Perombakan Kabinet ketika wacana revisi UU Pemilu digulirkan turut menguat. Tidak main-main itu. Para elit parpol diingatkan Jokowi agar mereka harus mengikuti perintah Jokowi. Tidak boleh yang membantah Jokowi. Jika ada gelombang perlawanan, pasti mereka mendapat hantaman balik.
Jokowi kelihatan lembut, tapi keras untuk urusan mengamankan kepentingannya sendiri. Revisi UU Pemilu akan beririsan dengan kepentingan Jokowi. Tentu Jokowi tak akan nyenyak tidurnya manakala konsolidasi mengamankan barisan agar menolak revisi UU Pemilu belum berhasil. Jokowi pasti linglung.
Nyaris seragam alasan menolak revisi UU Pemilu dilaksanakan. Mereka mengajukan alasan kemanusiaan dan pandemi Covid-19. Padahal sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 di musim pandemi mereka malah turun mendorongnya. Mereka yang mati-matian meminta Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan.
Kenapa sekarang tiba-tiba berbalik haluan?. Sudah seperti itulah kepentingan politik. Jangan kaget. Rakyat Indonesia juga tidak perlu berlebihan menyanjung mereka yang menolak revisi UU Pemilu dibahas. Tertawakan mereka bila perlu. Mereka itulah orang-orang atau politisi inkonsisten.
Menjadi politisi yang bermental ikut-ikutan perintah pimpinan parpol begitu terhina. Mereka lebih takut pimpinan parpol ketimbang rakyat. UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemilu mencuat di tengah pandemi Covid-19 bertanda bahwa wakil rakyat kita sedang melakukan manuver politik.
Sebagian besar parpol di Parlemen kompak menolak revisi UU Pemilu. Ini tandanya arus besar yang menghadang Senayan, tak kuasa dilawan para wakil rakyat. Mentah-mentah kepentingan dari Istana Kepresidenan mengatur wakil rakyat kita. Rasanya, fungsi kontrol dan pembuatan regulasi di DPR disetir Istana.
Begitu lemahnya kekuatan wakil rakyat kita sekarang. Terbaca jelas, kemauan menolak revisi UU Pemilu itu berhembus dari pintu Istana. Sayangnya tak ada interupsi, atau penolakan yang kencang dari gedung DPR. Fungsi lembaga dewan beraroma sampah, yang mengikuti arus Istana semata. Tak punya keberanian melawan.
Pembahasan RUU Pemilu juga sempat memunculkan kisruh. Tapi kekisruhan itu hanya sekedar mencari perhatian Istana. Tercium pula itu tata cara politisi untuk meningkatkan bargaining politiknya. Sungguh murahan kalau itu memang benar-benar dilakukan.
Yang diharapkan rakyat yaitu wakil-wakilnya di gedung Dewan lebih kritis. Berani bicara, angkat telunjuknya untuk memperbaiki kekacauan kebijakan. Menyampaikan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan pemerintah. Bukan turun berdiam jika Istama secara arogan mendikte kepentingannya.
Revisi UU Pemilu merupakan cerminan mini. Dari kontestasi Pilpres. Ketika siapa yang memenangkannya, potensi besar mereka akan memenangkan pertarungan di Pemilu 2024. Kapan Indonesia mengalami kemajuan drastis kalau begini mental politisi kita.
Kapan Indonesia menjadi benar-benar dapat kita banggakan?, kalau pemerintah hanya mengandalkan kepentingan kelompoknya. Perjuangan yang diusung hanya parsial. Menjadi makin salah arah. Mestinya, kepentingan rakyat dikedepankan. Indonesia akan mengalami kemunduran, jika geng politik ini terus-menerus menguasai kekuasaan di Indonesia.
