Krisis, Klaim, dan Dilema Pembangunan

Struktur bangunan Negara mestinya tidak sedang baik-baik saja. Sedihnya, elit pemerintah seperti KSP Moeldoko asik-asiknya terlibat konflik politik. Kongres Luar Biasa versi Moeldoko dilakukan. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono bersama pengurusnya mendatangi kantor Menkum-HAM, kesemuanya adalah rangkaian pentas ramai-ramai menambrak prokes Covid-19. Mereka secara terang-terangan melakukan kerumunan. Kenapa tidak ditindak?, kok hanya Habib Riziqe Shihab yang dipenjarakan atas alasan kerumunan.

Sementara mereka diistimewakan. Dimana para penegak hukum kita?. Sebenarnya, Covid-19 ini pekerjaan politik atau kesehatan?, sepertinya nyali virus Covid-19 ciut pada sesuatu yang berbau politik. Lihat saja meski Covid-19 membara, saat agenda Pilkada Serentak 2020, tetap saja Pilkada jalan. Politik lebih 'garang' ketimbang Covid-19. Kita tengah menghadapi krisis, pemerintah jangan lepas tangan.

Pemerintah tetap gagah berani menyampaikan klaimnya. Mereka paling tidak mau disalahkan. Selalu saja ada klaim, ketika salah atau abai dalam bidang pembangunan. Pemerintah tanpa malu, bahkan begitu percaya diri mengemukakan alasan bahwa pemerintah tetap sukses dalam pembangunannya. Tidak mau disalahkan, pemerintah selalu memprouksi dalil-dalil agar dipercaya.

Intinya, pemerintah tidak mau dianggap gagal. Kelebihan pemerintah hanyalah karena merasa punya kuasa mengendalikan data. Juga pemerintah punya kemampuan merekayasa, menambah dan mengurangi apa saja capaian prestasi yang mereka akan lakukan. Itu sebabnya, aib pemerintah sukar terbongkar selama mereka masih berkuasa.

Kecuali setelahnya, aib-aib dan skandal yang dilakukannya dapat terungkap. Setelah ada pemerintahan yang baru, peluang mengobok-obok kesalahan pemerintah sebelumnya dapat efektif dilakukan. Kritik sepedas dan sekencang, seradikal apapun tak akan mempu membuat pemerintah kehilangan klaim sukses. Tetap saja, pemerintah mencari alibi untuk melahirkan klaim. Tujuannya, agar dipandang berhasil membangun pelayanan publik.