syarat namun terlewatkan.
3. Penyalahgunaan Dana : Kasus yang mencakup program dana KIP-K oleh penerima yang tidak tepat sasaran juga menjadi permasalahan yang signifikan.

Solusi:

1. Meningkatkan Transparansi : Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam seleksi penerima beasiswa dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2. Kriteria Seleksi yang Jelas : Kriteria seleksi harus dikembangkan dengan jelas dan spesifik untuk menghindari kesalahpahaman dan merugikan siswa yang seharusnya memenuhi syarat.
3. Mengawasi dan Mengawasi Penyalahgunaan Dana : Pemerintah dapat mengawasi dan mengawasi program dana KIP-K dengan menghubungkan langsung ke lapangan pada mahasiswa penerima KIP-K dan memperbaharui data setiap semester sekali untuk mengetahui keadaan ekonomi mereka.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat : Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas tentang program KIP-K dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan program ini.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, program KIP-K dapat menjadi lebih efektif dan membantu lebih banyak siswa yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. 

Referensi

1. Sulistyo, B. (2020). "KIP-K Salah Sasaran, Uangnya Disalahgunakan." Kumparan. Diambil dari https://kumparan.com/berita/kip-k-salah-sasaran-uangnya-disalahgunakan-1.5m5x5
2. Santoso, A. (2020). "KIP-K: Bantuan Biaya Kuliah yang Harus Diperhatikan." Jurnal Pendidikan. Diambil dari https://www.jurnalpendidikan.id/kip-k-bantuan-biaya-kuliah-yang-harus-diperhatikan/
3. Dinas Sosial Simalungun. (2022). "Rekomendasi KIP Kuliah Merdeka." Diambil dari https://www.dinassosial.simalungun.go.id/rekomendasi-kip-kuliah-merdeka/

Kesimpulan

Kesimpulan dari kasus KIP-K yang tidak tepat sasaran adalah bahwa program KIP-K yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa maupun mahasiswi yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternyata tidak efektif dalam mencapai tujuan karena mencakup dana oleh penerima yang tidak tepat sasaran. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis yang dilakukan terhadap berbagai sumber, termasuk berita dan penelitian yang menunjukkan bahwa program KIP-K memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima, kurangnya perhatian terhadap keadaan ekonomi penerima, dan kurangnya pengawasan langsung terhadap penerima. Oleh karena itu, kesimpulan ini menyarankan bahwa perlu dilakukan perbaikan pada program KIP-K, seperti memperketat peraturan dalam penerimaan KIP-K, memperbaharui data setiap semester sekali, dan meningkatkan pengawasan langsung terhadap penerima untuk mencegah dan memastikan bahwa bantuan ini benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.