Saya termasuk orang yang mengharapkan datangnya vaksin Covid-19 ke Indonesia. Wajar, sudah 9 bulan pandemi ini merongrong kehidupan kita. Kedatangan kargo berisi 1,2 juta dosis vaksin tanggal 6 Desember lalu jelas saya sambut gembira.
Namun, saya kemudian teringat. Pemerintah tidak ada niatan untuk menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.
Alasannya, pemerintah sudah keluar duit banyak buat menangani pandemi. 1,2 juta dosis awal itu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, orang garda depan, dan pelayan publik. Oiya, sama untuk peserta BPJS Kesehatan PBI alias Penerima Bantuan Iuran. Sudah pantaslah mereka dapat vaksin gratisan.
Meskipun saya bukan tenaga kesehatan, pelayan publik, atau peserta BPJS Kesehatan PBI, saya juga pengen kebagian vaksin gratis.
Oportunis emang. Karena saya oportunis, saya akan menuntut tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap warganya dari transmisi Covid-19 dengan menggratiskan vaksinasi buat seluruh rakyat Indonesia, hehehehe.
Namun, sebenarnya sumber keirian saya berasal dari luar negeri. Gara-gara saya follow akun Twitter sebuah portal berita luar negeri, saya jadi tahu bahwa Kanada berniat untuk menggratiskan vaksin bagi warganya.
Jepang juga. Presiden AS Donald Trump yang sudah jadi embodiment dari US capitalism saja udah koar-koar mau menggratiskan vaksin, tapi entahlah kan dia ga bakal njabat lagi bulan depan. Kenapa Indonesia tidaaak?
Namun, tiba-tiba ada satu sosok dari Kementerian BUMN mengeluarkan pernyataannya. Kementerian BUMN ini nantinya akan menjadi pemain terpenting soal vaksinasi. Mungkin lebih penting dari Kemenkes. Lha wong vaksinnya diproduksi Bio Farma yang notabene di bawah asuhan Kementerian BUMN.
Arya Sinulingga, Stafsus Kementerian BUMN, mengajak pengusaha untuk membeli vaksin untuk karyawannya.
“Jadi itu ajakan kami untuk para pengusaha membeli vaksin mandiri untuk karyawannya,” ucap Arya Sinulingga kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/12/2020). Pernyataan Arya Sinulingga itu saya kutip langsung dari Tirto ya.
Pernyataan itu seperti menumbuhkan harapan baru bagi saya buat dapat vaksin gratis. Ini berangkat dari status saya sebagai budak korpo... karyawan sebuah perusahaan di Sleman, Yogyakarta yang notabene UMP-nya terendah se-Indonesia meskipun kemarin ikutan naik ketika hampir semua provinsi tidak. Perusahaan saya ya terhitung sedang lah ya.
Pernyataan Pak Arya ini seperti sebuah proposal subsidi silang untuk distribusi vaksin. Si kaya yang direpresentasikan oleh pengusaha, membayar lebih banyak untuk si miskin alias karyawan.
Dalam hal ini, pengusaha melakukan vaksinasi bagi karyawannya secara gratis. Lumayan banget kan si karyawan mendapat vaksin gratis dari si pengusaha. Namun, sebenarnya ada beberapa permasalahan dari ajakan Pak Arya ini.
Yang pertama, emang semua pengusaha mampu memvaksinkan karyawannya. Jelas tidak semua pengusaha mampu? Covid-19 kan sudah sempat bikin banyak pengusaha babak belur.
Mungkin hanya perusahaan besar yang mampu memvaksin karyawannya atau perusahaan yang benar-benar tulus berniat melindungi karyawannya dari Covid-19. Untuk usaha kecil dan menengah? Hmm... saya tidak yakin. Padahal, langkah vaksinasi perusahaan kepada karyawan bisa menyelamatkan kelanjutan kegiatan usaha yang jelas-jelas butuh SDM sehat.
Kedua, perusahaan besar mungkin karyawannya digaji besar pula, tapi karyawan itu masih diberi vaksin oleh perusahaan tempatnya bekerja. Atau paling tidak si karyawan punya duit cukup lah buat beli vaksin sendiri. Kurang enak apa coba? Sudah mampu, tapi masih di-cover. Saya iriiii.
Tiga, soal pekerja yang terkena PHK yang keburu diputus dan tidak terdaftar ke BPJS PBI. Lebih-lebih kalo lupa menabung atau tidak punya aset. Sudah remuk kehilangan penghasilan, masih tidak terlindungi dari Covid-19. Apes benar nasibnya. Soal data BPJS PBI saya tidak mau komentar lebih lanjut deh.
Keempat, ajakan Arya Sinulingga itu bukan produk hukum. Artinya, belum ada keharusan bagi perusahaan untuk memvaksinasi karyawannya, setidaknya sampai saat ini. Tidak tahu bagaimana kelanjutannya nanti.
Mungkin saja akan ada peraturan yang mewajibkan hal ini? Siapa tahu? Landasan hukum yang mendasari distribusi vaksin ini memang sedang disiapkan. Semoga saja aturannya tidak dibuat terlalu ribet dan menyusahkan.
Harga resmi vaksin Covid-19 memang belum diketok. Dari berita yang saya kutip dari Detik pun angkanya masih berupa kisaran.
Vaksin Sinovac sekitar Rp 210.000, Pfizer sekitar Rp 280.000, Moderna bahkan diperkirakan mulai Rp 140.000 hingga Rp 700.000. Bisa jadi besok harga naik. Makanya saya sudah siap-siap nabung sejak sekarang.
Sebenarnya saya masih berharap pemerintah berubah pikiran di detik-detik terakhir sih.
Kali aja Presiden Jokowi tiba-tiba berpidato menggratiskan vaksin bagi seluruh warga negara Indonesia. Itung-itung sebagai perayaan kemenangan Gibran di Solo dan Bobby di Medan juga, kan?
