POLITISI kerap mereduksi peran rakyat. Dimana rakyat yang sejatinya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi dan sistem bernegara, di tempatkan rendah. Seolah-olah rakyat sebagai alas kaki pemerintah, elit politik, atau politisi itu sendiri. Inilah tantangan kasat mata yang mesti dicarikan solusinya.
Tidak bisa dinafikkan. Jangan menutup mata, bahwa posisi rakyat yang kian direndahkan dari eksistensinya yang ideal terjadi. Marwah rakyat yang mulia dilecehkan. Panggung politik akhirnya dijadikan, disulap sekedar menjadi pentas adu kuat para pemangsa kepentingan.
Padahal rakyat adalah backbone atau tulang punggung demokrasi. Bukan pelengkap demokrasi, melainkan sendi dan pilar penting dalam menghidupkan demokrasi. Keberadaan rakyat sangatlah vital dalam pembangunan negara. Dalam demokrasi yang penuh pergolakan kepentingan ini rakyat mestinya dikembalikan pada khittahnya.
Pembelian suara (vote buying) jelang Pemilu 2024 mulai dilakukan. Ada politisi yang mendapatkan privilege, ada yang tidak sama sekali. Diskriminasi dalam politik begitu nampak, ini terjadi sistematis. Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts) juga mewarnai perilaku pejabat publik kita di tanah air.
Gratifikasi dengan cara yang lain baru dilakukan. Alhasil pelayanan dan aktivitas (services and activities) dalam lingkup pemerintahan tidak berjalan normal, tidak lagi profesional. Di panggung politik kekuatan kartel politik berhasil menggeser kekuatan politik rakyat yang murni tumbuh dari bawah.
Rakyat mudah dimobilisasi akhirnya. Praktek suap yang marak terjadi dimana-mana. Dalam skala kecil, hingga yang besar. Belum lagi watak the ruling party atau partai berkuasa yang begitu arogan. Menghadapi kritik publik dengan laporan polisi. Ada pula cara-cara cuci tangan, buang badan dilakukan.
Ketika rakyat memprotes produk hukum yang dibuat pemerintah, alibi yang dikonstruksi penguasa adalah silahkan tempuh jalur hukum melalui Judicial review. Pemerintah tentu menang karena instrumen kekuasaan masih berada dalam kendali mereka. Rakyat kalah, sama saja membuang-buang energi.
Â
Kondisi tersebut sudah menjadi lampu hijau (greenlight) bagi demokrasi kita. Negara kita harus diakui dengan dalam situasi sakit. Tidak sedang sehat-sehat saja. Kita harus jujur mengatakan itu. Lihat saja korupsi masih terjadi dan dilakukan sejumlah Menteri. Kalau tidak diatasi ''every body'' akan gila pada waktunya.
Jika tak ada rakyat demokrasi tak mungkin ada. Bahkan negara Indonesia ini tidak terbentuk. Begitu urgennya raktyat, sehingga sangat tolol bila ada politisi yang menghargai hak-hak rakyat dalam politik dengan melakukan praktek politik, atau memberikan paket bantuan agar dirinya dipilih.
Politik kompensasi seperti itu merupakan bentuk nyata merendahkan derajat rakyat. Suara rakyat dibeli demi nafsu para politisi merebut kekuasaan. Gejala politik dan perilaku politisi yang demikian akan melahirkan disrupsi, membuat perubahan fundamental demokrasi ke arah yang buruk.
Ekstensifikasi, bentuk dari cara untuk menigkatakan sebuah hasil produksi dengan cara melakukan penambahan dan juga perluasan. Demokrasi akan punah jika moralitas rakyat digadaikan atau ditukar tambahkan dengan uang (materi). Yakinlah, dari perilaku semacam itu membuat demokrasi tak berharga.
Semangat kebersamaan yang dibangun dari nilai-nilai demokrasi dirusak. Para politisilah yang memulai merusaknya dari cara mereka mentransaksikan hak demokrasi rakyat dengan uang dan paket bantuan sosial. Kesadaran palsu diciptakan politisi yang wataknya buruk dengan alasan kepedulian.
