Pertarungan pilkada DKI 2017, sudah melibatkan isu agama terlalu jauh. Menjadi pertanyaan besar saat ini apakah isu agama ini memang murni dari penistaan ataukah memang dipolitisir, pertanyaan ini harus bisa dibuktikan, bukan saja dengan fakta hukum, tapi juga fakta politik dan perkembangan yang ada secara dialektis.
Gerakan 4 November 2016, sebenarnya menjadi menarik karena dalam prolog-nya terdapat Pidato Presiden SBY soal dukungannya pada Gerakan 4 November 2016. Pertanyaan ini menjadi kontekstual saat menoleh pada apa substansi gerakan itu?, Politis atau Memang murni kemarahan rakyat?. Dalam pidato itu juga seakan-akan SBY melakukan pembelaan terhadap Islam, pembelaan terhadap Akidah. Tapi apakah ada ketulusan di hati SBY dalam membela Islam, ataukah ada niat tersembunyi untuk kepentingan politik anaknya?
Ketika BJ Habibie dengan tulus menerima Ahok, bercanda bersama Ahok dan saling rangkul penuh rasa sayang sebagai dua generasi bangsa, BJ Habibie berkata “Hadiah terbesar bangsa Cina terhadap Indonesia adalah Islam”. Ada ketulusan dalam diri BJ Habibie, melihat Ahok sebagai manusia, dan menghargai Islam dalam arti sesungguhnya, BJ Habibie menjadikan Islam sebagai Subjek dalam dunia politik Indonesia, mendorong menjadi pelaku ekonomi dalam mendorong kemakmuran bangsa, dan tidak menggunakan Islam untuk menjahili lawan politiknya. Inilah Islam yang diangkat BJ Habibie.
Seperti kita tahu bahwa di masa Presiden Suharto, sekat-sekat itu ada : Kaum Tionghoa hanya boleh bergerak di sektor ekonomi dan diberikan keleluasaan lebih, tapi tak boleh sedikitpun masuk ke sistem negara, sementara ekonomi pribumi hanya dijadikan kembang latar, kesempatan pun semu, sehingga akumulasi kapital hanya pada kaum Tionghoa yang diberikan lisensi oleh Presiden Suharto, sehingga terjadi kepincangan sosial, kaum Tionghoa dianggap bukan pribumi tapi tidak diakui dalam sistem formal dan dihambat ruang geraknya, namun punya akumulasi kapital berlebih, sementara kaum yang dianggap pribumi tidak memiliki akses kapital, tapi punya ruang gerak terhadap sistem. Kepincangan inilah yang meledak dalam tragedi Mei 1998. Gus Dur mampu membongkar semua sekat-sekat ini dengan cerdik dan membangun jalan baru peradaban Indonesia yang menolak segregasi dalam bentuk apapun.
Saat berkunjung ke Amerika Serikat, tak lama setelah peristiwa serangan 9 November 2001, Megawati berusaha didikte untuk bicara soal terorisme. Pada saat itu banyak ahli politik dan ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kunjungan itu merupakan kesempatan emas bagi Megawati untuk mendapatkan milyaran dollar untuk bersama USA memerangi terorisme. Amerika Serikat memerlukan dukungan Indonesia yang mayoritasnya muslim. Teks Pidato atas lobby USA sudah disiapkan. Tetapi Megawati lebih memilih menyuarakan keyakinan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Maka dalam pidato di PBB, hasilnya sangat mengejutkan, dan membuat Pemerintah Amerika kurang senang. Megawati tegas mengatakan, 'akar masalah terorisme adalah ketidakadilan dalam persoalan Palestina".
Suatu sikap yang tidak mungkin disampaikan oleh SBY, mengingat SBY (pengganti Megawati) dikenal sebagai "golden boy America", ucapan SBY paling terkenal soal Amerika Serikat adalah "America is my Second Country" ucapan ini jelas adalah sikap mendua SBY terhadap rasa cintanya pada sebuah bangsa, dan ini jelas beda dari kebanyakan orang Indonesia yang memiliki satu rasa cinta, cinta pada Indonesia. Itulah yang ditegaskan Bung Karno juga "bahwa mencintai tanah air harus hidup dalam hatimu, tak boleh kau ragu...sedikitpun ragu" Sikap Bung Karno terhadap Palestina jelas "Kemerdekaan Palestina adalah hak dari segala bangsa" itu diucapkan Bung Karno di tahun 1960-an menjelang berlangsung Asian Games 1962, dan menolak Israel untuk ikut karena dianggap menjadi bagian penjajahan tanah air bagi orang Palestina. Sikap tegas Megawati ini yang kemudian membuat Amerika tidak senang, dan SBY malah mendekat ke Amerika seperti tanpa syarat.
Pengertian kemerdekaan Palestina bagi Bung Karno sama dengan Megawati bahwa Palestina adalah satu-satunya bangsa yang belum merdeka dalam pengertian yang seluas-luasnya. Palestina tercatat sebagai peserta Konferensi Asia Afrika. Selain itu, Megawati memegang teguh konstitusi “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Karena itulah penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Ketika Amerika berencana menyerang Irak, beberapa kali, Presiden Amerika saat itu, George W. Bush menelpon Megawati sebagai Presiden dari negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Namun upaya tersebut gagal. Megawati dengan tegas mengatakan “Mr. Bush, Islam di Irak itu hampir sama dengan Indonesia. Kami tidak akan memberikan dukungan selama aksi itu dilakukan secara sepihak, dan tidak atas nama PBB. Berapa lama Amerika akan menyelesaikan misinya atas Irak?” Sikap keras Megawati ini juga nampak dalam Organisasi Konferensi Islam. Raja Fahd dari Arab Saudi sempat mengingatkan Megawati atas ucapannya yang keras tersebut. Namun dengan tegas Megawati mengatakan: “Ini adalah hal prinsip. Jika saya tidak ikut menyuarakan, maka orang tidak akan berani bersuara”.
Hal itu terjadi mengingat saat itu Amerika merupakan kekuatan unipolar dunia. Apa yang dilakukan Megawati bukan karena berseberangan dengan Amerika. Tidak. Megawati sangat menghormati dan mengagumi Amerika. Namun ketika hal yang sangat fundamental dilanggar, maka Megawati tidak gentar bersikap. Meskipun dengan resiko politik yang sangat besar sekalipun. Jalan politik Megawati segaris dengan jalan politik ayah-nya Bung Karno, bahwa kemerdekaan dimanapun juga harus dihormati setinggi-tingginya, karena kemerdekaan adalah pintu menuju kemanusiaan yang berdaulat, sebuah harga diri manusia bagi tanah airnya.
Jikalau Bung Karno membuka Masjid di Belahan bumi bagian utara, yakni di St. Petersburg, maka Megawati membangun Masjid di belahan bumi paling selatan yakni di Makam Syech Yusuf di Afrika Selatan. Ketika mendenggar secara langsung dari Nelson Mandela yang mengangumi sosok Bung Karno sebagai inspirator bagi kemerdekaan Asia-Afrika, dan Syech Yusuf sebagai pejuang dari Makasar yang dibuang ke Afrika Selatan, maka pada saat berkunjung ke AfSel, Megawati mengajukan permohonan ke Pemerintah Afrika Selatan agar Syech Yusuf ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional "Syech Yusuf bukan saja Pahlawan bagi Afrika Selatan, ia Pahlawan kemanusiaan, dalam ajaran Islam sikap egaliter menjadi kunci dalam memahami kehidupan manusia" kata Mega di depan Mandela.
Akhirnya Pemerintah Afsel memberikan penghargaan tertinggi kepada Bung Karno yang dipandang sebagai "Pembela kemerdekaan orang orang Afrika", dan Syekh Yusuf sebagai Pahlawan Nasional Afsel. Pada saat Megawati berkunjung ke Makam Syekh Yusuf, masyarakat meminta Megawati untuk membangun Masjid. Karena situasi perekonomian sedang krisis, maka Masjid dibangun dengan gotong royong dan dipimpin secara langsung oleh Megawati. Terwujudlah koneksitas ideologis. Masjid di belahan bumi paling utara dan selatan memiliki sentuhan ideologis antara Soekarno dan Megawati. Islam direntang dalam sebuah jarak sebagai bentuk perwujudan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Blok Cepu adalah saksi bagaimana SBY seperti tidak punya sikap di depan Amerika Serikat ( Presiden SBY Aktor Utama Blok Cepu ) dimana SBY meninggalkan Pertamina dalam proses negosiasi tersebut.
Garis politik Jokowi, senafas dengan garis politik Bung Karno : "Islam ditempatkan sebagai Subjek dalam mengelola negara, membentuk peradaban bangsa Indonesia", Islam tidak boleh hanya dijadikan permainan-permainan politik jangka pendek, apalagi kemudian diarahkan hanya untuk mengejar kekuasaan, Islam harus dijadikan spirit dalam arti yang luas, sebuah nilai-nilai yang menjadikan manusia menemukan dirinya sendiri dalam jalan hidup yang penuh "Rahmatan Lil Alamin".
