NasDem dan PDI Perjuangan Ditarget KPK?

Semua saling pegang kartu truf dalam panggung politik kita di Indonesia pada tahun 2024 ini. Tengok saja lonceng pertarungan politik yang dibunyikan. Startingnya mulai diwarnai kecurangan. Menghalalkan segala cara mulai dilakukan. Elit politik saling menyandera kepentingan.  

Sebut salah satunya kasus dugaan korupsi. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu cepatnya konstelasi politik berubah.

Begitu pula dengan adanya penggeledahan rumah Anggota Komisi IV DPR Vita Ervina, dari Fraksi PDI Perjuangan yang dilakukan KPK (Rabu, 15 November 2023). Harus diskusi ketegangan politik menuju Pilpres 2024 kini meningkat eskalasinya. Apakah Megawati dan Presiden Jokowi nanti bertemu untuk mendamaikan kekisruhan politik saat ini?.

Publik telah dihidangkan ragam tontonan dari pentas politik. Ditambah lagi dengan mencuatnya pemberitaan yang menggambarkan ketidakharmonisan hubungan antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi. Keakraban mereka tergerus, tak seperti dahulu. Imbasnya, publik dapat membaca sinyal keretakan hubungan.

Sekadar menelisik. Partai NasDem seperti telah ditarget dimana lahirnya 2 korban Tersangka korupsi. Diantaranya Johnny Plate dan Syahrul Yasin. Bisa jadi ini sebagai sesembahan tumbal dari politik saling teror yang dilakukan elit politik kita. Menjijikan sebetulnya. Negosiasi dan kode-kode tak lazim dilakukan. Mengancam untuk melahirkan kompromi politik dibangun.

KPK seperti diarahkan tangan gaib. Ada alat kontrol, dan yang mengendalikan. Karena di luar sana, banyak rakyat yang resah atas ketidakadilan yang ditunjukkan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Praktek pilih-pilih kasus, diskriminasi yang dilakukan Komisioner KPK nampak kelihatan di mata publik.

Panggung politik yang terkonstruksi selama beberapa tahun ini akhirnya berbalik. Benturan politik terjadi. Mulai ada perubahan postur politik, dimana Presiden Jokowi yang merupakan petugas partai telah berjarak dengan partainya sendiri. Jokowi dan Megawati seperti tidak akur.

Publik disajikan pameran yang tidak etis. Sekutu lama sudah saling menghajar secara politik. Gibran Rakabuming anak Presiden Jokowi dianggap sebagai jawaban atas terkristalisasinya konflik kepentingan PDI Perjuangan dengan Jokowi. Konsekuensi terburuknya muncul satire ada anak haram konstitusi.

Pilpres 2024 menjadi begitu problematik sejak awal. Politik tukar tambah terjadi. Kita telah mempelajari riuh politik di tanah air bahwa para politisi memperlihatkan keahliannya berpolitik dengan genre masing-masing. Saking kerasnya, praktek politik mampu menyambar mahkota Lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversi yang menjadi karpet merah, jalur khusus bagi Gibran menjadi Cawapres Republik Indonesia mendampingi Prabowo membuat publik berspekulasi. Ada yang menyebut lahirnya relasi kuasa, antara sang ayah Gibran yang ada Presiden Jokowi.

Kemudian, peran sang paman Gibran, yakni Anwar Usman yang merupakan Ketua MK. Maka, hasilnya Gibran lolos menjadi Cawapres, dan pamannya dipecat, dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Publik direcoki dengan pemandangan kotor tentang aroma politik dinasti. Ini karena ada ''behind design''.