Presiden kemudian berkata "Saya memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar  Rp 2,17 triliun untuk bantuan subsidi kepada angkutan umum bantuan ojek online dan nelayan,"
Pemerintah telah berkomitmen agar penggunaan subsidi bisa tepat sasasan dan akan bisa menjadi keuntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu.
(Sumber dari : "https://nasional.kontan.co.id/news/harga-)bbm-naik-pertalite-rp-10000-solar-rp-6800-dan-pertamax-14500-per-liter")
dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 yang dipatok sebesar Rp 502,4 triliun tidak akan cukup hingga akhir tahun karena angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
Terlebih lagi konsumsi Pertalite dan Solar yang telah diperkirakan akan melampaui kuota yang telah ditetapkan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa 23 agustus 2022
(Sumber dari : "https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/03/13372151/harga-bbm-pertalite-solar-hingga-pertamax-resmi-naik-mulai-hari-ini")
Dengan adanya kenaikan BBM banyak demo yang dilakukan oleh mahasiswa karena menolak adanya kenaikan BBM yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari hari
Salah satunya dari mahasiswa Blitar mereka melakukan aksi demo depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Mereka meluruk kantor perwakilan rakyat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Para mahasiswa datang dengan melakukan long march dari Simpang Empat Kanigoro menuju Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Long march dilakukan dengan mendorong kendaraan sepeda motor mereka.
Setelah sampai di depan kantor Dewan, mahasiswa Blitar yang mengikuti demo tersebut langsung mengeluarkan replika keranda jenazah. Selain itu, sejumlah poster berisikan tuntutan penolakan BBM juga dibentangkandi depan kantor DPRD kabupaten Blitar.
