Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Literasi Sampai Mati

Pegiat Literasi dan penikmat buku politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rakyat Backbone Demokrasi

24 Agustus 2023   10:29 Diperbarui: 24 Agustus 2023   10:30 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

POLITISI kerap mereduksi peran rakyat. Dimana rakyat yang sejatinya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi dan sistem bernegara, di tempatkan rendah. Seolah-olah rakyat sebagai alas kaki pemerintah, elit politik, atau politisi itu sendiri. Inilah tantangan kasat mata yang mesti dicarikan solusinya.

Tidak bisa dinafikkan. Jangan menutup mata, bahwa posisi rakyat yang kian direndahkan dari eksistensinya yang ideal terjadi. Marwah rakyat yang mulia dilecehkan. Panggung politik akhirnya dijadikan, disulap sekedar menjadi pentas adu kuat para pemangsa kepentingan.

Padahal rakyat adalah backbone atau tulang punggung demokrasi. Bukan pelengkap demokrasi, melainkan sendi dan pilar penting dalam menghidupkan demokrasi. Keberadaan rakyat sangatlah vital dalam pembangunan negara. Dalam demokrasi yang penuh pergolakan kepentingan ini rakyat mestinya dikembalikan pada khittahnya.

Pembelian suara (vote buying) jelang Pemilu 2024 mulai dilakukan. Ada politisi yang mendapatkan privilege, ada yang tidak sama sekali. Diskriminasi dalam politik begitu nampak, ini terjadi sistematis. Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts) juga mewarnai perilaku pejabat publik kita di tanah air.

Gratifikasi dengan cara yang lain baru dilakukan. Alhasil pelayanan dan aktivitas (services and activities) dalam lingkup pemerintahan tidak berjalan normal, tidak lagi profesional. Di panggung politik kekuatan kartel politik berhasil menggeser kekuatan politik rakyat yang murni tumbuh dari bawah.

Rakyat mudah dimobilisasi akhirnya. Praktek suap yang marak terjadi dimana-mana. Dalam skala kecil, hingga yang besar. Belum lagi watak the ruling party atau partai berkuasa yang begitu arogan. Menghadapi kritik publik dengan laporan polisi. Ada pula cara-cara cuci tangan, buang badan dilakukan.

Ketika rakyat memprotes produk hukum yang dibuat pemerintah, alibi yang dikonstruksi penguasa adalah silahkan tempuh jalur hukum melalui Judicial review. Pemerintah tentu menang karena instrumen kekuasaan masih berada dalam kendali mereka. Rakyat kalah, sama saja membuang-buang energi.
 
Kondisi tersebut sudah menjadi lampu hijau (greenlight) bagi demokrasi kita. Negara kita harus diakui dengan dalam situasi sakit. Tidak sedang sehat-sehat saja. Kita harus jujur mengatakan itu. Lihat saja korupsi masih terjadi dan dilakukan sejumlah Menteri. Kalau tidak diatasi ''every body'' akan gila pada waktunya.

Jika tak ada rakyat demokrasi tak mungkin ada. Bahkan negara Indonesia ini tidak terbentuk. Begitu urgennya raktyat, sehingga sangat tolol bila ada politisi yang menghargai hak-hak rakyat dalam politik dengan melakukan praktek politik, atau memberikan paket bantuan agar dirinya dipilih.

Politik kompensasi seperti itu merupakan bentuk nyata merendahkan derajat rakyat. Suara rakyat dibeli demi nafsu para politisi merebut kekuasaan. Gejala politik dan perilaku politisi yang demikian akan melahirkan disrupsi, membuat perubahan fundamental demokrasi ke arah yang buruk.

Ekstensifikasi, bentuk dari cara untuk menigkatakan sebuah hasil produksi dengan cara melakukan penambahan dan juga perluasan. Demokrasi akan punah jika moralitas rakyat digadaikan atau ditukar tambahkan dengan uang (materi). Yakinlah, dari perilaku semacam itu membuat demokrasi tak berharga.

Semangat kebersamaan yang dibangun dari nilai-nilai demokrasi dirusak. Para politisilah yang memulai merusaknya dari cara mereka mentransaksikan hak demokrasi rakyat dengan uang dan paket bantuan sosial. Kesadaran palsu diciptakan politisi yang wataknya buruk dengan alasan kepedulian.

Yang demikian itulah cara jahat para politisi sumbu pendek, antek oligarki, dan model ini kerap dipraktekkan para politikus kuno yang bermental anti kritik. Tidak jarang untuk mencapai misi mereka diciptakanlah anomali-anomali. Cipta kondisi dilakukan, lalu mereka hadir seperti penyelamat rakyat.

Padahal merekalah biang masalah bangsa ini. Rakyat yang menjadi elementer penting malah diingkari perannya. Demokrasi dijadikannya alat bermain bagi mereka para politisi yang miskin nurani dan berduit. Cerminannya yang kurang elok kita saksikan di lapangan.

Yang mana momentum politik dimanfaatkan untuk membeli suara rakyat. Rakyat disamakan dengan barang belanjaan yang diberi harga. Menyedihkan, demokrasi menjadi murah-meriah, dan kehilangan marwahnya. Ini karena ulah politisi yang mengandalkan uang sebagai segalanya.

Mereka percaya diri karena memiliki stok keuangan yang tak terbatas, memiliki akses ke pemerintahan. Akibatnya mereka bertindak merusak nilai-nilai demokrasi. Para aktivis sosial kemasyarakatan dan aktivis partai politik disisihkan perannya. Tidak diperhitungkan dalam percaturan politik.

Pilihan untuk aktivis ialah hanya bisa menempel. Berkompromi dan berselingkuh dengan kekuatan politisi berduit untuk mengamankan kepentingannya juga. Resikonya, para aktivis-aktivis ini kehilangan daya kritisnya. Keburukan di depan mata akibat keserakahan politisi berduit dan pemimpin jahat ikut dibiarkan.

Takut dikritiknya. Karena bersuara kritis sama artinya mereka mati. Ditutup aksesnya. Rakyat bukan gulma yang menempel pada pohon yang kuat, melainkan rakyat dalam demokrasi adalah tulang punggung. Rakyat penggerak demokrasi. Jika peran rakyat dinihilkan, maka sama saja demokrasi dibunuh.

Logika inilah yang harus dibangun secara sempurna. Agar tak ada lagi politisi yang lancang melecehkan rakyat. Sudah pasti bila politisi membeli suara (hak pilih) rakyat, berarti politisi tersebut merusak dan menghancurkan demokrasi. Ingatlah rakyat lebih tinggi dari segalanya.

Baik dari jabatan publik yang diraih pemimpin saat ini. Maupun struktur pemerintahan tertinggi di republik Indonesia ini. Harus menjadi warning untuk semua politisi agar di tahun Pemilu 2024 rakyat tidak lagi dijadikan objek ekspolitasi. Politisi harus belajar menghargai rakyat dengan tidak membeli suara rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun