Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi di Ambang Batas

9 Mei 2020   16:26 Diperbarui: 9 Mei 2020   18:36 186
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jangan pula turun tangan membela investor asing. Memusuhi masyarakatnya sendiri dengan berbagai aturan yang mendiskriminasi mereka. Keberpihakan pemerintah harus pada masyarakatnya. Sedih rasanya kalau kita melihat praktek ketidakadilan ketika masyarakat tambang melakukan protes terhadap pertambangan asing, malah keberpihakan pemerintah adalah kepada mereka pemilik tambang itu. Kaling sampai hatinya menyakiti masyarakat.

Model kezaliman tersebut harus dihilangkan. Ketika tidak, jangan bermimpi pemerintah akan dihargai masyarakatnya. Karena ketika masyarakat membutuhkan keadilan kalian bersikap tuli dan buta. Tidak mau berpihak pada kondisi yang benar-benar adil. Malah yang kalian bela adalah para pemodal kaya raya. Masyarakatmu yang miskin kau (pemerintah) abaikan perasaan dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka yang harusnya butuh dibela, bukan para kapitalis.

Ragam kejadian itu sebagai gambaran bahwa demokrasi kita telah di ambang batas kehancuran. Jangan lagi pemerintah berpura-pura bahwa kita dalam situasi yang baik-baik saja. Negara kita Indonesia sedang menuju kebangkrutan. Hutang di saat musim Corona Virus juga makin meningkat. Lalu semua itu akan dibebankan kepada masyarakat. Sehatkan nurani dan akal budi pemerintah kita saat ini?. Sungguh menyedihkan rasanya kita meratapi nasib masyarakat miskin yang nanti menanggung hutang tersebut.

Sebagai gantinya, zona sumber daya alam kita akan menjadi kompensasinya. Kalau bukan hutang Negara diganti secara cicil, setidaknya mereka Negara pemberi hutang maupun Bank Dunia akan mencari cara menyandera Indonesia. Entah dengan cara apa. Sebab, kita telah berhutang. Miris, kita butuh pemulihan dalam beberapa tahun kedepan baru Negara Indonesia bisa stabil dari sisi ekonominya (hutang) membengkang, belum lagi korupsi masih ditindak dengan tebang pilih.

Yang pastinya pemerintah kita tak bisa bebas lagi, karena diintai hutang. Belum lagi kalau ada komitmen gelap yang dilakukan para elit pemerintah di Indonesia. Alangkah sampai hatinya pemerintah mau berhutang hanya untuk proyek pembangunan fisik. Sementara masyarakat masih miskin. Presiden Jokowi, segeralah kurangi semua proyek-proyek tersebut dan alihkan untuk pembangunan manusia. Berhentilah berhutang. Ingat berapa banyak rakyat yang memilihmu. Rakyat yang tak memilihmu sekalipun disaat Pilpres 2019, tapi mereka tetaplah rakyatmu. Jangan zalimi kami.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun