Masyarakat yang meminta atau membiasakan memilih pemimpin disaat Pemilu mesti mendapat bayaran akan menyesali perbuatannya. Dari pendekatan tersebut, mengakibatkan politisi memandang rendah masyarakat. Politisi yang membeli suara masyarakat akan berfikir bagaimana cara ia mengembalikan uang setelah menang.
Celakalah nasib masyarakat selama lima tahun. Soal kemajuan, kemasalahatan banyak orang, keadilan, keberpihakan, dan perjuangan kepentingan publik dianggap politisi tersebut sebagai bukan lagi agenda mendesak dan prioritas. Itu sebabnya harus dicegah. Sejak dini masyarakat jangan menjadi matre.
Berita kematian demokrasi juga datang dari ragam penjuru. Mulai dari sistem pemilu proporsional tertutup, sistem pemilu hybrid sebagai jalan tengah. Sesungguhnya memangkas kebebasan memilih yang harus diberikan langsung pada masyarakat. Tidak boleh demokrasi yang telah berjalan ditarik mundur.
Setidaknya Pemilu 1955, 1971, Pemilu 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 membuat pemilih kita beranjak makin dewasa. Sehingga dalam memilih pemimpin tidak lagi terkooptasi. Tidak terjebak iming-iming tertentu. Yang membuat pemilih lupa akan cita-cita luhur bernegara.
Invasi kepentingan yang berujung pada melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu jangan terus dipertahankan. Karena nanti yang korban hanyalah masyarakat. Belum lagi ketika memasuki tahun Pemilu 2024, kita menyaksikan polarisasi dan ancaman disrupsi politik mulai terjadi. Perselisihan politik makin sulit dibendung.
Konfigurasi politik yang mulai memuncak hingga Sekjen DPP Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, ditetapkan sebagai Tersangka juga memberi dampak pada konstalasi politik nasional. Jika terjadi radikal play, maka kondisi politik kita di tanah air makin bernuansa dan memanas. Kita nantikan manuver apa lagi yang dilakukan elit politik menuju Pemilu 2024. Semua berjalan dinamis.
