Krisis, Klaim, dan Dilema Pembangunan

PEMERINTAHAN Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin mengalami tantangan yang serius dalam pembangunan. Halangan yang ditemuinya, dapat berubah menjadi peluang berbuat alasan. Menyikapi hambatan pembangunan, pemerintah harusnya cekatan. Jangan pasif. Ancaman ini kita semua tahu, datang dari bencana non-alam.

Tidak mudah Jokowi, begitu Presiden Widodo akrab kita sapa mempercepat pembangunan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pilihannya, atasi Covid-19 barulah melanjutkan pembangunan. Atau sebaliknya, mengatasi penularan Covid-19 sembari memantapkan pembangunan. Karena peneliti dan para ahli kesehatan atau ahli virus juga belum mendapat kesimpulan kapan Covid-19 meredah.

Dalam kasat mata kita, Covid-19 memukul mundur kehidupan rakyat. Terlebih pada sektor ekonomi. Sejumlah mata pencaharian, pendapatan menurun drastis. Para pengusaha warung kopi, pengusaha hiburan malam, dan pelaku usaha kecil lainnya, jam operasionalnya dibatasi. Ya, alasannya Covid-19. Pemerintah menyuruh rakyat hidup berdampingan dengan yang nama Covid-19.

Krisis melanda Indonesia, tapi pemerintah tetap bersikukuh dengan kebijakannya refocusing dan relokasi anggaran. Artinya, anggaran proyek pembangunan infrastruktur harus diarahkan ke pencegahan penularan Covid-19. Untuk urusan yang dianggap tidak penting dipending. Lalu segala konsekuensi biaya untuk program tertentu, digunakan pada penyelesaian dan pemulihan pendemi Covid-19.

Sekarang sudah mulai muncul protes rakyat. Di daerah telah muncul indikasi penyalahgunaan anggaran Miliaran rupiah. Bila kita mendeskripsikan kembali secara sistematis, memang kita memerlukan data-data dari pemerintah atau data pembanding yang akurat dari lembaga kapabel. Agar kemudian, menginvestigasi praktek deviasi yang dilakukan terkait dana Covid-19 tersebut.

Berdasarkan laporan pembangunan manusia yang dirangkum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengungkap kepuasan global terhadap kehidupan. Membuat klaster Negara mana yang rakyatnya paling bahagia, paling sehat, dan paling stabil dibandingkan di tempat atau Negara lain, sayangnya yang terbaca dari 10 peringkat teratas untuk hidup sejahtera, Negara kita Indonesia tidak masuk.

Harus kompatibel dengan anggaran yang dialokasi Triliunan rupiah itu, tidak saja menuntaskan penularan Covid-19, tapi bagaimana pemerintah menyuplai dana segar dan bantuan sosial yang serius kepada rakyat. Di tengah pandemi, rakyat harus diberi modal berusaha. Mereka harus mandiri, jangan dibatasi jam kerja mereka seperti sekarang ini.

Bagaimana kesejahteraan rakyat terwujud, jikalau semangat mereka untuk membangun ekonomi tidak ditunjang pemerintah. Pemerintah kelihatannya tidak konsisten menjamin penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Kenapa setelah Pilkada Serentak 2020 selesai, Bansos mulai tidak terdengar lagi?. Apakah Bansos itu yang karena musim politik, sehingga dimainkan untuk kepentingan politis waktu itu.

Pilkada Serentak 2020 sudah usai, tetapi Covid-19 masih saja mengancam kita. Kenapa pembangunan fisik dikurangi, dan anggarannya itu tidak diarahkan betul-betul untuk membantu rakyat yang terserang Covid-19. Publik tau dan akan memaklumi situasi sekarang. Ketika proyek pembangunan nasional sampai daerah mandek, pasti alasan pemerintah adalah kita sedang menghadapi Covid-19. Disinilah, Covid-19 menjadi 'kambing hitam' dan pemakluman.

Jadinya, ketika pemerintah dicurigai lawan politik dan rakyat akar rumput. Singkat kata, Covid-19 akan menjadi alasan andalan pemerintah. Ia menjadi benteng pertahanan yang mumpuni ketika pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan cerdas dari rakyat. Potensi penyalahgunaan anggaran Covid-19 memang sangat besar dilakukan pemerintah. Kita berharap lembaga audit anggaran bersikap adil dan tegas melakukan kerjanya.

Kasihan rakyat miskin makin kesusahan disaat Covid-19 ini. Elit pemerintah malah sibuk terlibat konflik politik. Bahkan kompromi-kompromi kepentingan mereka lakukan. Rakyat dibiarkan teriak, juga menunggu bantuan Covid-19 disalurkan lagi. Ada kecurigaan bahwa dana Covid-19 dikorupsi secara berjamaah. Diduga pelakuknya tentu elit-elit pemerintah pusat, Satgas Gugus Tugas Covid-19 sampai ke pemerintah daerah, mereka harus diusut tuntas.