Jokowi menolak Islam dijadikan alat politik jangka pendek karena ia menghormati Islam dalam arti sesungguhnya, bukan permainan politik seperti yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru, Jokowi menempatkan Islam pada roh-nya, pada jiwa sesungguhnya. Islam sebagai “teori sosial” yang dikembangkan sejak lama oleh pendiri-pendiri bangsa, Islam subjek terpenting dalam membentuk Indonesia Raya. Inilah kenapa Jokowi menolak politisasi agama yang mulai dimainkan dalam Pilkada DKI 2017, juga sebagai alat politik untuk mengganggu kekuasaan.
Jokowi menempatkan Islam dengan penuh hormat. Ia memberikan jabatan Menteri Pendidikan kepada Muhammadiyah, dan Menteri Agama kepada NU, ini memang sudah tradisi. Kekuasaan kaum dagang, Jokowi membenahi kampung batik Laweyan, membenahi Pasar Klewer saat menjabat Walikota Solo, Kampung Laweyan adalah simbol bangkitnya saudagar-saudagar Muslim dalam Sarekat Dagang Islam di awal abad 20, yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan kebangsaan : "Sarekat Islam" dimana Bung Karno mengalami pendidikan politiknya di awal karirnya.
Pola pola perekonomian diberikan pada kaum Muhammadiyah, sebagai representasi kekuatan kapital umat Islam, sementara NU dibangun sebagai pengelola ilmu-ilmu rakyat, membangun secara organis Islam Kultural, Jokowi menempatkan Islam dengan cara paling terhormat. Sementara SBY dilihat dari fakta politik pidatonya di Cikeas, menunjukkan sikap tidak tulusnya dalam pembelaan Islam, karena Gerakan 4 November 2016 jelas menguntungkan posisi politis anaknya, itulah yang digugat dan harus jadi pertanyaan publik yang besar, tuluskah pidato SBY soal Islam itu?
Ataukah Islam hanya dipandang sebagai alat Politik jangka pendek, sebagai bidak catur politis? Melihat konteks pidato SBY di Cikeas jelang Gerakan 4 November, tampak SBY justru menggunakan Islam dalam alam bawah sadar Orde Baru, Islam dalam kerangka binaan binaan politis yang kemudian digerakkan untuk dijadikan benturan dalam kepentingan politik jangka pendek.
Dalam demo yang penuh dengan nuansa politis, yang ujung-ujungnya adalah meminta suksesi "Jokowi dilengserkan" dengan jalan apapun, sudah dibaca Jokowi. Itulah kenapa Jokowi tidak mau menemui pendemo, karena ini sama saja Jokowi masuk ke dalam gendang irama lawan politis yang secara halus sudah berada dibalik Gerakan 4 November. Jokowi menolak dijebak sebagai ‘endorse’ politik yang tidak fair, dan penuh tekanan. Ia menyerahkan soal Pilkada 2017 pada pertarungan yang adil, bukan ditekan-tekan untuk menjadikan salah satu kandidat WO dan kandidat lainnya menang dengan cara tidak terhormat.
Islam harus ditempatkan dengan cara amat hormat, ditempatkan bukan sebagai objek politis seperti masa Orde Baru, tapi Islam harus dijadikan subjek atas kekuatan politik, kekuatan kapital dan kekuatan Ilmu Pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di tengah rakyat, bukan dijadikan hanya sebagai tujuan-tujuan jangka pendek politis dengan cara cara rendah.
Jalan Politik Jokowi terhadap Islam, yang menempatkannya sebagai Subjek dalam semua kekuatan harus didukung, bukan kemudian Jokowi disudutkan hanya dengan memanfaatkan emosi sumbu pendek yang mematikan nalar.
Sementara jalan politik SBY sama dengan jalan politik Orde Baru dalam menempatkan Islam, yaitu Islam sebagai alat politik yang sewaktu waktu bisa digunakan, tapi juga bisa dilibas bila kepentingan kekuasaan tidak sedang memerlukan kekuatan Islam.
Cara-cara pemanfaatan politik Islam dalam diri SBY harus diwaspadai karena bisa merusak semangat dasar bangsa ini yaitu : Bhinneka Tunggal Ika dan masyarakat yang saling menghargai, tepo seliro...
