Menggugat Perhelatan PON di Riau
Persoalan Korupsi yang terjadi di Negara ini telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Korupsi pun ikut serta memiskinkan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang menjadi Negara yang maju. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius Pemerintah utamanya aparat Penegak Hukum –Polri, Kejaksaan dan KPK dan masyarakat. Karena bila tidak, maka Pembangunan, kesejahteraan masyarakat, wibawa hukum tidak akan terwujud sesuai cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang dicitakan the founding father.
Propinsi Riau merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, namun masyarakatnya banyak yang miskin, hal ini di karenakan kekayaan alamnya yang terepresentasi pada APBD tidak berpihak pada rakyat, APBD banyak di gunakan untuk kepentingan Pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang tidak jelas manfaatnya untuk rakyat.
Gubernur Riau dengan bangganya “melacurkan” dirinya menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII dan tidak tanggung-tanggung APBD Riau yang dialokasikan untuk PON kurang lebih 4 Triliun, akibatnya pembangunan daerah di Riau tidak merata karena terfokus pada pembangunan Venues-venues di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah. Sementara sharing budget Pemerintah pusat dalam kegiatan yang nota benenya adalah agenda pemerintah pusat tidak jelas dan tidak ada transparansinya.
Perjalanan Penganggaran dan pembangunan PON ini seolah tidak ada control dari aparat penegak Hukum, baik Polda Riau maupun Kejati Riau, akibatnya banyak venues-venues yang menghabiskan dana yang besar tidak terkontrol pembangunannya, padahal banyak keganjilan dalam pembangunan tersebut. DPRD Riau yang harusnya menjadi lembaga pengawas pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya, malah ikut melakukan persekongkolan jahat dengan Pemerintah daerah maupun kontraktor yang membangun fly over dan venues-venues. Hal ini terungkap ketika KPK menangkap tangan 7 (tujuh) Anggota DPRD Riau dan menetapkan 2 (dua) orang sebagai tersangka.
Kondisi ini tentunya sangat paradoks dan sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita bersempenaan dengan Milad provinsi Riau terhadap kinerja pemerintah daerah. Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal Ini Gubernur Riau (Rusli Zainal dkk) dalam upaya mensejahterakan rakyat riau?? Sudahkah APBD Provinsi Riau yang berjumalah 6 Trilunan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat? Ataukah diperuntukkan untuk segelintir Elit di Provinsi Riau untuk dikorupsi secara berjamaah tanpa memikirkan nasib masyarakat bawah yang ada diprovinsi riau.
