Yang demikian itulah cara jahat para politisi sumbu pendek, antek oligarki, dan model ini kerap dipraktekkan para politikus kuno yang bermental anti kritik. Tidak jarang untuk mencapai misi mereka diciptakanlah anomali-anomali. Cipta kondisi dilakukan, lalu mereka hadir seperti penyelamat rakyat.
Padahal merekalah biang masalah bangsa ini. Rakyat yang menjadi elementer penting malah diingkari perannya. Demokrasi dijadikannya alat bermain bagi mereka para politisi yang miskin nurani dan berduit. Cerminannya yang kurang elok kita saksikan di lapangan.
Yang mana momentum politik dimanfaatkan untuk membeli suara rakyat. Rakyat disamakan dengan barang belanjaan yang diberi harga. Menyedihkan, demokrasi menjadi murah-meriah, dan kehilangan marwahnya. Ini karena ulah politisi yang mengandalkan uang sebagai segalanya.
Mereka percaya diri karena memiliki stok keuangan yang tak terbatas, memiliki akses ke pemerintahan. Akibatnya mereka bertindak merusak nilai-nilai demokrasi. Para aktivis sosial kemasyarakatan dan aktivis partai politik disisihkan perannya. Tidak diperhitungkan dalam percaturan politik.
Pilihan untuk aktivis ialah hanya bisa menempel. Berkompromi dan berselingkuh dengan kekuatan politisi berduit untuk mengamankan kepentingannya juga. Resikonya, para aktivis-aktivis ini kehilangan daya kritisnya. Keburukan di depan mata akibat keserakahan politisi berduit dan pemimpin jahat ikut dibiarkan.
Takut dikritiknya. Karena bersuara kritis sama artinya mereka mati. Ditutup aksesnya. Rakyat bukan gulma yang menempel pada pohon yang kuat, melainkan rakyat dalam demokrasi adalah tulang punggung. Rakyat penggerak demokrasi. Jika peran rakyat dinihilkan, maka sama saja demokrasi dibunuh.
Logika inilah yang harus dibangun secara sempurna. Agar tak ada lagi politisi yang lancang melecehkan rakyat. Sudah pasti bila politisi membeli suara (hak pilih) rakyat, berarti politisi tersebut merusak dan menghancurkan demokrasi. Ingatlah rakyat lebih tinggi dari segalanya.
Baik dari jabatan publik yang diraih pemimpin saat ini. Maupun struktur pemerintahan tertinggi di republik Indonesia ini. Harus menjadi warning untuk semua politisi agar di tahun Pemilu 2024 rakyat tidak lagi dijadikan objek ekspolitasi. Politisi harus belajar menghargai rakyat dengan tidak membeli suara rakyat.
