Take Over Segera, Bawaslu Malut Memantik Perpecahan

Yakinlah, sesuatu yang sedari awal buruk, tidak benar, salah, namun dikompromikan atau didiamkan, hasilnya pasti akan buruk. Mengecewakan banyak pihak. Itu sebabnya, ketika telah terdeteksi ada kecurangan, intervensi, segeralah diamputasi. Jangan dibiarkan bibit-bibit kegaduhan ini bersemai.

Jika kelak terjadi konflik di Malut, oknum Bawaslu yang memicu keonaran saat ini yang layak ditagih pertanggungjawabannya. Mereka yang sok menjadi pengatur masa depan dan keberlanjutan demokrasi inilah yang digayang. Dituntut untuk membayar semua kerugian-kerugian akibat konflik demokrasi.

Demokrasi akan berkualitas, Jurdil, dan Luber, ketika proses seleksi para penyelenggara dilakukan tanpa ada intervensi. Jika pengkondisian, by order dilakukan, percayalah demokrasi akan rusak. Jurdil dan Luber hanya akan menjadi retorika semata. Atas dasar itulah, perbaikan, pembenahan perlu dilakukan.

Cara paling ampuh mendeteksi, memberi solusi terhadap problem tersebut ialah melalui perbaikan dari hulu. Bersih-bersih dilakukan. Timsel disterilkan dari titip-titipan parpol. Intervensi ditiadakan. Ketika kerangka ''rute'', dari hulunya sudah baik, sudah benar, maka hilirnya akan baik pula.

Kesemrautan akibat dari gesekan kepentingan pasti membawa resiko-resiko tertentu. Paling minimalnya akan menguntungkan pihak tertentu, dan merugikan rakyat banyak. Insiden ''kejahatan'' terstruktur tersebut akan menjadi gunjingan yang melekat pada memori publik. Tentu ini aib, cara yang tak terpuji.

Kebiasaan mengintervensi sesuatu merupakan cerminan dari seseorang yang bermental disorder. Ini bahaya, apalagi yang bersangkutan diberi amanah sebagai pejabat publik yang seluruh kerjanya mendapat konsekuensi imbalan pembiayaan negara.

Terkait kasus dugaan intervensi salah satu Komisioner Bawaslu Malut tersebut, harus disikapi secara serius. Lembaga berwenang mesti memberikan keputusan pemecatan terhadap yang bersangkutan. Hal itu, selain sebagai efek jera, juga sebagai edukasi bagi yang lain. Agar hukum dihormati, bukan dipermainkan.

Bagaimanapun itu, endorse power dari seorang yang memegang jabatan (Komisioner Bawaslu), terhadap orang lain tentu memiliki dampak signifikan. Ya, tentu karena kapasitasnya. Dia bisa memobilisasi kekuasaan, kewenangan yang dimiliki, dan mengkapitalisasi itu semua demi sahwat politik.

Lalu, melahirkan sampah bagi publik. Pasti terlahir disparitas dan ketidakadilan. Pemaksaan kehendak dilakukan, penilaian-penilaian yang tidak objektif dilakukan. Hancurkan wibawa Lembaga Penyelenggara Pemilu yang selama ini kita hormati. Lebih baik menenggelamkan oknum yang nakal, daripada institusi Bawaslu yang dikorbankan, ketidakpercayaan publik kembali melanda lagi.

Yang amat memiriskan lagi, dalam percakapan di WAG selain Timsel, oknum Komisioner Bawaslu Malut, ada juga pengurus partai politik. Sesuai isi komentar, ada instruksi dan briefing yang disampaikan. Hal esensial yang disebutkan ialah mengamankan skenario mereka. Memaksimalkan perintah agar di tiap Kabupaten/Kota se-Malut pihanya mendapatkan 2 kandidat Komisioner Bawaslu. Bukan main, pengkondisian yang dilakukan.