KERAP para aktivis pergerakan mahasiswa memanggilnya MSM, Syukur, atau Bang Uku. Sosok politisi muda yang satu ini akrab di kalangan masyarakat. Bukan hanya penggerak. Kemampuan MSM tidak hanya pada wilayah praktis. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Syukur Mandar, SMH.,MH, ini juga merupakan potret politisi intelek. Pemikirannya luas dan santun dalam tutur kata.
Bang Uku dalam karirnya pernah mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Menjadi calon Bupati Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2015. Lelaki kelahiran Maluku Utara ini kini berkiprah di Jakarta. Sejumlah pikirannya menjadi jalan tengah untuk membangun daerah. Figur muda yang dirindukan banyak langan di daerahnya.
Pertumbuhan dan progresifitas MSM, bukan tanpa dasar ternyata. Sejak menjadi mahasiswa, MSM menghabiskan waktu untuk menjadi aktivis organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Hingga masuk dijajaran Pengurus Besar (PB) HMI. Sebuah capaian berorganisasi yang membanggakan, tidak semua aktivis mampu mencapainya.
Dalam memberikan respon terhadap situasi politik nasional, MSM sering tampil dengan perspektif yang berbeda. Melihat masalah secara utuh 'komprehensif'. Sebagai jebolan aktivis pergerakan yang selalu cemas, berontak dalam melihat kepentingan-kepentingan rakyat kecil diabaikan, MSM tentu membutuhkan sekutu dan instrumen untuk berbuat lebih banyak demi membala kepentingan rakyat termarginal.
Sosok pemimpin muda yang jernih pemikirannya. Memelihara praktik literasi. Membangkitkan kesadaran kritis, menyelamatkan rakyat melalui membentuk komunitas yang anti politik uang. Hal yang tidak semuanya diperhatikan politisi. Bagi MSM, memeliharan dan mengambil posisi diam di tengah maraknya politik pragmatis, politik transaksional, berarti sama saja kita ikut menggadaikan rakyat. Menghancurkan masa depan daerah dan juga masa depan negara Indonesia tercinta.
Atas ragam alasan ideologis, MSM meminta kalangan milenial, kaum intelektual, dan midle clas atau kelas menengah untuk mengambil peran strategisnya. Melakutan literasi politik. Jangan biarkan rakyat kecil terpapar politik uang. Yang pada akhirnya melahirkan pemimpin korup. Karena rumus umumnya seperti itu. Jika pemimpin politik pemimpin politik terpilih melalui cara politik uang, maka rentan baginya untuk melakukan korupsi.
Memanfaatkan jabatannya demi raih kekayaan sebesar-besarnya. Monopoli kekayaan, atau upaya mengembalikan modal uang 'finansial' yang dikeluarkannya. Paling tidak, ketika seorang Kepala Daerah saat kampanye, suksesi Pilkada berkompromi dengan pemodal, hal itu akan menyandera dirinya dalam pengambilan kebijakan setelah terpilih kelak. Kondisi kooptasi ini juga membahayakan rakyat.
Konsekuensinya, kemajuan daerah menjadi terhambat. Keberlangsungnan kepentingan, kesejahteraan rakyat tersandera. Sukar rasanya terwujud secara penuh. Yang ada dalam kebijakan pemerintah daerah, akhirnya hanya program pamer. Yang bersifat jangka pendek, tidak menyentuh pada substansi kepentingan rakyat yang jangka panjang.
Bertolak dari semangat memperbaiki, perjuangan MSM patut didukung. Perlu ada kesadaran kolektif untuk menopangnya. Melalui sosialisasi yang ekstrasi kelompok yang telah menyadari resiko politik uang menjadi motor penggerak kampanye melawan politik uang. Jangan dibiarkan suara rakyat dibelanjakan. Menjadi alat tukar untuk memilih pemimpin dengan menerima atau memberi sesuatu. Itu model politik konsesi.
Politik ganti rugi yang merusak demokrasi. Rakyat Halmahera Barat, harus diberi bekal yang cukup. Agar tidak menerima begitu saja serangan politik uang, politik sembako yang dilakukan politisi-politisi yang kurang memiliki kepekaan terhadap masa depan demokrasi. Para pelaku politik uang, sejatinya adalah penjahat demokrasi. Mereka layaknya diberi sanksi oleh rakyat.
Tak boleh lagi memilih penjahat atau bandit. Memilih mereka berarti kita rela memberikan, menyerahkan daerah untuk dihancurkan. Politisi yang mengedepankan politik uang hanya mau menang dan mendapatkan kekuasaan yang mereka tuju. Setelahnya, mereka akan mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan keluarga. Dan juga kepentingan politiknya. Lalu, mengabaikan rakyat.
Kerinduan memajukan daerah, memberi kontribusi lebih untuk Kabupaten Halmahera Barat juga ditunjukkan MSM. Namun apalah dayanya, saat ini ia bukanlah pejabat publik. Bukan Bupati atau Wakil Bupati di Halmahera Barat. Keberpihakan itu dapat diekspresikan dengan memberi usul saran. Itupun kalau ditindaklanjuti pemerintah daerah. Artinya, MSM menjadi kunci transformasi Halmahera Barat. Kita harus memberi MSM kesempatan untuk memimpin Halmahera Barat.
Tak heran beberapa aktivis muda Maluku Utara yang berkarir di Jakarta membentuk Kaukus Muda Halmahera Barat mendaulatnya untuk maju bertarung dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024. MSM dinilai layak menjadi Bupati Halmahera Barat. Telah terbukti narasi-narasi produktif telah dibangunnya sejak lama. Tapi, rasa-rasanya kalau ditelisik, MSM seperti masih berjuang sendiri.
Sosok pemimpin, dan calon pemimpin yang cerdas seperti MSM, punya pemikiran inklusif, dan berpandangan fituristik, butuh kawan berjuang. Tidak boleh kita biarkan dirinya berjuang seorang diri. Karena kita risau, tidak tegaan, bila kelak daerah Halmahera Barat disalahkelola. Selaku anak daerah, putra daerah Halmahera Barat saya juga punya kerinduan MSM harus ditarik, kita paksa MSM untuk menjadi Kepala Daerah.
Segudang pengalaman yang memukau, berkesan, menginspirasi, dan terbukti dalam kerja di lapangan, MSM mampu bemberi legacy yang baik untuk ragam generasi. Hanya soal kesempatan, semoga Allah SWT memudahkan perjuangan MSM agar dapat memimpin daerah Halmahera Barat tercinta. Cukuplah tidak telah memberi giliran dan kesempatan ke beberapa pihak memimpin Halmahera Barat, pembangunan, kerja-kerja mereka yang sudah baik, kita apresiasi. Setelahnya, kepemimpinan itu harus dipindahkan.
Kita tahu sendiri bahwa kepemimpinan publik itu dipergilirkan. Tidak hanya itu, kepemimpinan publik juga perlu disiapkan. Dibuat setting, skema, rentetan atau siklus yang berjenjang. Sehingga melahirkan pemimpin yang benar-benar matang. Bukan melahirkan calon pemimpin yang dadakan. Tiba saat tiba akal. Pemimpin yang tidak maju pemikirannya. Yang minim relasi.
Panggung politik harus diselamatkan dari politisi bajingan, politisi abal-abal. Politisi yang bermental pengecut, yang hanya memanfaatkan rakyat, lalu memangsa rakyatnya sendiri. MSM harus bersiap dengan segala konsekuensinya membangun akal sehat publik. Siap dimusuhi politisi pengusaha kapitalis, politisi yang mengandalkan 'bohir'. Kemudian miskin ide dalam membangun daerah.
Harus ada politisi yang mandiri. Politisi yang independen dalam berfikir memimpin Halmahera Barat. Bukan pemimpin yang disetir, dikendalikan pemodal. Pemimpin yang takut mengambil keputusan sendiri. Jangan sampai ada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Halmahera Barat yang mengambil keputusan strategis, krusial, dan substansial harus berkonsultasi dengan bohirnya.
Daerah yang kita cintai ini harus lebih maju pesat. Tidak boleh sekedar berjalan kaki. Tidak boleh berjalan di tempat, tetapi harus maju melesat lebih cepat. Halmahera Barat membutuhkan kebijakan-kebijakan berani. Kebijakan yang bukan sekedar rutinitas, yang biasa-biasa. Melainkan keputusan, gebrakan luar biasa. Pemimpin yang hanya melakukan pengulangan 'repetisi' program, rehab, daur ulang, dan poles-memoles program.
Tidak memiliki konsep untuk membuat program revolusioner. Pemimpin yang kreatif, inovatif, memiliki narasi besar yang kita harapkan dipilih rakyat pada tahun 2024 mendatang. Hanya dengan begitu, daerah yang kita cintai bisa lebih maju berkembang. MSM pemimpin muda yang energik, kepalanya berisi. Bukan pemimpin yang miskin metode membangun, MSM melimpah konsepnya, dan tau cara kerja. Nyaris paripurna talenta kepemimpinannya.
Kehadiran MSM di Halmahera Barat sebagai calon pemimpin muda merupakan sebuah kebutuhan. Sebuah keharusan dalam menyelamatkan rakyat dari krisis kepercayaan pada pemimpin yang mulai tergerus. Yakinlah, MSM bisa menjadi fasilitator, katalisator, magnet, dan solusi bagi warga Halmahera Barat tanpa melakukan praktek disparitas. MSM menjadi titik kumpul, menjadi simpul dan simbol persatuan.
Makin banyak pihak, elemen rakyat yang mendorong, bergotong royong 'babari' untuk memperjuangkan MSM sebagai Bupati Halmahera Barat, itu bertanda kesadaran rakyat makin membaik. Rakyat mulai mengenali, mengetahui bahwa pemimpin sejatinya mempunyai narasi membangun 'konstruktif'. Bukan pemimpin yang membawa segudang, atau setumpuk kekayaan materi. MSM akan menjadi sang pencerah dari ufuk Timur Indonesia, dan itu akan dimulai dari Halmahera Barat. Bukan pemimpin daerah yang takut dengan bayang-bayang.
Ketika pemimpin kuat yang kita lahirkan, maka Halmahera Barat akan diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dan kompetisi penguatan kesejahteraan di Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Daerah yang kita cintai ini memerlukan pemimpin kuat. Yang loyal pada kepentingan rakyat.
Dari segala dimensi. Kekuatan berkolaborasi, kepercayaan diri, serta bagaimana pemimpin tersebut mengedepankan integritasnya. Pemimpin yang tidak didikte kelompok tertentu. Menjadi pemimpin yang tidak diremote. Bukan juga pemimpin yang senang make up atau dandan. Penuh rekayasa.
Dan bargaining power itu tidak hadir begitu saja. Melainkan dari refleksi kemampuan paradigmatik pemimpin tersebut. Ia memiliki kemampuan mengorkestrasi kekuatan, membuat jalan sendiri dalam memajukan daerah yang dipimpinnya. Tidak menjadi tukang plagiat program.
