DUA isu yang kerab saling dibenturka disaat Pemilu di Indonesia. Dalam momentum Pilkada, Pileg, hingga Pilpres isu-isu destruktif seperti komunisme vs radikalisme selalu kita dapati.
Ada embel-embel pula seperti terorisme, separatisme, Arabisme, dan stigma buruk politik diskriminasi lainnya dihembuskan. Bagi saya itu bukan sekadar isu klise, melainkan sampah demokrasi. Itu kotoran, dan orang waras pasti tidak menyukainya.
 Media massa juga aktif ikut membentuk dan memperkuat polarisasi tersebut. Dibuatlah peta konflik. Faksi politik dirancang, ada yang toleran vs intoleran Islamisme, Pancasila vs anti-Pancasila.
Agak ekstrimnya lagi, yakni pribumi vs non-pribumi. Dalam ilmu politik, isu hanyalah alat propaganda. Bagaimana politisi atau kelompok politik tertentu yang mau menang, mereka harus mencerna memasak isu, menelaah lalu memproduksinya untuk kepentingan menang. Melemahkan lawan, membuat rivalnya kalang kabut lalu kalah.
Bagaimana dengan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon Presiden 2024?. Figur yang satu ini kerap diganggu, dihadang dengan isu sektarian. Isu-isu yang memicu polarisasi. Sebut saja, Anies dilekatkan dengan gerakan radikalisme dan anti keberagaman. Coba dikonstruksi bahwa Anies hanya mementingkan golongan tertentu.
Segelintir rakyat yang ngaku nasionalis, teriak-teriak paling Pancasilais terkesan khawatir jika Anies Baswedan memimpin Indonesia. Di sisi lain, Anies dipandang atau difamingkan tidak akrab, tidak bersahabat dengan rakyat Indonesia yang non-muslim. Anies dilabelkan sebagai antitesis dari pemimpin yang pro komunis.
Mereka yang dituduh berafiliasi dengan komunisme adalah musuh utama Anies. Sampai sejauh itulah berkelindannya isu politik jelang Pemilu (Pilpres) 2024. Ketika semua pihak hanya berposisi sebagai pemadam kebakaran, percayalah letusan konflik sosial yang diakibatkan dari gesekan isu-isu tersebut akan mencuat.
Kerukunan dan keamanan terancam. Rakyat akan digiring, dimobilisasi pada isu tidak produktif. Permusuhan diciptakan, cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat dikaburkan. Alhasil, dalam suasana tahun politik rakyat kita hanya disibukkan dengan saling bertengkar dan saling membenci antara satu dengan yang lainnya.
Elit dan kader partai politik harus mencegah itu. Jangan sampai terlambat. Di tengah ketegangan isu, saling klaim kebenaran, para politisi yang pikirannya terbuka dan jernih, yang benar-benar mencintai persatuan segera tampil. Ambil bagian mengedukasi rakyat yang plural ini. Tidak boleh disepelekan. Hal ini seperti api dalam sekam.
Bahaya laten komunisme, bahaya laten radikalisme-komunisme menjadi isu yang sensitif. Menabrak dan membongkar persatuan Indonesia yang telah dijaga lama. Karena keduanya memiliki dampak negatif, menghadirkan sentimen buruk bagi publik. Rakyat menghendaki Indonesia maju, beradab, damai, adil, dan saling menghormati.
Kita adalah negara yang heterogen. Jangan karena kepentingan politik cita-cita bernegara itu hilang. Tak kita temukan. Harapan rakyat untuk menikmati hidup bahagia sejahtera aman berkepastian hukum haruslah diberikan negara. Tak boleh membiarkan rakyat dalam situasi resah dan was-was. Rakyat tak boleh cemas di negaranya sendiri.
