Praktek demokrasi dalam Pilpres 2024 yang dilaksanakan dengan devias dan kecurangan akan melahirkan kuasi. Ya, bukan tidak mungkin people power yang melawan pemerintah. Dengan begitu, pihak-pihak yang diberi otoritas dari negara harus tertib, taat pada amanah yang diberikan. Lalu bekerja benar.
Masyarakat sipil yang kritis tentu tidak tinggal diam melihat pelecehan dan penyelewengan hukum terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan tanpa malu dipertontonkan, perilaku culas yang demikian akan ditentang rakyat. Itu sebabnya, elit pemeritah saat ini harus menjaga posisinya sebagai pengayom.
Juga sebagai pelayanan publik. Bukan satu kelompok tertentu atau kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk meng-entertain keluarga mereka. Lalu rakyat yang memberi kritik dianggap dan dituduh menyebar hoax. Cara yang demikian mendistraksi persepsi publik. Alhasil inti protes rakyat tidak tersentuh.
Model politik yang didesain untuk memenuhi hasrat jahat politisi harus dihilangkan. Rakyat harus berani melawan itu. Silahkan responsif dalam mengawal Pemilu 2024. Foto dan videokan jika ada oknum tim pemenangan, politisi yang berbuat curang di lapangan. Dokumentasikan itu dan laporkan ke pihak berwenang.
Seperti apapun itu kita harus jujur bahwa konstruksi demokrasi dan konstitusi kita mulai diporak-porandakan. Bawaslu tidak boleh diam, harus berani menjalankan tugas secara progresif. Jangan sampai ketika Bawaslu dan KPU berbuat curang, rakyat akan menghakimi kalian. Tidak bisa diabaikan anomali demokrasi yang ada saat ini.
Etika bernegara yang tercoreng akan berdampak pada etika sosial yang meluas. Ruang itu yang harus diminimalisir dan dicarikan solusinya. Rakyat yang berada pada kategori undecided voters segera pula mencermati siapa Capres dan Cawapres yang layak dipilih. Jangan mengambil sikap Golput.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
