Padahal sebagian besar yang menjadi objek kritik merupakan hal positif. Pengkritik mengucapkan kritik rasional, baik di video maupun komentar Medsos direndahkan. Diserang dengan pendekatan tidak humanis. Mereka belum mengerti tentang konsep dekolonisasi. Mereka memperpanjang perbudakan.
Buzzer memang pembela pemerintah. Soal benar salah, tidak dipusingkannya. Bahkan mereka ini umumnya dibiayai. Menjadi mata pencaharian mereka. Disubsidi kelompok tertentu. Makin ramai, rebut Medsos mereka makin diuntungkan. Mereka dimenangkan di era post-truth. Tapi mereka lupa kedunguannya.
Membela pemerintah dengan membabi-buta. Merekalah penghalang demokrasi. Yang salah dibenarkan. Dan yang benar disalahkan. Kolam mereka yaitu di media sosial (Medsos). Bumi mereka untuk mencari nafkah itu di Medsos. Demokrasi harus tumbuh mekar, tak perlu dihalau.
Umumnya mereka melakukan penyamaran. Akun Facebook atau Twitter anonim. Atau disamarkan. Mereka tidak memakai identitas yang jelas sehingga sulit terdeteksi. Enaknya mereka, karena membela pemerintah, makanya meski salah tidak diadili secara tegas. Buzzer rentan dan selalu mendistribusi informasi hoax.
Ada sinyamelemen kuat kelompok ini tak lain adalah sebagai para 'cebong'. Panggung baru cebong setelah Jokowi menang, merekalah pembela-pembela pemerintah yang pantang menyerah. Hukum harus diarahkan kesana, mengusut dan menindak skandal-skandal yang mereka lakukan.
Pelanggaran hak asasi manusia dan penghinaan tak jarang mereka lakukan pula. Pemerintah tak boleh membiarkannya. Tidak semua yang diduga melanggar aturan. Baik kelompok 'kampret' maupun 'cebong' diperlakukan adil dalam penerapan hukum. Jangan ada yang diistimewakan.
 Mereka pemain belakang, meledakkan bunyian sarine, lalu bersembunyi. Buzzer menjadi potret oknum-oknum pembuat masalah. Sampah demokrasi yang perlu ditindak tegas pemerintah. Bermental bajakan, mereka pecundang hanya berani beramin berpenampilan artifisial.
Masih terselamatlah Jokowi di tengah periode keduanya memimpin Indonesia. Jokowi telah berani meminta masyarakat mengkritiknya. Tunjukkan keseriusan itu sebaiknya dengan menghapus atau membatalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebab ini menjadi ranjau bagi pengkritik. Â Â
Tantangan demokrasi kita yaitu masih adanya keterlibatan Negara dalam memelihara buzzer. Kita berharap tidak demikian. Pemerintah harus tertibkan mereka. Begitu pula dengan adanya UU ITE yang menjadi racun bagi para pengkritik. Kita menguji keseriusan Jokowi meminta dikritik, dengan membatalkan UU tersebut.
Bahaya laten demokrasi kita sekarang bertambah lagi. Diantaranya dengan kehadiran buzzer. Kelompok pembela kekuasaan yang rusak pola pikir kritisnya. Pemerintah itu butuk kritik pedas, dan juga serius agar mereka berbenah. Bukan disanjung layaknya para Nabi dan Rasul, atau seperti kita menuhankan sang khalik.
Tidak begitu seharusnya jika kita berkeinginan memajukan Negara Indonesia. Malah mereka yang memberi kritik diberi ruang. Itu ilmu dan saran gratis yang disampaikan para pengkritik. Agar apa?, tentu dimaksudkan untuk pemerintah lebih bersemangat dan serius lagi membangun Negara.
