A-403; TB 2_Pembahasan Terkait Pencegahan Korupsi dan Kejahatan Melalui Pendekatan Paideia

Cara Pencegahan Korupsi 

1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi 

• Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus didedikasikan untuk menanganinya. Contohnya seperti, beberapa negara memiliki lembaga yang disebut ombudsmen. Lembaga ini pertama kali didirikan pada tahun 1809 oleh parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen . Peranan lembaga ombudsman antara lain menyediakan fasilitas bagi mereka yang mengadukan tindakan instansi pemerintah dan tindakan yang diinginkan oleh pegawainya. Selain itu, badan tersebut juga memberikan pendidikan bagi pemerintah dan masyarakat umum dan mengembangkan standar dan kode etik untuk badan pemerintah dan hukum yang diperlukan. Salah satu tugas Ombudsman adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak mereka atas perlakuan yang layak, jujur dan efisien dari pejabat public.
• Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kinerja baik kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan. Ruang Sidang adalah jantung penegakan hukum, dan penegakan hukum harus adil, jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat hukum karena fungsi peradilan yang sangat buruk. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum. 
• Di tingkat departemen, kinerja lembaga audit seperti Inspektur Jenderal juga harus ditingkatkan. Sejauh ini, badan tersebut tampaknya sama sekali tidak berdaya dalam menangani korupsi tingkat tinggi.
• Reformasi birokrasi dan sistem kepegawaian merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktik suap terkait pelayanan publik adalah dengan secara resmi membatasi biaya yang harus ditanggung seseorang untuk pengurusan paspor, pengurusan SIM, pengurusan izin usaha, pengurusan izin bangunan, dll.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik 

• Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat untuk melaporkan dan mengungkapkan jumlah kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kecukupan peningkatan kekayaan, terutama dalam hal peningkatan kekayaan setelah menjabat.
• Cara lain untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat untuk melaporkan dan mengungkapkan jumlah kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kecukupan peningkatan kekayaan, terutama dalam hal peningkatan kekayaan setelah menjabat.
• Korupsi juga merajalela dalam perekrutan pegawai negeri dan rekrutmen anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi di negara ini. Kita juga perlu mengembangkan sistem yang transparan dan akuntabel untuk perekrutan pegawai negeri dan personel militer.
• Selain sistem rekrutmen, sistem evaluasi kinerja pegawai negeri sipil yang berorientasi pada proses (process oriented) dan berorientasi pada hasil (result oriented) akan dikembangkan. Dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja PNS, PNS yang baik perlu diberikan insentif yang positif. Ketentuan ini tunduk pada berbagai ketentuan yang ketat. Hal ini karena dalam praktiknya digunakan sebagai panggung untuk membagikan bonus kepada PNS, sehingga ada potensi korupsi juga di sini.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

• Upaya untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat (access to information). Sistem harus dipasang di mana masyarakat umum (termasuk media) memiliki hak untuk meminta informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Hak ini dapat memperkuat keinginan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan berbagai tindakan yang ada.
• Kesadaran masyarakat atau kepedulian masyarakat akan bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu dari cara untuk meningkatkan kesadaran publik adalah dengan mengkampanyekan tentang bahaya korupsi. Perlu lebih banyak sosialisasi dan kesadaran publik tentang korupsi, dampaknya dan bagaimana memeranginya. Kampanye dapat menggunakan media massa untuk mengadakan seminar dan diskusi.
• Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan sarana kepada masyarakat untuk melaporkan korupsi. membutuhkan pengembangan mekanisme agar publik dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui. Mekanisme harus disederhanakan atau disederhanakan melalui telepon, surat, teleks, dll. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet menjadi salah satu mekanisme pelaporan kasus korupsi yang murah dan mudah.
• Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak orang yang terinformasi, semakin baik mereka memahami bahaya korupsi. Kebebasan media sama pentingnya dengan ruang sidang yang independen. Media tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye tentang bahaya korupsi, tetapi juga memiliki fungsi efektif untuk memantau perilaku personel . Media memiliki peran khusus dalam memerangi korupsi. Pejabat mungkin tergoda untuk menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi jika mereka yakin tindakan mereka akan terungkap oleh pers dan bahwa mereka tidak berisiko terekspos.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan merupakan bagian dari masyarakat sipil yang kehadirannya tidak boleh dianggap remeh. LSM memiliki kemampuan untuk memantau perilaku pejabat. LSM ini juga merupakan salah satu garda terdepan dalam memantau semua jenis pemerintahan anggota parlemen dan badan peradilan. Penculikan, penyiksaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM adalah hal biasa, seperti juga pekerjaan jurnalisme yang berbahaya.

Bagaimana Inti Pendapat Plato Mencegah Korupsi dan Kejahatan?

Untuk memerangi kejahatan korupsi, Plato memberikan sarannya agar para penguasa bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan komunual. Bertentangan dengan nilai-nilai sosial saat itu, diusulkannya bahwa gender taidak boleh dipertimbangkan dalam memutuskan seseorang yang harus memerintah, baik perempuan maupun laki-laki harus diizinkan untuk memerintah. Telah menyarankan bahwa penjaga harus menikah dan memiliki keturunan yang dibesarkan secara komunual daripada orang tua kandung mereka. Orang tua biologis dari anak-anak tersebut tidak pernah mereka kena. Jadi tidak ada sipir yang lebih memilih anaknya daripada kebaikan bersama. Anak-anak dari kelas wali akan diuji, dan hanya yang paling bijaksana dan paling berbudi luhur yang akan menjadi penguasa. Maka cikal bakal kejahatan korupsi akan terus tumbuh dan tumbuh.

Referensi :

Apollo. (2022, juli 27). Apa itu Paideia Era Yunani .

Fadia, S. (2020, Februari 12). Sejarah Filsafat Plato. Retrieved from https://modernis.co/sejarah-filsafat-plato/12/02/2020/

Hartanti, E. (n.d.). Faktor Intern dan Ekstrn Penyebab Korupsi . Universitas Medan Area, 01-39.

Herlangga, R. (2022, November 9). Pencegahan Korupsi dan Pendekatan Paideia .