Di skala internasional, negara-negara maju dan korporasi agribisnis mempromosikan peningkatan liberalisasi perdagangan pangan serta mengonsentrasikan produksi pangan ke tangan korporasi agribisnis besar. Kelebihan produksi mereka dilemparkan ke pasar internasional melalui dumping, suatu strategi perdagangan internasional yang menempatkan pangan di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah biaya produksi di negara tersebut (Wittman dkk, 2010). Strategi ini terbukti menghancurkan sistem pertanian dan pangan di negara berkembang yang tidak mampu berkompetisi dengan komoditas pangan padat subsidi dari negara maju.
7. Food Estate
Dalam sistem kapitalisme dewasa ini, negara-negara maju terus melaksanakan subsidi produksi pangan untuk memproteksi perdagangan. Lembaga-lembaga keuangan global didorong untuk mendistribusikan pinjaman secara lebih luas ke negara-negara berkembang agar membuka diri terhadap investasi asing di sektor pangan dan membuka impor. Dalam prakteknya investasi besar-besaran di bidang pangan mendapat jalan mulus dari pemerintah Indonesia yang tercermin dari program kebijakan Food Estate dengan payung hukum yaitu Instruksi Presiden No 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, termasuk di dalamnya mengatur investasi pangan skala luas. Alih-alih membangun kemandirian petani dan kedaulatan pangan, pemerintah justru telah salah arah dengan membuka investasi kepada swasta dan asing di bidang pangan. Food Estate justru memberikan kemudahan pada pemodal asing untuk mengelola lahan di Indonesia, bahkan memilikinya. Food Estate merupakan bentuk feodalisme terhadap petani dan menjadikan para petani sebagai buruh bagi pemodal. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan terutama kepentingan kaum tani. Dengan adanya pembukaan food estate, maka karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari peasant-based and family-based agriculture menjadi corporate-based food dan agriculture production. Kondisi ini justru melemahkan kedaulatan pangan Indonesia. (SPI)
