BENARKAH karena Presiden Jokowi dituding terlibat mengintervensi Partai Demokrat atau Partai politik (Parpol) yang menyebabkan Kongres Luar Biasa (KLB) berjalan mulus?. Mula-mula santer dilayar kaca Televisi, beberapa petinggi Partai Demokrat getol bicara soal keangkuhan Negara yang dinilai melakukan intervensi terhadap urusan internal Parpol.
Negara disini tentu direpresentasikan Jokowi, selaku Presiden. Mengikuti alur perdebatan, publik menangkap posisi Jokowi setelah ada tundingan tersebut, ia marah besar. Diambillah langkah pasif. Memilih menghindari konflik, tak mau disebut ikut campur. Hasilnya malah merugikan AHY. Padahal dalam konstitusi ada batasan dan kaitan Jokowi mesti ikut campur. Ketika dilepas, jadilah kekacauan politik kian ruwet.
Dari marahnya Jokowi. Ia menampilkan sikap apatis untuk konflik Partai Demokrat. Alhasil, KLB Demokrat jalan dan Jokowi tidak mau menghentikannya. Jika Jokowi mau, gampang saja. Tentu alasannya, Jokowi takut dituduh melakukan intervensi lagi. Secara politik Jokowi menang. Saya kira, Jokowi mau membuka mata SBY cs bahwa peran pemerintah begitu penting. Bila pemerintah diam, kekacauan akan melanda rakyatnya.
Apalagi kepentingan untuk Pemilu 2024 sudah tercium aromanya. Pemetaan, peran posisi dalam koalisi-koalisi Parpolpun mulai digaungkan. Pecahnya Partai Demokrat, 'original vs imitasi'. Kongres versi KLB, menandakan Partai Demokrat menghadapi badai yang serius. Menariknya, Moeldoko yang menang dalam KLB ditetapkan tanpa menunda-nunda waktu yang lama. Tidak seperti KLB biasanya.
Disisi lain, SBY bahkan menyebutkan bahwa Moeldoko dengan darah dingin melakukan kudeta. Konflik di tubuh Demokrat makin menarik dan sexi untuk diikuti. Tidak mudah bagi SBY menghadapi realitas ini. Berbeda saat dirinya menjabat Presiden. Dalam kondisi inilah, SBY ditekan agar lemah. Lalu diajukanlah alternatif kompromi. Kita lihat saja, setelah dualisme ini, SBY melalui AHY akan merapat mendukung figur yang dicalonkan PDI Perjuangan dan Jokowi di Pilpres mendatang?.
KLB yang berlangsung di Deli Sedang Provinsi Sumatra Utara itu menitipkan pesan ke publik, bahwasanya suatu-waktu orang lingkar Istana bisa berbuat apa saja ke Parpol yang tidak kooperatif dengan kepentingan mereka. Moeldoko, yang kapasitasnya KSP sudah mencotohkan itu. Konflik PPP, pernah terjadi juga di Partai Golkar, semuanya begitu 'jinak' ke Istana sekarang.
Sampai terjadi bentrok fisik. Bentrok yang melibatkan kubu pro KLB dan kontra KLB menjadi pelajaran. Katanya Polri tidak mengeluarkan izin, tapi kenapa tidak dibubarkan Polri?. Sungguh aneh, seperti ada teka-teki dibalik semua ini. Apalagi KLB melibatkan orang yang menyebabkan kerumunan. Karena melibatkan ribuan orang.
Publik juga dapat mengukur kekuatan figur sekelas SBY yang pernah menjadi Presiden Indonesia 2 periode saja dibuat kocar-kacir kekuatannya. Bagaimana dengan yang lain?. Wajah politik kita begitu keras. Tidak lagi santun dan tidak lagi meghormati orang-orang yang pernah berjasa terhadap Negara. Kita diajarkan untuk cepat-cepat melupakan sejarah. Miris rasanya, pemimpin kita begitu hemat bahkan miskin memberikan keteladanan.
KLB Partai Demokrat secara terbuka menjadi bukti penyalahgunaan kekuasaan dari pihak Istana. Moeldoko simbolisasinya. Jika Jokowi tidak mau dituduh, silahkan Moeldoko dipecat sekarang. Kegaduhan politik bukan diteduhkan pihak Istana. Malah sebaliknya, Istana terlibat didepan membuat gadung kehidupan politik kita.
Jokowi melakukan pembiaran atas polarisasi politik, terlebih di tubuh Partai Demokrat. Itu 99 persen benar adanya. Kalau mengerti eksistensinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, berapa lama kegiatan 'ilegal' itu (KLB) dibubarkan. Tidak perlu Jokowi yang turun langsung membubarkan. Cukup Polda dan Polres setempat yang membubarkan, juga pasti sudah clear persoalannya.
Kudeta ini merupakan reaksi dari luka lama, katanya. Dari praktek kudeta sebelumnya yang menurut segelintir politisi Partai Demokrat pernah terjadi. Hanya saja didiamkan, atau dirahisakan. Sekarang saat tercerai-beraikannya kepentingan, barulah dibuka ke publik. Satu persatu aib itu dicicil. Mereka-mereka yang terlibat dalam cekcok politik ini telah menjungkalkan (overturn) etika berpolitik.
