Rekonsiliasi Politik, Jokowi dalam Narasi Pembangunan

KEWENANGAN pemerintah secara konstitusional begitu luas dan kuat. Keteraturan kehidupan sosial perlu terus diperkuat, ditengah kita hidup dalam dunia demokrasi mutakhir. Keberadaan pemerintah dan masyarakat kita harapkan terus bersinergi.

 Sebagai instrumen formal, pemerintah wajib meninggalkan peran strategisnya. Menjawab kegelisahan dan kecurigaan masyarakat, maka pemerintah perlu bekerja serius. Era Jokowi Ma'ruf yang berhasil menggagas politik rekonsiliasi punya nilai lenih. Untuk itu peningkatan kesejahteraan masyarakat segera dibumikan.

Kita menanti pemerintah mewujudkan narasi-narasi positif yang dibangun. Sembari, kelompok oposisi diberi ruang berekspresi. Menjalankan demokrasi melalui kontrol kebijakan, itu yang diharapkan. Kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh mewujudkan impian publik, berarti reaksi masyarakat makin meluas.

Berapa banyak uang masyarakat yang digunakan untuk membayar pemerintah harus dihargai sebanding. Itu semua dimaksudkan agar pemerintah memperbaiki kinerjanya. Pemerintah perlu fokus melakukan pembangunan pada masyarakat. Bukan sibuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Mengamankan kepentingan keluarga, lalu menutup mata terhadap ragam persoalan bangsa.

Lalu apa gunanya bila pemerintah yang punya kapasitas itu ternyata gagal menjalankan peran-peran paripurnanya?. Mengembalikan wibawa pemerintah, caranya hanya dengan memaksimalkan kinerja pemerintahan. Tak perlu teori macam-macam.

Negara telah melakukan kerja pro rakyat, tapi belum optimal. Buktinya, masih ada masyarakat yang berteriak menuntut agar harga samba diturunkan. Lapangan pekerjaan dibuka luas, untuk masyarakat Indonesia. Korupsi diberantas tanpa tebang pilih.

Seperti itu pula negari hadir memberi solusi disaat masyarakat miskin menderita. Hadir pula ketika masyarakat miskin bermasalah soal kesehatan dan pendidikan. Presiden Jokowi jangan juga memberi ruang sehingga pengendalian Negara menjadi lemah. Narasi terbaik yang dikelola Jokowi Ma'ruf harus dibumikan ke masyarakat melalui program kerja yang populis.

Masyarakat tidak berharap gagasan besar, bernas dan bertele-tele, melainkan kerja konkrit. Rekonsiliasi politik yang didorong harusnya memberi stamina baru bagi Presiden Jokowi untuk bekerja serius. Tentu bekerja serius demi kemajuan masyarakat.

Evaluasi mendasar perlu dilakukan pemerintah, disemua lini. Agar kemudian, kelemahan dan kurang maksimalnya kerja pemerintahan sebelumnya diketahui. Manfaatnya untuk perbaikan kinerja kedepan, telah diketahui pada bagian-bagian mana program yang sebaiknya diperkuat.

Pemerintah perlu hadir sebagai kawan, menjadi mitra kerja, menjadi orang tua, menjadi anak, bahkan sampai menjadi pelayan masyarakat. Jangan membatasi diri pada aturan protokoler. Apalagi melahirkan jurang pemisah.

Ketika itu yang dilakukan, pemerintah pasti tak paham apa problem yang dialami masyarakat. Selain itu, kekuatan merepresif dari pemerintah kedepan harus digunakan tidak secara sembarangan. Masyarakat jangan diposisikan sebagai sapi perah.  

Tantangan terberatnya, saat ini Indonesia menjadi negara darurat (state of emergency) korupsi. Semoga di periode kedua, Presiden Jokowi mampu memberantas korupsi. Pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam pengusutan dan penuntasan kasus-kasus korupsi.

Komitmen melahirkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) mendesak Presiden Jokowi untuk memberantas segala ketimpangan. Praktek penyalahgunaan kekuasaan perlu juga menjadi sorotan pemerintah Jokowi Ma'ruf. Masyarakat Indonesia tidak menghendaki pemerintah yang masa bodoh dengan problem kebangsan.

Pemerintah yang telah berhasil mengagregasi kepentingan masyarakat layak diberi dukungan secara ekstra. Dengan begitu partisipasi publik terwujud. Pemerintah perlu lebih cepat tanggap menyikapi masalah ditengah masyarakat.

Oposisi di era Jokowi Ma'ruf kita berdoa agar lebih tumbuh subur. Karena bertambahnya jumlah personil Kabinet sesuai nomenklatur akan berdampak pada realisasi kerja sekaligus beban anggaran. Sehingga pengawasan terkait hal tersebut perlu dioptimalkan. Masyarakat sipili harus berani bersuara.

Jangan membiarkan tugas bersuara dan kritik disampaikan para wakil rakyat di Senayan saja. Preferensinya yaitu legislator harus pro kepentingan rakyat. Wakil rakyat bukan mereka yang diam, tanpa bicara. Akan berbahaya demokrasi kita kalau penghuni Senayan hanya sibuk kepentingannya sendiri.

Menegaskan keberpihakan, maka pemerintah dalam melakukan delivery aspirasi masyarakat untuk diaktualisasikan. Begitu juga dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan kaum oposisi pemerintah, patut kita hormati. Oposisi sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam struktur pemerintahan yang demokratis.

Rekonsiliasi politik yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo perlu diberikan jempol. Kita mendukung itu. Kita mendoakan segala usaha baik yang dilakukan tersebut demi kemajuan Indonesia. Bukan rekonsiliasi dilakukan hanya sekedar mengamankan dan menghubungkan kepentingan dua tokoh ini.

Selain itu, 5 program prioritas Jokowi Ma'ruf seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya untuk dapat diwujudkan. Program tersebut diantaranya; pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Penyederhanaan birokrasi. Dan terakhir, transformasi ekonomi.

Perihal korupsi tidak menjadi perhatian disini. Kalau dikanal, penuntasan kasus korupsi tidak mendapat perhatian pemerintah. Berarti kejahatan korupsi akan diberi pembiaran?. Tentu masyarakat pesimis terhadap penyelesaian kasus korupsi jika mengacu pada 5 agenda utama tersebut.  [*]