Mohon tunggu...
Maya Siswadi
Maya Siswadi Mohon Tunggu... Dosen - Lecturer, Mom

Ibu 3 anak, lecturer; blogger

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Lulusan SMK di Banten Banyak yang Menganggur?

9 Desember 2018   22:45 Diperbarui: 12 Desember 2018   04:38 362
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beberapa tahun terakhir, perekonomian Banten menunjukkan perkembangan yang cukup bagus, selalu di atas rata-rata. Pada semester I tahun 2018 saja, ekonomi Banten meningkat hingga 5,75%. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 5,17%. 

Daerah Banten juga menjadi daerah utama tujuan investasi di Indonesia. Pada tahun 2017, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten berada di urutan kelima dengan nilai investasi mencapai Rp 5,1 trilyun. Penanaman modal asing (PMA) juga tak kalah kece, Banten ada di urutan ketiga dengan nilai investasi hingga 3,0 miliar US$.

Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan rendahnya angka pengangguran. Banten justru tercatat sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi. Aneh kan?

Yang lebih ajaib lagi, lulusan yang banyak menganggur justru lulusan SMK. Lulusan sekolah yang mustinya sudah siap kerja.

Apa pasal? Kenapa kog malah lulusan SMK yang lebih banyak menganggur? 

Pak Mohamad Nasir, Kemenristek dikti, pada acara diskusi media yang difasilitasi FMB9 di Pendopo Gubernur Banten, Kamis 6 Desember 2018 lalu menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab hal ini terjadi. 

1. Ilmu yang diajarkan di SMK kini sudah banyak yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri di masa kini

Untuk itu pak menteri kini sedang berupaya untuk melakukan beberapa perubahan. Jika dulu dikti mewajibkan dosen minimal S2. Kini, beberapa dosen juga bisa dari kalangan praktisi, orang-orang yang berkompeten, mampu, punya skill dan bersertifikat.

2. Banyak SMK yang hanya asal-asalan saja menerima siswa, asal-asalan membuat jurusan dan kurikulum tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri 

3. Jumlah tenaga yang dibutuhkan, tak sebanding dengan jumlah siswa SMK. Ibarat butuhnya cuma 1000, tenaga yang tersedia 5000. Ga sebanding kan?

Tak berbeda jauh dengan pak Menteri, Dirjen Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) Kemendikbud, pak Hamid Muhammad menyebutkan bahwa banyaknya lulusan SMK memang tak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja. Belum lagi banyak guru-guru SMK yang ternyata tak mempunyai skill yang memadai, alat-alat dan fasilitas yang kurang, dsb. 

Untuk itu, dikdasmen saat ini sedang melakukan revitalisasi SMK dengan membuat mapping road pengembangan SMK, pengembangan dan penyelarasan kurikulum, inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidik, kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi, meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK. 

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bu Dewi Chomistriana menyebutkan, bahwa jajarannya saat ini justru sedang kekurangan banyak tenaga ahli konstruksi. 

Kementrian PUPR justru sedang membutuhkan banyak tenaga di bidang konstruksi. Maklum di masa pemerintahan presiden Jokowi ini pemerintah memang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di sana sini. Berbagai proyek terus berjalan dan butuh percepatan dan tenaga ahli yang kompeten. Sayangnya, tenaga ahli yang dibutuhkan ini masih sangat kurang.

 
Untuk menggenjot dan memenuhi kebutuhan ini tenaga di bidang konstruksi ini, ditjen bina konstruksi sampai melakukan berbagai upaya pelatihan dan melakukan upaya jemput bola. Beberapa lulusan dilatih dan menjadi pekerja magang sambil mereka dilatih untuk menjadi tenaga ahli.

Hal ini tentu jadi fenomena yang menarik. Di satu sisi katanya banyak lulusan SMK yang menganggur tapi di sisi lain ternyata sedang membutuhkan banyak tenaga kerja. Berarti ada kesenjangan kan?

Acara diskusi media "Membangun Indonesia dengan Tenaga Kerja Berkualitas" ini menjadi makin menarik dengan hadirnya Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim. Pak Gubernur memang mengakui terjadinya kesenjangan ini. Untuk itu sedang dilakukan pembenahan dalam melakukan perubahan kurikulum SMK, agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri terkini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun