Akhirnya pertarungan kepentingan antara sesama politisi makin kencang. Rebutan di tingkat rakyat juga akan terjadi. Jangan dikira bahwa sistem proporsional tertutup akan menghilangkan atau mengurangi politik uang di tengah rakyat. Tidak menjadi garansi alternatif itu. Bahkan, watak politik uang makin meraja lela.
Dahulu yang hidangkan ke rakyat ialah politik uang yang dilakukan hampir seluruh Caleg. Saat sistem proporsional tertutup diberlakukan politik uang, gratifikasi, dan jual beli suara tetap saja lestari. Malah yang begitu menyedihkannya, ruang kebebasan demokrasi menjadi dikebiri. Rakyat dipasung.
Dampaknya akan menurunnya partisipasi politik rakyat. Jika kandidat yang dirindukan rakyat mendapat nomor urut yang bontet, tidak menguntungkan, maka politisi tersebut bisa mempengaruhi pemilihnya untuk Golput. Apatisme mengemuka. Kemudian, kecurangan tak terhindarkan juga akan terjadi.
Kompetisi politik selain dipindahkan ke partai politik, bahkan disaat perebutan nomor urut. Disinilah jual beli kursi, politik traksaksional berpotensi dilakukan. Fakta berpolitik di negerai ini sudah memberi kita segudang bukti atas hal itu. Sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada era Orde Lama.
Maukah kita mengalami kemunduran dalam berdemokrasi?. Rasanya, tidak semua rakyat menghendaki itu. Bahkan di era Orde Baru sistem proporsional tertutup pernah enam dipakai dalam enam kali Pemilu. Hingga tahun 1999, sistem ini dihentikan. Karena dianggap tidak lagi demokratis. Bergantilah ke sistem proporsional terbuka yang hingga kini diberlakukan.
Jadi sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon Legislatif yang terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya. Melainkan atas dasar perolehan suara partai politik. Selanjutnya, lahirlah Undang-undang Nomor 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kita terapkan saat ini.
Sejarah berdemokrasi idealnya makin maju. Mengalami progres peningkatan tiap waktu. Bukan malah tarik mundur. Begitulah sejatinya kita bernegara. Yang harus dikoreksi ialah implementasi demokrasi, bukan perubahan sistem. Pada aktor politiklah perubahan-perubahan perlu dilakukan.
Perubahan Sistem Pemilu, Tidak Krusial
Seberapa banyak sistem dirubah, jika mentalitas para pelaksana sistem tersebut tidak terkonstruksi, maka semuanya menjadi percuma. Tidak akan berhasil. Sebetulnya, partai politik perlu membenahi siklus komunikasi internal partai masing-masing. Jangan dulu memikirkan merubah sistem Pemilu, karena itu tidak krusial.
Perbaikan kesejahteraan rakyat yang perlu didorong. Hilangkan mentalitas korup. Jauhkan praktek berpolitik yang mengedepankan uang sebagai strategi jitu memenangkan pertarungan politik. Elit politik harus bekerja keras, mendisiplinkan kadernya, memberi sanksi kepada kader yang terlibat politik uang.
Jangan pelanggaran dalam praktek berpolitik dilimpahkan seluruhnya kepada Bawaslu. Saatnya elit partai politik, baik di pusat maupun di daerah mengambil tanggungjawab tersebut. Berikan hukuman kepada kader yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan politik. Itu yang prioritas.
Dari pada menyibukkan diri dengan merubah sistem Pemilu. Jauh dari kondisi genting sebetulnya hal ini. Ayo bangun kesadaran kolektif, hadirkan kepekaan pada nasib rakyat miskin yang sepertinya kurang maksimal ditangani. Carikan solusi rakyat kita yang masih membutuhkan penanganan serius akibat kemiskinan.
