Fadli Zon Jual Gerbong Kosong ke PKS?

Sesuai prediksi, Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, resmi bersanding dengan Nasrul Abit, Bupati Pesisir Selatan, untuk maju ke gelanggang Pilgub Sumbar Desember mendatang. IP didukung PKS, sedang NA diusung oleh Partai Gerindra. Adalah Fadli Zon yang disebut-sebut sebagai king maker perjodohan ini.

Tetapi perjodohan ini ternyata tidak berjalan mulus. Sejak mula, kader-kader Gerindra Sumbar tidak menginginkan Nasrul Abit menjadi cawagub dari Gerindra. Perkaranya NA dinilai bukan pribumi Gerindra. Kedekatan Nasrul Abit dan Gerindra baru terjalin menjelang kompetisi kepala daerah Sumbar ini. Na dinilai sebagai kader yang naik di jalan, dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra di Sumbar. 

Belum lagi ada isu politisi kutu loncat yang menerpa. Sebelumnya, Nasrul Abit tercatat sebagai kader Partai Demokrat Pesisir Selatan. Namun belakangan, demi memuluskan pencalonannya NA memutuskan berganti haluan ke Partai Gerindra.

Manuver ini tak pelak membuka luka lama Gerindra. Teringat kembali sepakterjang Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang merapat ke Gerindra pada pilgub DKI Jakarta, kemudian dengan durhakanya meninggalkan Gerindra. Luka didurhakai ini berimbas tidak direkomendasikannya NA oleh Gerindra Pesisir Selatan. Ketiadaan rekomendasi daerah ini kemudian dimanfaatkan oleh Pansel Pilkada Sumbar untuk mendepak NA dari kursi cagub/cawagub Sumbar yang diusung Gerindra Sumbar.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan pansel Gerindra Sumbar, ada 6 nama yang telah dikirim ke DPP, yaitu untuk cagub masing-masingnya adalah Irwan Prayitno dan Suir Syam. sedangkan cawagub, adalah Hendra Irwan Rahim, Syamsu Rahim, Syafrudin Datuk Sanggono dan Zulkifli Jailani. Nama Nasrul Abit tidak termasuk yang direkomendasikan.

Sadar akan kebuntuan ini, Fadli Zon pun turun tangan. Kendati tugas pansel Gerindra Sumbar belum selesai, DPP Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai pasangan cagub dan cawagub dari Gerindra lewat surat Nomor 07-018/Rekom/DPP-Gerindra/2015 tertanggal 4 Juli.Rekomendasi ini bahkan langsung dipublish ke media massa.

Di sinilah menariknya. Gerindra selama ini terkenal sebagai partai dengan gaya semi komando di mana kebijakan-kebijakannya berpusat pada Prabowo Subianto.Ibaratnya, apa yang diputuskan oleh Prabowo Subianto adalah sabda yang tidak boleh diganggugugat oleh segenap kader Gerindra.Sumbar sendiri terkenal akan kader-kader Gerindra yang militan. 

Pada Pileg lalu, Gerindra berhasil meraup 267.983 suara, menjadi partai ketiga terbesar setelah Golkar dan Demokrat di Sumbar. Gerindra Sumbar sukses menempatkan 8 wakilnya di DPRD Sumbar. Dalam pilpres lalu militansi kader-kader Gerindra kembali terbukti dengan menjadikan Sumbar sebagai propinsi tertinggi dalam prosentase kemenangan Prabowo Subianto -Hatta Rajasa

Lantas mengapa kader-kader Gerindra menentang rekomendasi DPP yang ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani tersebut? Tidak tanggung-tanggung, pansel menklaim bahwa gugatan mereka didukung 12 dari 19 DPC Gerindra kota/kab.di Sumbar. 

Pertama, gugatan ini menandakan bahwa kader-kader Gerindra Sumbar sudah mati rasa dengan Nasrul Abit. Kebaradaan Nasrul Abit diyakini tidak akan bermanfaat banyak bagi perkembangan Gerindra di Sumbar, plus fakta bahwa Nasrul Abit adalah kader yang naik di jalan dan tidak berkeringat dalam membesarkan Gerindra selama ini.

Kedua, gugatan gugatan ini justru untuk menentang Fadli Zon yang dianggap tidak peka terhadap aspirasi kader-kader di daerah. Adli Zon bahkan terkesan arogan dan tidak menghargai kerja kader-kader di daetah karena sebelum rekomendasi Pansel selesai sudah ditelikung. Parahnya, hasil telikung tersebut berbeda jauh dengan apa yang hendak direkomendasikan oleh pansel.

Ketiga, gugatan ini bukan pembangkangan terhadap Prabowo Subianto, tetapi kritik konstruktif. Hal ini yang menyebabkan gugatan ini menjadi begitu santun, tidak besar-besaran sampai pakai unjukrasa, tetapi melalui jalur formal ke PTUN. Gugatan santu ini jelas merupakan salah satu bentuk hormat kepada Prabowo Subianto.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika DPP Gerindra tidak mau mencabut rekomendasinya? Tentu saja pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit akan jalan terus. Tetapi rombongannya lebih pendek. Ada potensi 12 DPC pendukung PTUN rekomendasi DPP Gerindra tidak bergeming. Aktivitas pasif ini bisa terbaca dari keberanian sekaligus kesantunan gugatan yang mereka lancarkan. Pada posisi ini, Fadli Zon seperti menjual Nasrual Abit kepada Irwan Prayitno, tetapi dengan gerbong kosong Gerindra.

Jika mesin politik Gerindra pasif, maka beban berat akan diemban oleh kader-kader PKS. Beban ini akan kian beray mengingat kemungkinan pasangan yang berlaga di Sumbar hanya 3 pasang. Artinya polarisasi pemilih yang ingin perubahan tidak akan pecah besar. Padahal, salab satu keuntungan dari petahana adalah semakin banyaknya pasangan agar basis yang kecewa atas program-program petanaha tercerai-berai. 

Kondisi di atas masih lebih baik, ketimbang kader-kader Gerindra ini emutuskan untuk pendukung poros pasangan yang lain. Dengan mesin politik yang tinggal setengah, PKS minus Gerindra, potensi kemenangan petahana tentu kian menipis