Dampak Kabinet Prabowo - Gibran dalam Konteks Pembangunan Daerah

Kabinet gemuk Prabowo-Gibran periode 2024-2029 yang terdiri dari 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri. Telah resmi di umumkan oleh presiden Prabowo Subianto di istana kepresidenan,Jakarta, Minggu (20/10/2024).  

Kabinet Gemuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukan komposisi pemerintahan yang beragam, dengan harapan mampu mendorong pembangunan daerah secara lebih efektif Dalam hal ini, kabinet ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Walaupun diharapkan membawa dampak positif adapun juga  potensi negatif yang dapat terjadi dalam kabinet gemuk ini. 

Dampak utama kabinet ini dalam konteks pembangunan daerah adalah adanya potensi tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan hal ini dapat terjadi karena banyaknya jumlah kementerian dan lembaga. Tumpang tindih kebijakan kementerian terhadap daerah dapat terjadi ketika dua atau lebih kementerian mengeluarkan kebijakan yang memiliki tujuan atau implementasi yang sama, namun tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat berakibat penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan terjadinya kebingungan di tingkat daerah.

Dengan jumlah anggota kabinet yang besar, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat dan kompleks. Hal ini dapat menyebabkan birokratisasi yang berlebihan, menghambat implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Adapun juga terjadinya pengendalian pusat yang kuat akibat banyaknya jumlah kementerian dan lembaga sehingga kebijakan yang dipusat dapat mengabaikan konteks lokal, dan juga pemerintah daerah tidak mampu mengadaptasi program sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Tumpang tindih kebijakan pada kabinet Prabowo Gibran dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menurunkan efektivitas program pembangunan.   Penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan saling mendukung dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.   Upaya untuk mengintegrasikan kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah akan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.