Hegemoni, Publik Vs Lembaga Survei

Sebagai rakyat yang membayar pajak, kita mendesak elit politik untuk berperan menjadi panutan. Menginspirasi, adil, objektif, memikirkan kepentingan negara dian meninggalkan atau membelakangi kepentingan-kepentingan pribadi. Karena disaat ini masih ada juga politisi yang berpretensi baik, tapi ternyata jahat.

Seluruh rakyat Indonesia tentu berharap Capres kita punya intensi yang positif dalam memajukan kehidupan rakyat. Kita sedang berupaya menghindari praktek buruk dalam politik yang bersifat ''never ending''. Tidak sedikit selentingan di luar sana bahwa Pilpres 2024 rawan kecurangan.

Tantangan dan kekhawatiran atas adanya Pilpres curang harus segera diantisipasi. Pemerintah jangan diam, apalagi memberikan pembiaran. Semua instrumen negara wajib dikerahkan untuk mengawasi, meluruskan, membereskan hal-hal yang berbau busuk ''gelap'' untuk dibuat terang benderang.

Capres pilihan Lembaga Survei dengan segala konsesi politiknya adalah berbahaya. Sehingga segala tipu daya yang dihasilkan, diproduksi di depan publik harus dilawan. Bangun kesadaran rakyat untuk, jangan biarkan penggiringan opini terus berlangsung dan banyak rakyat tertipu atas hal itu.

Rakyat harus menunggu hasil perhitungan real dari KPU. Bukan prediksi, ramalan, potret, dan kegiatan-kegiatan parsial yang dilakukan Lembaga Survei. Cukup rakyat membaca, menyaksikan di media Televisi tentang siapa Capres yang menjadi pilihan Lembaga Survei.

Biarkan pilihan untuk mencoblos menjadi hak yang akan ditunaikan rakyat saat berada di bilik suara secara bebas dan Jurdil. Jangan mau diintervensi. Jangan mau dibujuk dengan paket bantuan atau uang tunai untuk memilih pasangan Capres. Kembali ke hati nurani rakyat. Pilih pemimpin yang diyakini amanah, dapat dipercaya.

Jangan juga mau memilih karena dipaksa. Ini era kebebasan, era reformasi dimana pilihan tiap rakyat dijamin Undang-undang. Pilih pemimpin secara cermat, selektif bukan karena hasil framing media massa dan media sosial. Rakyat jangan mau dibodohi siapapun, termasuk Lembaga Survei.