Mohon tunggu...
Bung Pantau
Bung Pantau Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Pengamat Jakarta dari pakar militer dan IT

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Masalah Kemaritiman dengan JSS terlalu Dikaitkan

4 November 2014   22:52 Diperbarui: 17 Juni 2015   18:38 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kepada Yth Presiden Jokowi,

Memang perlu dikembangkan status kemaritiman di wilayah kepulauan Indonesia, tapi rencana JSS kan tetap dijalankan setelah 5 tahun pemerintahan jokowi habis.

Strategi Bapak jokowi perlu dipertanyakan dulu, karena secara logika dan fakta akan terjadi menyebabkan kekacauan besar para karyawan ferry Selat sunda bila terjadi pelaksanaan kesiapan JSS. Belum lagi pemerintah Indonesia ke depan harus mengeluarkan uang LAGI untuk memperbaiki yang biayanya cukup sangat mahal.

Contohnya pemerintah jokowi meminta peningkatan jumlah kapal2 ferry, kontainer, deep sea dll. Dermaga baru sudah dipersiapkan, jumlah ferry sangat banyak di selat sunda, kemudian jembatan Selat sunda selesai. Ke mana nanti kapal2 ferry? nanti bernasib seperti kebangkrutan ekonomi perkapalan ferry di selat madura. Besarnya biaya dikeluarkan, dan tidak luput masalah pengangguran para karyawan ferry karena banyaknya pengangguran dan tidak berfungsi perkapalan ferry.

Belum lagi, kelangsungan operasi perkapalan ferry bila dibandingkan dengan kelangsungan jembatan selat sunda. Justru perkapalan ferry lebih banyak memakan biaya terutama perawatan, perbaikan, pengajian, dan operasional. Biasanya terjadi tiap bulan maupun pertahun. Sedangkan jembatan JSS tidak memerlukan bnyak perbaikan tapi hanya diperiksa kekuatan struktur sekali pertahun. Tidak banyak memakan biaya besar terkecuali tiap 10 atau 20 tahun akan diadakan perbaikan besar seperti layaknya perbaikan terhadap jembatan umumnya.

Fungsi jembatan adalah menyambungkan pulau dan menunjang perekonomian nasional, itu sangat memungkinkan sekali. Terus kenapa sumatra dan jawa dikotak kotak dengan perbedaan sama wilayah timur? Jangan begitu.

Jika pulau pulau di wilayah timur maupun kalimantan sulawesi, dapat dibangun jembatan. Tetapi secara geografik ekonomi di beberapa pulau yang rendah populasi. Jembatan tentu BELUM diperlukan, yang sangat ideal yang cukup dinikmati pelayanan adalah perkapalan ferry.

Sumatra dan jawa adalah potensi sangat besar sekali ekonomi dalam kepadatan pendudukan melebihi daripada populasi pulau pulau lainnya. Belum lagi ancaman akan datang dari luar adalah malaysia, malaysia sedang mempersiapkan konsep membangun jembatan malaka sehingga dapat mengancam perekonomian sumatra dan kedaulatan Indonesia. Karena sangat lemahnya potensi persaingan lokal di sumatra terhadap malaysia. Tapi masih bisa diladeni oleh JSS dan perkapalan ferry.

Menurut pendapat terbaik, bila JSS difungsikan optimal, tentu banyak dipermudahkan yaitu menyambungkan ke dua pulau besar sebagai pusat ekonomi terbesar yang populasi terbanyak di Indonesia. Jadi bagaimana kepulauan lain di wilayah utara dan timur? sebagian besar populasi sedikit, tapi laut di antara ada dangkal, jadi pembangunan jembatan mudah dipercepatkan dan murah biaya. Contohnya sepanjang dari bali ke nusa tenggara timur, maupun sekitar maluku ke papua atau sulawesi.. harus dicek ketinggian dangkal laut.

Jadi jembatan pada semua siap, semua terintegrasi dengan kebutuhan perkenalan kebudayaan dan ekonomi. tidak harus lewat kapal yang membelah laut. Nah tinggal kapal deep sea sangat diperlukan untuk pengeksporan di tiap pulau.

Hanya saja pelabuhan maupun dermaga harus betul2 efektif jangan berjumlah banyak, karena jumlah terlalu banyak sangat berpotensi penyelundupan barang maupun kriminal. Itu di situ masih banyak kelemahan sektor pengawasan karena dermaga/pelabuhan itu ada tokoh yang bisa menerima sogokan/penyuapan untuk kepentingan barat atau mafia. Karena bila mafia ada, tinggal mafia mempowerkan birokasi pelabuhan/dermaga untuk kepentingan bisnis dan negaranya.

Jadi yang terbaik mulailah pembangunan JSS karena kesiapan JSS malah sudah mengganti ketenagakerjaan pelayaran selat sunda. Bila tertunda pembangunan, berarti nasib pelayaran selat sunda sangat dippertanyakan karena jumlah kapal terlalu banyak selama JSS ditunda.

Bapak jokowi sebaiknya menyetujukan kesiapan planning master JSS agar bisa dimulai pembangunan JSS. kan cicilan uang itu gampang karena uang 200 trilyun tidak akan habis dalam satu hari tapi sampai penyelesaian proyek jss beberapa tahun ke depan.

Bapak jokowi, sebaiknya mohon berpikir ulang dampaknya penundaan JSS dengan prospek pelayanan ferry selat sunda. Soalnya JSS bila selesai dibangun, sudah ada banyak jumlah kapal ferry karena lama penundaan proyek jembatan selat sunda (JSS).. mau disingkirkan bagaimana pekerjaan para karyawan ferry selat sunda setelah pembangunan JSS? LEBIH BAIK jangan ditunda pembangunan JSS

Keuntungan JSS adalah meningkat murah biaya transportasi angkut sumatra-jawa karena penggunaan angkutan darat tanpa harus melalui kapal laut yang panjang menuju jakarta.

Maksudnya bila kapal kontainer langsung ke jakarta memakan seminggu dari singapore, tentu berapa waktu terbuang? apalagi pengeksporan perlu memakan waktu lama untuk perkapalan ke negara2 lain?

Solusinya siapkan pelabuhan di utara sumatra yang dekat benua asia dan sekitar, makanya pengiriman ekspor lewat darat dari jawa ke utara sumatra sangat cepat sampai dan penghematan waktu. Makanya pentingnya speeding pengeksporan ke luar negeri, dan pentingnya pemangkasan harga produk impor sehingga bisa dimanfaatkan kebutuhan rakyat. Jadi yang terbaik adalah MELALUI Kereta Api Angkut dari utara sumatra sampai jawa melalui JSS sehingga penghematan luar biasa waktu dan biaya karena bukan diturunkan di tanjung priok yang memiliki waktu panjang dari perjalanan laut.

Supaya menekan biaya angkut di KA, makanya harus diperbanyak jumlah KA untuk peningkatan frekuensi dan kesiapan kelengkapan operasional pengangkutan sehingga biaya operasional mampu ditekan jauh lebih murah mencapai 80%.

Strategi bapak jokowi masih tidak sesuai dengan perkembangan persaingan ekonomi dalam waktu, keefesinan dan biaya. Jadi maritim tidak perlu dikait kaitkan jika mau memperbesarkan keuntungan devisa bangsa Indonesia. Maritim yang harus diutamakin adalah pemberantasan penyelundupan, penjagaan aset NKRI, pertahanan laut dan manajemen transportasi laut yang efektif

Terimakasih banyak

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun