Kita perlu menaruh curiga atas semua gerak-gerik para Menteri. Sikap Menteri NAM yang menyederhanakan pendidikan ini problem sebetulnya. Mengelola pendidikan, terlebih perguruan tinggi tidaklah mudah. Berdasarkan data tahun 2020, Indonesia memiliki 2.136 perguruan tinggi.
Jangan sampai institusi pendidikan menjadi lapak komersialisasi. Menteri NAM sejauh ini belum mampu menata-majukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Malah yang ada, berdatangan sejumlah masalah. Di tengah kekurangan ekonomi rakyat karena Covid-19, lembaga pendidikan malah mengabaikan persoalan tersebut.
Tantangan juga bagi guru yang gagap teknologi, jika PJJ dipaksa untuk dilaksanakan. Presiden Jokowi, jangan terlalu percaya dengan kemampuan NAM. Harus mengecek ke lapangan, plus-minus dari program di tengah pandemi yang diluncurkan NAM. Apakah produktif, atau malah destruktif?.
Jawabannya, yang dilakukan NAM mengecewakan. Jauh dari harapan rakyat. Orangtua murid atau orangtua mahasiswa juga berharap agar di musin pandemi ini pemerintah memberi kemudahan. Bukan menambah beban kepada mereka yang sulit bertahan hidup. Mencari nafka di tengah ancaman Covid-19.
Pembodohan pendidikan aromanya mulai berlangsung. Metode homeschooling dan kelas online tidak dilepas begitu saja. Melainkan diprotesi ketat. Pelatihan dilakukan, lalu ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai. Pemerintah harus menyiapkan semua itu. Jangan semua dibebankan kepada rakyat.
Rakyat Indonesia telah memasuki era Revolusi Digital. Yang mau ataupun tidak, era globalisasi telah membawa kita kesana. Menghadapi situasi itu, pemerintah harus sabar hati mendampingi dan mengedukasi rakyat. Pandemi Covid-19 melipat aktivitas rakyat, yang difasilitasi melalui teknologi informasi.
Fasilitas untuk rapat video conference memang mencakup Zoom, Google Meet, Hangouts Meet, Cisco Webex, Umetmee, GoToMeeting, Skype, Microsoft Teams, CloudX, dan yang lainnya juga. Meski begitu, Zoom video semakin digunakan di Indonesia.
