Politik Uang, Kontestasi Mencari Pemimpin Korup

Tentu akan lahir pemimpin yang monopoli dan monoton dalam bertugas. Tidak hanya monopoli kewenangan, sampai urusan proyek pembangunan pun akan diterapkan secara sentralistik. Lebih berbahayanya lagi, sang pemimpin yang terlahir karena bagi-bagi uang akan memperkaya dirinya dan orang-orang disekelilingnya. Tanpa ia memikirkan nasib masyarakat banyak. 

Yang akan terlintas dalam pikirannya adalah mengembalikan pokok. Berapa besar dirinya berbagi uang saat Pilwako Manado, tentu saat memimpin ia akan berusaha mengembalikannya. Sungguh ironis, dan membahayakan. Aspirasi masyarakat akan diabaikannya. 

Pemimpin model ini sering menganggap dan memanfaatkan politik yang adalah ladang pengabdian, sebagai ladang pencaharian. Mencari keuntungan buat dirinya.

Politik dianggapnya seperti berbisnis. Itu sebanya, warga Manado harus diberikan bekal. Agar mampu mendeteksi, tidak memilih pemimpin yang menghambur-hamburkan uang. Mereka calon Wali Kota, calon Wakil Wali Kota, bahkan tim suksesnya membagikan uang kepada pemilih (masyarakat), berarti mengajarkan masyarakat tentang cara merusak demokrasi. Mereka menunjukkan citra buruk, sebagai calon koruptor baru.

Sebab, setelah berbagi uang kepada masyarakat dalam momentum Pilkada atau Pilwako, mereka sangat berpeluang melakukan korupsi saat memimpin daerah ini. Logika ekonomi yang akan dibangun, bukan lagi logika pengabdian kepada masyarakat. Apalagi, jika calon pemimpin yang berbagi-bagi uang itu latar belakangnya adalah pengusaha (pedagang), pemodal besar. Maka, masyarakat akan dijadikannya sapi perah.

Mirisnya lagi, masyarakat akan diposisikan sebagai alas kaki. Para calon Wali Kota dan calon Wali Kota Manado jika kedapatan tim suksesnya berbagi-bagi uang, wajib dihindari masyarakat. Karena mereka telah mencontohkan cara berdemokrasi yang tidak baik. Mengejar dipilih dengan membayar suara. Menerapkan politik transaksional, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan yang dituju. Ini sangat melecehkan.

Bisa jadi, besok-besok setelah masyarakat diberikan uang, mereka menutup mata dengan pembangunan publik. Hal yang berkaitan dengan kepentingan sosial di mata mereka bisa menjadi proyek, diolah menjadi modal uang atau materi semata. Sehingga demikian, masyarakat jangan sampai memilih pemimpin yang karakternya buruk seperti itu. Seharusnya, calon pemimpin memberi pendidikan politik pada masyarakat. Tidak mengajarkan masyarakat tentang politik uang.

Cerdaskan masyarakat, biar masyarakat melihat program calon pemimpin. Bukan mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih mereka dengan cara membayar hak pilih masyarakat. Memilih pemimpin dengan janji atau bujukan uang, secara moral sangat buruk. Harga diri masyarakat hanya dihormati dengan nominal-nominal mata uang atau bantaun beras dan sebagainya. Biarkan masyarakat memilih pemimpinnya tanpa ada politik bagi-bagi uang. Beri masyarakat kebebasan memilih.

Masyarakat jangan membiasakan memilih pemimpin yang ketika kampanye, sosialisasi program atau silaturahmi dengan masyarakat lalu memakai uang duduk. Setelah masyarakat diajak datang bertemu, mereka calon pemimpin itu pergi meninggalkan uang duduk melalui tim suksesnya, baik Rp. 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 atau seterusnya itu tandanya pemimpin tersebut tidak menghargai kedaulatan masyarakat. Hak pilih masyarakat itu derajatnya lebih tinggi dari uang.

Jangan harga diri masyarakat disepadankan dengan uang-uang receh. Masyarakat dalam kampanye harus disodorkan program unggulan. Bukan diracuni pikiran masyarakat dengan politik uang. Pilwako Manado harusnya mengedepankan etika, moralitas dan penghormatan terhadap hak-hak politik masyarakat. Tak boleh merendahkan marwah masyarakat dengan memberikan uang, dengan harapan masyarakat memilih calon pemimpin tersebut. Sungguh memalukan kontestasi Pilwako dicederai dengan cara-cara seperti itu.

Silahkan masyarakat diberi bekal yang cukup tentang edukasi politik. Sehingga masyarakat yang sudah pandai, makin pandai lagi menilai calon pemimpinnya untuk dipilih sebagai pemimpin. Karena bagaimanapun, menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yakni mereka yang mampu mewariskan keteladanan. Bersikap sopan santun pada masyarakat, menghormati dan tidak melukai hati masyarakat melalui praktek politik bagi-bagi uang.

Persaingan program harusnya dikedepankan kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Bukan malah menyandera masyarakat dalam ruang sempit politik pragmatis. Itu sama saja, calon pemimpin membodohi masyarakat, tidak memuliakan wibawa dan nama baik masyarakat. Politik uang, sama nilainya dengan politik jual-beli suara masyarakat. Sangat buruk dampaknya terhadap kepemimpinan kita kelak. Masyarakat perlu kita ajak melawan politik bagi-bagi uang yang menjadi bencana bagi demokrasi.

Racun yang akan mematikan nafas demokrasi salah satu yang sangat akut bahayanya adalah politik bagi-bagi uang. Sama seperti 'politik beras jatah'. Kehormatan masyarakat yang sejatinya ditinggikan malah dijatuhkan, dibuat masyarakat terhina dengan mempertontonkan politik bagi-bagi uang dengan alasan kemanusiaan.

 Kalau benar untuk kemanusiaan, kenapa nanti sekarang mereka bagi-bagi uang?. Sebelumnya, dimana mereka-mereka yang berpura-pura dermawan tersebut?. Masyarakat bisa menilai sendiri.

Berarti apa?, indikasinya hanya mau mendapatkan kekausaan. Alhasil, mereka membagi-bagi uangnya. Dengan merekayasa diri seperti para dermawan, kemudian membagikan uang kepada masyarakat. 

Silahkan diperiksa, mereka calon pemimpin yang berani berbagi uang kepada masyarakat kebanyakannya adalah pengusaha, bisnisman. Mereka itu orang yang jago berdagang. Tak mungkinlah mereka mau rugi. Dalam benak mereka hanyalah keuntungan. Politik bagi-bagi uang seperti proses sayembara mencari pemimpin korup.

Sudah pasti, saat memberi sekarang, lalu ketika menang, mereka akan mencari uang untuk menggantinya. Hasilnya, bisa jadi APBD adalah sasaran mereka untuk memainkannya. Kalau sudah begitu, berarti pembangunan masyarakat terabaikan. 

Keluh-kesah masyarakat tidak didengarkannya lagi. Memimpin Kota Manado dijadikannya panggung mencari keuntungan, dan secara sengaja menguburkan harapan masyarakat untuk meminta adanya pembangunan.