Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demokrasi Menjadi Candu dan Racun Peradaban

7 Desember 2020   11:33 Diperbarui: 7 Desember 2020   13:13 166
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bung Amas (Foto Dokpri)

Melainkan demokrasi sebagai satu-satunya instrument yang kita akui dapat memajukan peradaban kita di Indonesia. Demokrasi merupakan jalan damai. Jalan mengarahkan rakyat Indonesia dari jebakan, racun dan bius yang membuat masyarakat hilang masa depannya. Disinilah demokrasi menjadi krusial, begitu dibutuhkan. Karena politik sebagai bagian dari demokrasi, harus saling terkait dan saling menopang. Demokrasi perlu dikendalikan dengan cara-cara berpolitik yang benar.

Bukan politik dijadikan alat penjegal demokrasi. Tidak seperti itu. Selain itu, demokrasi juga bukan candu yang mematikan para penganutnya sendiri. Idealnya demokrasi terus menghidupkan nafas segar yang membicarakan persatuan, keadilan dan persamaan. Bukan menebar ancaman atau kecemasan. Bukan begitu rute demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi menawarkan ketenangan, kesejukan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Jika demokrasi telah menjadi candu dan racun peradaban, berarti demokrasi telah dikendalikan kaum kapitalis. Masyarakat yang pendapatan ekonominya di bawah rata-rata dijadikan budak bagi geng kapitalis atau pemilik modal. Dengan kuas anggaran yang besar, masyarakat awam dapat dibayar kapitalis untuk mengarahkan pilihannya. Masyarakat sipil yang hidupnya biasa-biasa saja, diposisikan sebagai masyarakat kelas kedua dalam pertempuran politik.

Inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Sebab, itu berpotensi demokrasi dikendalikan sepihak oleh kaum berduit yang arogan dan jahat. Masyarakat harus menjadi pengendali, panglima bagi dirinya sendiri dalam menentukan hak pilihnya di Pilkada atau tiap suksesi demokrasi. Bukan dengan uang yang menjadi candu, membuat masyarakat tertindas dan dibohongi.

Jangan karena pemberian uang, hak-hak politik masyarakat dimanfaatkan kaum kapitalis. Masyarakat punya kemandirian memilih pemimpinnya. Jangan didikte atau diatur kaum berduit. Biarkan kedaulatan memilih, kemerdekaan berdemokrasi dipraktekkan masyarakat secara leluasa.    

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun